Banjarbaru, Humas_Info – Dalam rangka memastikan keberlanjutan operasional Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kalimantan Selatan pasca peresmian oleh Menteri Hukum Republik Indonesia pada 30 Januari 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan koordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (9/2/2026).
Koordinasi tersebut dilaksanakan di Ruang Kerja Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Selatan dan dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana. Kehadiran Kanwil Kemenkum Kalsel disambut dan diterima oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Guntur Ferry Fahtar, didampingi Kepala Bagian Bantuan Hukum.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Divisi P3H menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyukseskan pelaksanaan Peresmian Pos Bantuan Hukum di Kalimantan Selatan. Ia menegaskan bahwa koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan Posbankum dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Diskusi interaktif yang berlangsung membahas rencana tindak lanjut serta langkah-langkah keberlanjutan operasional Posbankum di tingkat desa dan kelurahan, khususnya dalam memastikan empat jenis layanan Posbankum dapat berjalan dengan baik dan dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai penerima layanan hukum.
Selain itu, pertemuan ini juga membahas persiapan pelaksanaan seleksi Lembaga atau Organisasi Bantuan Hukum yang akan diakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada tahun 2027. Koordinasi sejak dini dinilai penting agar proses akreditasi dapat berjalan lancar dan sesuai ketentuan.
Topik lain yang turut menjadi perhatian dalam koordinasi tersebut adalah permasalahan dan kendala dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), khususnya terkait pelaporan Kalimantan Selatan melalui sistem e-report yang saat ini masih perlu ditingkatkan.
Sebagai tindak lanjut, disepakati akan dilaksanakan rapat koordinasi lanjutan dalam waktu dekat guna memastikan seluruh target kinerja Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum dapat tercapai secara optimal melalui sinergi yang berkelanjutan antara Kanwil Kemenkum Kalsel dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (Humas Kemenkum Kalsel, kontributor: Divisi P3H, ed: Eko/Devin)
