Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas penghargaan yang diterima dalam Penetapan Kampung Sasirangan Sungai Jingah sebagai Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual Tahun 2025 untuk kategori Kawasan Karya Cipta. Penghargaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Rabu (04/06) sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan kontribusi masyarakat serta pemerintah daerah dalam melestarikan dan mengembangkan kekayaan intelektual lokal.

Penghargaan ini merupakan hasil kerja sama yang erat antara Kanwil Kemenkum Kalsel, Pemerintah Kota Banjarmasin, serta para pelaku UMKM dan komunitas kreatif di Kampung Sasirangan. 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, mengungkapkan apresiasinya atas capaian ini.

“Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dapat mendorong perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual secara optimal. Kampung Sasirangan tidak hanya menjadi simbol budaya lokal, tetapi juga contoh bagaimana karya cipta dapat menjadi kekuatan ekonomi kreatif,” ujar Nuryanti.

Lebih lanjut, Nuryanti menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Kalsel akan terus berkomitmen untuk mendorong terbentuknya kawasan-kawasan berbasis kekayaan intelektual lainnya di wilayah Kalimantan Selatan, baik di bidang karya cipta, merek, maupun indikasi geografis.

“Kami berharap capaian ini menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk lebih peduli terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya dalam menggali potensi lokal yang memiliki nilai jual dan nilai budaya yang tinggi,” tambahnya.

Pengakuan terhadap Kampung Sasirangan sebagai kawasan berbasis KI ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendaftarkan dan melindungi hasil karya intelektual, sekaligus memperkuat posisi produk lokal di pasar nasional maupun internasional. (Humas Kemenkum Kalsel, teks dan foto : Kontributor Bidang KI ed : Eko)

Banjarmasin, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti menghadiri kegiatan Launching Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan dan Portal Informasi Bantuan Hukum yang dirangkaikan dengan pembukaan Pelatihan Paralegal Serentak Tahun 2025 serta Pelatihan Juru Damai bagi Kepala Desa dan Lurah (Peacemaker Training). Kegiatan ini berlangsung pada Kamis (5/6) di Graha Pengayoman dan juga diikuti oleh Kepala Divisi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardana secara virtual.

Dalam laporannya, Min Usihen menegaskan bahwa peluncuran ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat akses keadilan bagi masyarakat melalui Posbakum yang hadir lebih dekat di desa/kelurahan. Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan ini mendukung transformasi digital dan integrasi layanan hukum, sekaligus membangun kapasitas paralegal dan juru damai yang efektif.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara BPHN dan Stakeholder terkait yang dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Sambutan pertama disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya yang mewakili Menteri Dalam Negeri. Ia menyampaikan bahwa desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional dan kemandirian desa, termasuk melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Ia juga memberikan apresiasi atas inisiatif Kementerian Hukum membentuk Posbankum di desa dan kelurahan sebagai upaya nyata memperluas akses keadilan.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Veronica Tan, dalam sambutannya turut mengapresiasi pendirian Posbakum yang dapat membantu pemberdayaan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Ia menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam memperkuat peran negara dalam perlindungan kelompok rentan.

Sementara itu, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, menyebut bahwa kehadiran Posbakum merupakan langkah besar negara dalam memastikan seluruh warga desa mendapatkan layanan hukum yang setara, sebagai bentuk nyata kehadiran negara hingga ke pelosok desa.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Posbakum Desa/Kelurahan adalah bagian dari upaya mewujudkan akses keadilan yang merata bagi masyarakat miskin. Beliau menekankan pentingnya pendekatan People Centered Justice dalam layanan hukum, yang mencakup layanan informasi dan konsultasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, mediasi sengketa, hingga rujukan kepada advokat.

Puncak kegiatan ditandai dengan peluncuran simbolis Pos Bantuan Hukum dan penyampaian keynote speech oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sunarto. Dalam paparannya, Ketua MA menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis dalam mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat akar rumput, sekaligus memperkuat fungsi perdamaian dan mediasi dalam penyelesaian sengketa. Ia juga menilai bahwa pelatihan juru damai bagi kepala desa dan lurah akan berdampak langsung dan positif bagi masyarakat, mengingat peran sentral para pemimpin desa/lurah sebagai figur terdekat warga.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan program ini. Ia juga menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Kalsel siap bersinergi dalam mengawal pelaksanaan Posbankum di wilayah Kalimantan Selatan. 

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat desa dan kelurahan, serta organisasi bantuan hukum untuk memastikan layanan ini berjalan efektif dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam penguatan akses hukum berbasis masyarakat, memperkuat sinergi antarinstansi, dan memperluas cakupan layanan bantuan hukum yang inklusif dan berkeadilan. (Humas Kemenkum Kalsel, teks dan foto : Mahdi/Jo’el ed : Eko)

Banjarmasin, Humas_Info — Dalam upaya memperkuat peran serta organisasi kemasyarakatan (Ormas) dalam pembangunan daerah, Satuan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2025, Kamis, (05/06). Bertempat di Pyramid Suite Hotel Banjarmasin, kegiatan ini dihadiri oleh berbagai perwakilan Ormas di Kalimantan Selatan dan dibuka secara resmi oleh Kepala Satuan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan, Drs. H. Heriansyah. 

Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya peningkatan kesadaran hukum di kalangan Ormas sebagai pondasi untuk mendorong kemajuan organisasi yang lebih terstruktur dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Pemaparan pertama disampaikan oleh Ibu Dewi Woro Lestari, dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam materinya, beliau menjelaskan kebijakan pemerintah terkait legal standing administrasi hukum bagi Ormas, termasuk tata cara pendaftaran dan pemenuhan persyaratan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan utamanya adalah mewujudkan ketertiban hukum yang selaras dengan nilai-nilai demokrasi, sehingga setiap Ormas dapat beroperasi secara sah dan transparan di tengah masyarakat.

Sesi selanjutnya menghadirkan narasumber akademisi, Dr. Siswanto Rawali, Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dalam paparannya, Ia mengulas peran strategis Ormas dalam menjaga keamanan dan ketertiban sosial. Ia menyoroti bagaimana pemerintah daerah dapat mengambil peran aktif dalam pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan kualitas organisasi melalui program pembinaan yang berkelanjutan.

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab yang berlangsung secara interaktif. Para peserta antusias mengajukan pertanyaan seputar legalitas Ormas, mekanisme penganggaran, hingga peran aktif Ormas dalam mendukung program-program pemerintahan dan penanganan isu premanisme. Diskusi hangat ini mencerminkan tingginya kepedulian Ormas terhadap keberlangsungan organisasinya di tengah tantangan zaman. Acara ditutup dengan sesi foto bersama, yang menjadi simbol sinergi dan komitmen antara pemerintah dan Ormas dalam membangun Kalimantan Selatan yang tertib, aman, dan demokratis. (fotot : Helmi, teks : Pendi, ed : Eko)

Banjarmasin, Humas_Info — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel), Nuryanti Widyastuti melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv PPPH), Anton Edward Wardhana memberikan arahan penting kepada peserta Pelatihan Paralegal Serentak Tahap II (Parletak II) yang digelar serentak di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.

Dalam arahannya, Kepala Divisi  PPPH menyampaikan bahwa Menteri Hukum memberikan perhatian dan apresiasi yang tinggi terhadap keikutsertaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum) dalam pelatihan ini. Pelatihan ini merupakan bagian dari program nasional Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang menargetkan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

"Pelatihan ini bertujuan untuk membekali para peserta agar dapat berperan sebagai paralegal di desa atau kelurahan, menjadi garda terdepan dalam membantu kepala desa atau lurah menyelesaikan persoalan hukum masyarakat sebelum berlanjut ke ranah peradilan," ucap Anton.

Adapun cakupan peran paralegal meliputi:
Pelayanan informasi hukum, Pelayanan mediasi dan negosiasi, Pelayanan pendampingan litigasi dan non-litigasi, Rujukan advokasi.

Kadiv PPPH menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Kalsel sebagai perpanjangan tangan Menteri Hukum, berharap pelatihan ini dapat menjadi wadah edukasi bagi masyarakat terkait permasalahan hukum, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum di tingkat akar rumput.

Menutup arahannya, Anton menyampaikan bahwa untuk pelatihan pada periode berikutnya, informasi dapat disampaikan kepada anggota Kadarkum yang telah diangkat secara resmi melalui Surat Keputusan Kepala Desa atau Lurah, agar dapat mengikuti pelatihan Parletak lanjutan.

Melalui pelatihan ini, diharapkan kehadiran paralegal di desa dan kelurahan dapat memperluas akses keadilan bagi masyarakat dan memperkuat budaya hukum di tingkat lokal.

Setelah mengikuti pelatihan ini, para peserta akan memasuki tahapan aktualisasi selama tiga bulan ke depan. Pada tahap ini, peserta diharapkan mengimplementasikan hasil pelatihan secara nyata di desa atau kelurahan masing-masing, baik melalui kegiatan pelayanan informasi hukum, mediasi, pendampingan hukum, maupun advokasi masyarakat. Aktualisasi ini menjadi bagian penting untuk mengukur efektivitas pelatihan sekaligus memperkuat peran paralegal sebagai ujung tombak penyelesaian permasalahan hukum di tingkat lokal. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Joel, Ed: Eko)

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum meraih capaian yang cukup gemilang dalam satu dekade terakhir memperkuat sistem pelindungan kekayaan intelektual (KI) nasional. Sepanjang 2015 s.d. 2024, pertumbuhan permohonan KI rata-rata sebesar 18,5% per tahun dan puncaknya pada tahun 2024 mencapai 339.304 dari seluruh rezim.

“Peningkatan signifikan jumlah pendaftaran KI dan terwujudnya sistem pelindungan yang modern serta terintegrasi merupakan bukti nyata komitmen kami untuk menciptakan ekosistem KI yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dalam sambutannya pada kegiatan Expose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi KI dalam rangka Hari KI Sedunia 2025 di Graha Pengayoman, Rabu, 4 Juni 2025.

Berdasarkan data dari DJKI, permohonan KI pada kuartal pertama 2025 telah mencapai 88.893, jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun kemarin pada periode yang sama. Capaian ini diiringi dengan perolehan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp297.584.111.537 atau 31,83% dari target tahun ini.

“Implementasi visi strategis untuk memajukan karya kreatif dan inovatif anak bangsa di era digital telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini terbukti dari peningkatan jumlah permohonan yang signifikan hingga caturwulan pertama ini,” jelas Supratman.

Peningkatan permohonan ini merupakan dampak positif dari kegiatan sosialisasi yang selama ini dijalankan oleh DJKI baik secara daring ataupun luring. Sepanjang Januari hingga April 2025, kegiatan ini diikuti oleh 4.009 peserta diseminasi dan 24.300 peserta edukasi KI dari berbagai penjuru nusantara.

Transformasi Digital Pelindungan KI

Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pelindungan KI, DJKI meluncurkan Laman Edukasi Kekayaan Intelektual Indonesia, ekii.dgip.go.id. Inovasi ini merupakan pusat pembelajaran KI yang komprehensif serta mudah diakses dari mana saja dan kapan saja.

“Kesadaran masyarakat akan pentingnya pelindungan KI saat ini terus tumbuh. Hal ini perlu terus kita dukung dengan kemudahan-kemudahan teknologi. Ketika karya anak bangsa terlindungi, kepercayaan diri meningkat, investasi dalam inovasi tumbuh, dan mendorong kemajuan Indonesia di kancah global,” kata Supratman.

Menurut Supratman, DJKI saat ini dinilai berhasil melaksanakan transformasi digital yang digalakkan oleh Kementerian Hukum untuk mewujudkan layanan hukum yang semakin mudah bagi masyarakat. Tahun 2025, DJKI menggunakan teknologi e-seal pada surat pencatatan hak cipta sebagai proteksi tambahan untuk menjaga originalitas dokumen yang dikeluarkan oleh negara.

Selanjutnya pada bidang penegakan hukum KI, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) telah menerima 27 aduan pelanggaran dan menyelesaikan 27 perkara. DJKI juga terus mengembangkan pelayanan untuk memberikan pelindungan maksimal kepada para pemilik karya melalui revisi undang-undang hak cipta dan desain industri yang saat ini sedang dirumuskan.

“Dalam menghadapi tantangan pelanggaran kekayaan intelektual di ranah digital, kita terus memperkuat penegakan hukum yang adaptif, termasuk mempertimbangkan penerapan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian sengketa,” terang Supratman.

Kolaborasi Pelindungan KI

Dalam mewujudkan transformasi digital, Supratman menegaskan pentingnya kolaborasi strategis antarlembaga demi memberikan pelindungan KI secara maksimal. Kementerian Hukum melalui DJKI bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) untuk Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan (Roadmap) Pengembangan Kekayaan Intelektual di Indonesia untuk mendukung Asta Cita Pemerintahan Presiden Republik Indonesia 2024-2029.

Selain itu, DJKI juga bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk turut serta mendorong peningkatan permohonan KI pada bidang paten, hak cipta, dan indikasi geografis yang bersumber dari hasil riset dan inovasi unggulan para peneliti di Indonesia.

“Khususnya untuk indikasi geografis kami berharap target tahun ini Indonesia menjadi peringkat pertama se-ASEAN dalam jumlah indikasi geografis terdaftar,” tutur Supratman.

Tidak hanya itu, BRIN juga berkomitmen untuk mendukung optimalisasi peran Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai upaya memperluas jangkauan pelindungan KI hingga ke seluruh pelosok nusantara.

“BRIN mendorong peran BRIDA di seluruh Indonesia untuk melakukan penelitian mendalam dan pendampingan terkait potensi indikasi geografis sebagai KI komunal bernilai ekonomi tinggi yang berasal dari keunikan produk-produk khas daerah masing-masing,” terang Supratman.

Selanjutnya, untuk memperkuat pelindungan KI di tingkat daerah, DJKI juga meningkatkan kolaborasi yang komprehensif dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) di seluruh Indonesia sebagai ujung tombak pelindungan KI melalui program sosialisasi yang masif dan pendampingan intensif bagi pemilik karya di daerah.

DJKI juga melaksanakan pencanangan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual (KBKI) sebagai salah satu program unggulan dengan melakukan identifikasi wilayah-wilayah yang telah memaksimalkan potensi lokal dan mendorong perkembangan ekonomi kreatif melalui pelindungan dan pemanfaatan KI.

“Sebagai wujud apreasiasi atas dedikasi seluruh jajaran, melalui acara ini kami memberikan penghargaan kinerja kepada tujuh kantor wilayah terbaik dalam memajukan KI,” ungkap Supratman.

Pelestarian Budaya melalui KI

Pelindungan KI tidak hanya fokus pada aspek modern, DJKI juga menaruh perhatian pada KI Komunal (KIK) seperti ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan lokal sebagai warisan budaya tak benda yang menjadi identitas komunitas. Dalam rangka Hari KI Sedunia Tahun 2025, DJKI melaksanakan lomba aransemen Mars KI yang diciptakan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu dengan menggunakan musik tradisi nusantara.

Ini merupakan salah satu wujud komitmen DJKI dalam memberikan wadah pelestarian budaya melalui pendekatan KI. Lomba ini berhasil meraih penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai institusi dengan mars unsur varian etnik terbanyak (Mars KI Indonesia - 33 Nuansa Daerah). Supratman mengimbau untuk memutar mars dengan alunan tradisi nusantara pada setiap kegiatan terkait KI.

Menutup sambutannya, Supratman memberikan apresiasi kepada seluruh pihak pemangku kepentingan di bidang KI dan para penerima penghargaan. Pihaknya berpesan untuk terus meningkatkan kreativitas dan memberikan inspirasi kepada masyarakat.

“Selamat kepada seluruh penerima penghargaan, teruslah berkarya dan menginspirasi. Mari kita terus bergerak maju, menjadikan KI sebagai pilar utama kemajuan bangsa,” pungkas Supratman.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, menyampaikan apresiasi atas capaian satu dekade pelindungan kekayaan intelektual oleh DJKI. “Capaian ini menunjukkan kerja keras dan konsistensi seluruh jajaran, termasuk di daerah, dalam memperkuat sistem pelindungan kekayaan intelektual. Kami di Kalimantan Selatan akan terus mendukung upaya ini melalui sosialisasi dan pendampingan yang lebih masif kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyambut baik berbagai inovasi digital yang telah diluncurkan DJKI, termasuk laman edukasi KI dan penggunaan teknologi e-seal. “Kemudahan akses informasi dan layanan yang cepat sangat penting untuk mendorong masyarakat mendaftarkan karya dan inovasinya. Ini adalah langkah nyata menuju pelayanan hukum yang adaptif dan responsif,” katanya.

Nuryanti menambahkan bahwa kolaborasi antara DJKI dengan BRIN dan BRIDA juga akan diperkuat di wilayah. “Potensi lokal di Kalimantan Selatan sangat besar, dan dengan sinergi yang tepat, kita bisa mendorong lebih banyak pendaftaran indikasi geografis dan kekayaan intelektual lainnya sebagai penopang ekonomi daerah,” jelasnya.

Terkait dengan upaya pelestarian budaya melalui KI Komunal, Nuryanti menegaskan pentingnya perlindungan terhadap warisan budaya lokal. “Kami mendorong agar ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan lokal di Kalimantan Selatan bisa dicatatkan sebagai bagian dari kekayaan intelektual komunal, sehingga bisa terus dilestarikan dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat,” pungkasnya.