Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti rapat persiapan penggunaan Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online yang dilaksanakan secara daring, Rabu (04/02). Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Rustam Sakka beserta jajaran serta Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan dari ruang Rapat Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Kalsel.
‎
‎Rapat yang diselenggarakan oleh oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Kementerian Hukum tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan implementasi Aplikasi SKM Online yang dibangun oleh Kementerian PAN dan RB sebagai instrumen pengukuran kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di lingkungan Kementerian Hukum.
‎
‎Keterlibatan Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan diharapkan dapat memperkuat penyusunan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis data dan evaluasi berkelanjutan.
‎
‎Dalam kesempatan tersebut, Rustam Sakka menegaskan bahwa sinergi antara jajaran Tata Usaha dan Umum dengan Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan menjadi langkah penting dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.
‎
‎Menurutnya, SKM Online akan menjadi sarana strategis untuk memperoleh umpan balik masyarakat secara objektif sebagai dasar pengambilan kebijakan.
‎
‎“Implementasi Aplikasi SKM Online merupakan wujud komitmen Kementerian Hukum dalam menghadirkan pelayanan publik yang responsif, terukur, dan berkelanjutan.
‎
‎Kami memastikan seluruh jajaran dan tim kerja siap mendukung pelaksanaan survei secara optimal serta menjadikan hasil survei sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan layanan,” ujar Rustam Sakka.
‎
‎Melalui keikutsertaan dalam rapat ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk mengoptimalkan pengelolaan SKM Online, mulai dari sosialisasi, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil survei sebagai dasar penyusunan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. (Humas Kemenkum Kalsel, Teks: Luthfi, Foto: Devin, Ed: Eko)

Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Evaluasi Penerapan Pola Kerja Fleksibel di lingkungan Kementerian Hukum yang diselenggarakan secara virtual pada Selasa (03/02).

Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum sebagai bagian dari upaya mengukur efektivitas dan produktivitas kinerja Aparatur Sipil Negara seiring dengan penerapan kebijakan pola kerja fleksibel di lingkungan Kantor Wilayah, Balai Harta Peninggalan, dan Balai Pelatihan Hukum Kementerian Hukum.

Melalui forum evaluasi tersebut, dibahas berbagai aspek strategis yang menjadi perhatian dalam penerapan pola kerja fleksibel, antara lain akuntabilitas kinerja organisasi, sikap, perilaku, dan disiplin pegawai, serta efektivitas pengawasan dan pengendalian oleh pimpinan. Selain itu, evaluasi juga menyoroti dampak non materiil seperti kesejahteraan individu dan work life balance dari kebijakan ini terhadap kinerja, budaya kerja, dan profesionalitas ASN.

Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk terus melakukan penyesuaian dan perbaikan tata kelola kerja yang adaptif, namun tetap berorientasi pada kinerja dan pelayanan publik yang optimal. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi bahan perumusan kebijakan lanjutan agar penerapan pola kerja fleksibel dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Hukum. (Kanwil Kemenkum Kalsel, teks dan foto : Mahdi ed : Eko)

Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan secara resmi menyerahkan hasil harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Kabupaten Balangan untuk ditindaklanjuti sesuai tahapan pembentukan peraturan daerah.

Penyerahan hasil harmonisasi tersebut dilakukan setelah rangkaian pembahasan yang melibatkan Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel bersama pemrakarsa dari Pemerintah Kabupaten Balangan, sebagai bagian dari layanan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, Selasa (3/2/26).

Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, Anton Edward Wardhana, mewakili Kepala Kantor Wilayah, menyampaikan bahwa hasil harmonisasi ini merupakan bentuk komitmen Kanwil Kemenkum Kalsel dalam memastikan Ranperda yang disusun memenuhi prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Hasil harmonisasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menyempurnakan Ranperda, sehingga regulasi yang dihasilkan memiliki kepastian hukum, tidak tumpang tindih, dan mampu diimplementasikan secara efektif,” ujarnya.

Proses harmonisasi dilakukan dengan menelaah substansi Ranperda secara menyeluruh, khususnya pengaturan mengenai penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta kebijakan nasional terkait hak asasi manusia. Selain itu, harmonisasi juga menekankan kejelasan norma, sistematika pengaturan, dan kesesuaian kewenangan daerah.

Dari pihak Pemerintah Kabupaten Balangan, hasil harmonisasi diterima oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, Muhammad Roji, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dan disesuaikan dalam proses pembahasan Ranperda pada tahapan berikutnya.

Melalui penyerahan hasil harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Kalsel kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memberikan layanan fasilitasi pembentukan produk hukum yang berkualitas, berperspektif hak asasi manusia, serta mendukung terwujudnya regulasi daerah yang inklusif dan berkeadilan. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Kontributor, Ed: Joel/Eko)

Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Balangan tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, bertempat di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Kalsel, Selasa (3/2).

Rapat diawali dengan arahan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, Anton Edward Wardhana, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah. Dalam arahannya disampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan strategis untuk memastikan Ranperda disusun secara selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sistematis, serta memiliki kepastian hukum dan daya guna bagi masyarakat.

“Ranperda ini memiliki nilai strategis karena mengatur pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan pengharmonisasian agar norma yang diatur tidak tumpang tindih, konsisten, dan benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” ujar Anton.

Jalannya rapat dipimpin oleh Eryck Yulianto, selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, bersama para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel. Pembahasan difokuskan pada kesesuaian materi muatan Ranperda dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk kejelasan norma, efektivitas pengaturan, dan implementabilitas di daerah.

Dari pihak Pemerintah Kabupaten Balangan, rapat dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, Muhammad Roji, beserta perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Balangan, serta jajaran Bagian Hukum Setda Kabupaten Balangan.

Dalam pembahasan, ditegaskan urgensi dilaksanakannya rapat harmonisasi mengingat Ranperda ini bersifat atribusi kewenangan daerah yang menuntut pengaturan komprehensif, mencakup aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Harmonisasi menjadi instrumen penting untuk memastikan pengaturan mengenai penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat diterapkan secara efektif, berkelanjutan, serta selaras dengan kebijakan nasional dan kondisi daerah.

Melalui rapat ini, Kanwil Kemenkum Kalsel kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan layanan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Fasilitasi dilakukan tidak hanya pada aspek teknis perundang-undangan, tetapi juga pada penguatan substansi agar regulasi daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Rapat harmonisasi diharapkan dapat menjadi landasan kuat bagi Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menyempurnakan Ranperda tersebut sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya, sehingga Peraturan Daerah yang dihasilkan mampu mewujudkan daerah yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Kontributor, Ed: Joel/Eko)

Banjarmasin, Humas_Info – Dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel), Rustam Sakka, menginisiasi optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam sistem pengelolaan anggaran Tahun 2026.

Inisiatif ini menekankan kolaborasi antara Tim Kerja TI dan Tim Kerja Pengelolaan Keuangan dan BMN untuk membangun sistem monitoring internal yang mampu mengendalikan perencanaan serta realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan. Melalui dukungan TI, proses pengelolaan anggaran diarahkan tidak hanya berbasis pelaporan periodik, tetapi juga pemantauan dinamis sejak tahap perencanaan kebutuhan hingga pelaksanaan kegiatan.

Rustam Sakka menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran perlu pelaporan periodik, yang didukung sistem pemantauan yang berjalan dinamis.

“Melalui pemanfaatan teknologi informasi, kita ingin memastikan realisasi anggaran dapat terpantau sejak tahap perencanaan kebutuhan hingga realisasi kegiatan. Sistem ini akan membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan yang berbasis data,” ujarnya.

Melalui langkah ini, pengelolaan anggaran di lingkungan Kemenkum Kalsel diharapkan lebih terencana, efisien, serta selaras antara kebutuhan riil kegiatan dengan ketersediaan anggaran, sekaligus memperkuat komitmen transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. (Humas Kemenkum Kalsel, ed: Eko/Devin)