Tapin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melakukan koordinasi dan penguatan tugas bersama Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin pada Kamis, 12 Juni 2025. Bertempat di Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, beserta jajaran, sebagai bagian dari upaya memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan hukum serta penguatan regulasi di daerah.

Dalam pertemuan ini, Anton menyampaikan pentingnya mempererat sinergi antara Kemenkum dan pemerintah daerah untuk memperjelas arah kerja organisasi yang berbasis pada kebutuhan kelembagaan serta regulasi yang berlaku. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tapin, H. Zainal Abidin serta Kepala Bagian Hukum, Ahmad Ramadhan.

Sejumlah isu strategis menjadi pokok bahasan dalam pertemuan tersebut. Kedua belah pihak menyatakan komitmen untuk terus memperkuat proses harmonisasi terhadap rancangan peraturan daerah maupun rancangan peraturan kepala daerah yang diajukan. Selain itu, koordinasi ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat pengelolaan dan keanggotaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di wilayah Kabupaten Tapin dengan memperkuat komunikasi serta kerja sama teknis yang lebih intensif.

Dalam aspek pembinaan paralegal di tingkat desa, Kemenkum mendorong Bagian Hukum untuk segera melengkapi dokumen administrasi Kepala Desa Buas-Buas yang saat ini menjadi peserta Paralegal Justice Award (Parletak) tahap II, termasuk Surat Keputusan Kelompok Kadarkum, SK Posbakum, dan surat rekomendasi. Terkait pelaksanaan Diklat Paralegal Serentak, Kemenkum juga mendorong peningkatan keikutsertaan Kepala Desa atau Lurah, mengingat sejauh ini baru satu peserta dari Kabupaten Tapin yang terdata.

Dibahas pula tentang optimalisasi pelaksanaan Perda Bantuan Hukum. Dalam hal ini, Bagian Hukum diharapkan segera mengusulkan peraturan bupati sebagai turunan dari Perda yang telah ada, agar layanan bantuan hukum kepada masyarakat di Kabupaten Tapin dapat terlaksana secara efektif dan merata.

Salah satu poin penting lainnya adalah pembahasan mengenai pembentukan Koperasi Merah Putih. Dalam sesi ini, turut hadir Kepala Bidang Koperasi dari Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin untuk menyampaikan kendala yang dihadapi serta memberi masukan dan solusi. Koordinasi teknis akan segera dilakukan dengan desa/kelurahan dan Notaris Pembuat Akta Koperasi, guna mempercepat realisasi pendirian koperasi tersebut.

Menutup pertemuan, Kepala Divisi Anton Edward Wardhana mengingatkan agar pemerintah daerah segera mengajukan permohonan harmonisasi terhadap rancangan peraturan kepala daerah tentang pendirian Koperasi Merah Putih. Hal ini menjadi langkah penting untuk memberikan landasan hukum yang sah bagi pembentukan koperasi sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis hukum.

“Sinergi dan koordinasi yang terstruktur adalah kunci keberhasilan pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan di daerah. Kami berharap kerja sama ini terus diperkuat dan ditindaklanjuti secara konkret,” ujar Anton dalam kesempatan tersebut.

Melalui koordinasi ini, diharapkan hubungan kelembagaan antara Kemenkum dan Pemkab Tapin semakin solid, serta mampu mendorong peningkatan kualitas regulasi dan akses hukum di tengah masyarakat. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Kontributor: Div PPPH, Ed: Joel/Eko)

Banjarbaru, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Balangan menyelenggarakan kegiatan Pendampingan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Petugas Pelayanan Kekayaan Intelektual, Jumat (13/6) di Hotel Aeris Banjarbaru.

Kegiatan ini diikuti oleh 16 petugas dari Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kabupaten Balangan, dengan tujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam memberikan layanan prima di bidang kekayaan intelektual, khususnya dalam pencatatan hak cipta.

Kepala Bidang Pelayanan KI, Riswandi, bersama Tim Kerja Fasilitasi Layanan KI dan Help Desk KI, turut hadir sebagai pelaksana kegiatan dan narasumber dalam bimbingan teknis tersebut. "Para peserta mendapatkan pelatihan mendalam mengenai prosedur pencatatan hak cipta yang efisien dan akurat, guna menunjang pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional kepada masyarakat, pelaku usaha, serta institusi di daerah," pungkasnya.

Pada kegiatan ini salah satu simulasi yang dilakukan adalah proses pencatatan hak cipta terhadap tiga inovasi dari Kabupaten Balangan yang berhasil diselesaikan dalam waktu kurang dari 10 menit. Hal ini menjadi contoh nyata penerapan layanan prima dan digitalisasi proses dalam bidang kekayaan intelektual.

Melalui bimtek ini, diharapkan para petugas dapat lebih siap dalam memberikan pendampingan dan pelayanan yang optimal, serta turut mendorong perlindungan hukum terhadap karya cipta masyarakat. Dengan adanya perlindungan yang sah secara hukum, karya-karya kreatif akan terhindar dari pelanggaran dan dapat berkontribusi dalam penguatan ekosistem inovasi dan ekonomi kreatif di Kabupaten Balangan. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Kontributor: KI, Ed: Joel/Eko).

Banjarmasin, Humas_Info — Sebagai wujud komitmen dalam melindungi kekayaan intelektual komunal serta mendukung promosi potensi daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pemeriksaan Substantif Permohonan Indikasi Geografis yang diselenggarakan secara virtual oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kamis (12/6).

Kegiatan berskala nasional ini diikuti oleh 234 peserta yang terdiri atas 83 Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), 118 perwakilan dinas dari berbagai kabupaten/kota, serta 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dari seluruh Indonesia.

Forum ini menjadi momentum penting dalam menyamakan persepsi teknis mengenai tahapan pemeriksaan substantif permohonan Indikasi Geografis (IG), terutama dalam pelaksanaannya secara daring. DJKI memaparkan alur lengkap mulai dari penyempurnaan dokumen deskripsi oleh pemohon, tinjauan lapangan oleh kantor wilayah, hingga proses verifikasi oleh Tim Ahli Indikasi Geografis.

Beberapa aspek utama yang menjadi fokus dalam pemeriksaan antara lain legalitas organisasi pemohon, keunikan karakteristik produk, pengaruh faktor geografis, metode produksi, hingga sistem pengendalian mutu. Seluruh tahapan dilakukan secara kolaboratif dan transparan guna menjamin kualitas serta keaslian produk IG yang diajukan.

Partisipasi Kanwil Kemenkum Kalsel dalam kegiatan ini menegaskan peran aktifnya dalam memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual berbasis wilayah. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya strategis untuk mengangkat potensi unggulan Kalimantan Selatan agar mampu bersaing di pasar nasional maupun global melalui mekanisme Indikasi Geografis. (Humas Kemenkum Kalsel, teks dan foto : Kontributor KI ed : Eko)

Tabalong, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Proses Legalisasi Badan Hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang diselenggarakan pada Kamis, 12 Juni 2025, bertempat di Aula Tanjung Puri, Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta menindaklanjuti undangan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Tabalong.

Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Dewi Woro Lestari, mewakili Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, bersama jajaran Bidang Pelayanan AHU turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut. Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Bupati Tabalong, H. M. Noor Rifani, Asisten Perekonomian dan Administrasi, perwakilan dari OPD di lingkungan Pemkab Tabalong, seluruh Camat se-Kabupaten Tabalong, APDESI Tabalong, Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kalimantan Selatan, serta Notaris/PPAT (NPAK) yang bertugas di wilayah Tabalong.

Rapat koordinasi ini bertujuan mendorong percepatan legalisasi badan hukum koperasi di wilayah Tabalong sebagaimana ditegaskan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3.8/2899/SJ tanggal 3 Juni 2025. Kegiatan ini juga menjadi forum strategis untuk memastikan proses legalisasi berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tanpa hambatan berarti di lapangan.

Dalam sambutannya, Bupati Tabalong menyampaikan pentingnya dukungan lintas sektor demi suksesnya legalisasi koperasi. 

“Saya minta seluruh Camat segera melengkapi dokumen dan intensifkan koordinasi dengan para Notaris serta Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan. Pembiayaan legalisasi bisa didukung melalui APBD agar proses tidak terhambat,” tegas Bupati Tabalong.

Rapat kemudian dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Tabalong dan dilanjutkan paparan dari Kepala DKUPP Tabalong yang menyampaikan progres legalisasi koperasi. Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi terbuka yang melibatkan Notaris, Camat, serta perwakilan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan guna mengidentifikasi tantangan dan mencari solusi percepatan legalisasi koperasi.

Kepala Bidang Pelayanan AHU, Dewi Woro Lestari, menyatakan komitmen Kanwil dalam mendukung penuh upaya percepatan legalisasi ini. 

“Kami siap mendampingi, memfasilitasi, dan memberikan layanan terbaik agar koperasi-koperasi di desa dan kelurahan bisa segera memiliki status badan hukum yang sah. Ini bagian dari dukungan kami terhadap ekonomi kerakyatan,” ungkap Dewi.

Adapun hasil rapat koordinasi meliputi:
- Bidang Pelayanan AHU akan memperkuat koordinasi, monitoring, dan evaluasi dengan Pemkab Tabalong dan para Notaris terkait progres legalisasi koperasi.
- Progres legalisasi koperasi di Tabalong mencatat 14 koperasi telah resmi berbadan hukum, 25 koperasi lainnya sedang dalam proses pengesahan dari total 131 Desa/Kelurahan.
- Pembentukan Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Pemkab Tabalong sebagai bentuk percepatan proses pembentukan dan legalisasi.
- Verifikasi berkas koperasi harus dilakukan secara cermat oleh masing-masing pihak untuk memastikan kelancaran proses legalisasi oleh Notaris.
- Komitmen Pemkab Tabalong, Camat, dan APDESI untuk segera menyelesaikan kelengkapan berkas koperasi yang masih belum lengkap.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan proses pembentukan dan legalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Tabalong dapat berjalan optimal, cepat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Kontributor: AHU, Ed: Joel/Eko)

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) melalui Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) melaksanakan monitoring dan evaluasi penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024, Pada Kamis (12/06/2025). Kegiatan ini dipandu langsung oleh Selamet Riyadi selaku perwakilan tim kerja, dengan fokus utama pada pemantauan dan pembinaan terhadap proses penempatan CPNS di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel. 

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa seluruh proses penempatan berjalan sesuai ketentuan, serta didukung oleh data yang valid. Selain itu, tim juga melakukan wawancara terhadap CPNS untuk menggali informasi mengenai penempatan pada masing-masing tim kerja serta memastikan kesesuaian antara kebutuhan unit dan kompetensi pegawai.

Dalam kegiatan tersebut, disampaikan pula berbagai informasi penting terkait hak-hak kepegawaian yang melekat pada CPNS. Salah satu hal yang disorot adalah implementasi regulasi Permenkumham Nomor 22 Tahun 2022 yang mengatur tentang jabatan dan kelas jabatan, sebagai dasar dalam penentuan posisi dan tunjangan kinerja.

Terkait tunjangan, disebutkan bahwa berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2021, CPNS menerima tunjangan kinerja sebesar 80% selama masa percobaan. Sementara itu, berdasarkan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2022, CPNS yang belum memiliki jabatan fungsional tetap diberikan tunjangan kinerja setara dengan kelas jabatan 6. Untuk CPNS yang telah menduduki jabatan fungsional tertentu namun belum mendapatkan tunjangan fungsional, akan tetap menerima tunjangan umum sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan ini juga menekankan pentingnya pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), khususnya dalam hal kelengkapan data identitas pegawai dan pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi data serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kepegawaian.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel menunjukkan komitmennya dalam membina CPNS secara menyeluruh sejak awal masa penempatan, sekaligus memastikan bahwa seluruh aspek administratif dan fungsional dijalankan sesuai regulasi yang berlaku. (Humas Kemenkum Kalsel, teks dan foto: Luthfi, ed: Eko/Arie)