Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) melaksanakan pembahasan akhir penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan secara daring, Kamis (22/1/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan rangkaian kunjungan Menteri Hukum Republik Indonesia ke Kalimantan Selatan dalam rangka peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan se-Provinsi Kalimantan Selatan. Penandatanganan MoU direncanakan antara Kanwil Kemenkum Kalsel dengan Pemerintah Daerah serta perguruan tinggi, sedangkan PKS akan dilakukan dengan instansi vertikal terkait.

Pembahasan akhir tersebut dipimpin oleh Eko Sulistiyono selaku Ketua Tim Kerja Humas, Kerja Sama, Teknologi Informasi, dan Layanan Pengaduan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, bersama Bahjahtul Mardhiah, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, yang memfasilitasi jalannya diskusi serta penyempurnaan substansi MoU dan PKS.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, sebelumnya telah menyampaikan harapan agar seluruh pemerintah daerah dapat mengikuti pembahasan ini secara optimal, baik secara langsung maupun dengan menugaskan pejabat dari Biro atau Bagian Hukum serta Biro atau Bagian Pemerintahan yang berkompeten.

Pembahasan dilaksanakan dalam dua sesi, masing-masing pada pukul 10.00 WITA dan 14.00 WITA, dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan, sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Melalui kerja sama ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berharap penguatan layanan Pos Bantuan Hukum di tingkat desa dan kelurahan dapat berjalan lebih optimal, sehingga akses keadilan bagi masyarakat Kalimantan Selatan semakin luas dan merata. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Joel, Ed: Eko)

Banjarmasin – Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti Rapat Kerja Teknis (Rakertek) Program Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara daring melalui aplikasi Zoom, Kamis (22/1/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang BerAKHLAK tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, serta seluruh tim kerja terkait di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel.

Rapat dibuka oleh Sekretaris BPHN, Mohammad Aliamsyah, yang menyampaikan bahwa Rakertek ini memuat tiga agenda utama, yakni arahan Kepala BPHN, pemaparan pedoman pelaksanaan program oleh para Kepala Pusat, serta sesi diskusi.

Kepala BPHN, Min Usihen, dalam arahannya menekankan pentingnya optimalisasi pelaksanaan program pembinaan hukum Tahun 2026, baik di tingkat pusat maupun wilayah. Untuk tingkat wilayah, ia menyoroti sejumlah sasaran strategis, antara lain peningkatan tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah, peningkatan kualitas layanan bantuan hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang berkualitas, serta penguatan pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di daerah.

Rakertek kemudian dilanjutkan dengan pemaparan teknis dari para Kepala Pusat BPHN, meliputi pendampingan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada pemerintah daerah, pedoman analisis dan evaluasi peraturan daerah, layanan literasi hukum dan pembinaan JDIHN, serta pelaksanaan bantuan hukum dan penyuluhan hukum di wilayah.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, Anton Edward Wardhana, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi pedoman penting bagi jajaran di wilayah dalam menyelaraskan program kerja dengan kebijakan nasional.

“Melalui Rapat Kerja Teknis ini, kami memperoleh arah dan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan program pembinaan hukum Tahun 2026. Seluruh tim kerja di Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan siap menindaklanjuti arahan Kepala BPHN agar program pembinaan hukum dapat berjalan lebih terukur, berkualitas, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Anton.

Rapat ditutup oleh Kepala BPHN dengan harapan agar pelaksanaan seluruh program pembinaan hukum pada Tahun 2026 dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hukum di daerah. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Luthfi, Ed: Eko)

Jakarta, AHU_Info – Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kepastian pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan koordinasi ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Rabu (21/1).
‎
‎Kegiatan koordinasi tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah, bersama Kepala Bidang Pelayanan AHU serta jajaran JFU Bidang Pelayanan AHU. Rombongan diterima dan disambut oleh Kurnia Bahani Adam, selaku pejabat terkait di lingkungan Direktorat Pidana Ditjen AHU.
‎
‎Fokus utama koordinasi diarahkan pada pembahasan Layanan Daktiloskopi (sidik jari) yang berada pada Subdirektorat Daktiloskopi. Dalam pertemuan tersebut dibahas kebijakan, prosedur, serta mekanisme pelaksanaan layanan daktiloskopi sebagai bagian integral dari pelayanan AHU, khususnya dalam mendukung validitas data dan kepastian hukum kepada masyarakat.
‎
‎Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah, menyampaikan bahwa koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh layanan AHU di daerah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
‎
‎“Melalui koordinasi dengan Ditjen AHU, khususnya terkait layanan daktiloskopi dan administrasi kenotariatan, kami ingin memastikan bahwa seluruh pelaksanaan layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah Kalimantan Selatan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tertib administrasi, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Meidy.
‎
‎Ia menambahkan bahwa kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum di Bidang Daktiloskopi, sehingga diperlukan keselarasan pemahaman antara unit kerja pusat dan daerah dalam implementasinya.
‎
‎Selain pembahasan layanan daktiloskopi, kegiatan koordinasi dilanjutkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum dengan melakukan koordinasi bersama Direktorat Perdata Ditjen AHU terkait penyerahan berkas protokol notaris yang telah meninggal dunia dan notaris yang memasuki masa pensiun dari Kabupaten Banjar. Pada kesempatan yang sama, turut dibahas perkembangan Surat Keputusan perpanjangan jabatan notaris yang berkedudukan di Kota Banjarbaru guna memastikan tertib administrasi dan keberlanjutan pelayanan kenotariatan.
‎
‎Melalui kegiatan koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Ditjen AHU dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Kontributor: Bidang AHU, Ed: Eko/Luthfi)

Kuala Simpang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Meurah Budiman, menyerahkan sarana dan prasarana pendukung bakti sosial kepada taruna dan taruni Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) yang bertugas di Kabupaten Aceh Tamiang.

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan usai apel bersama taruna dan taruni Poltekpin di Lapas Narkotika Langsa. Apel digelar sebagai bentuk arahan sekaligus penguatan pelaksanaan kegiatan bakti sosial pascabanjir di wilayah Aceh Tamiang.

Meurah Budiman mengatakan kehadiran taruna dan taruni Poltekpin dalam kegiatan bakti sosial merupakan wujud nyata kepedulian Kementerian Hukum terhadap masyarakat terdampak bencana. Ia menekankan pentingnya menjaga semangat pengabdian sekaligus kondisi kesehatan selama bertugas di lapangan.

“Kegiatan ini tidak hanya membantu pemulihan pascabanjir, tetapi juga menjadi bagian dari pembentukan karakter taruna dan taruni sebagai insan pengayoman yang peka terhadap kondisi sosial masyarakat,” kata Meurah Budiman, Rabu (21/01/2026).

Selain di Lapas Narkotika Langsa, Kakanwil Kemenkum Aceh bersama jajaran juga meninjau langsung kegiatan bakti sosial taruna dan taruni Poltekpin di Lapas Kuala Simpang. Bakti sosial difokuskan pada pembersihan sarana dan prasarana lapas yang terdampak banjir agar kembali berfungsi optimal.

Kakanwil juga meninjau kegiatan pembersihan rumah warga terdampak banjir di Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Taruna dan taruni Poltekpin membersihkan sisa lumpur dan material banjir sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat terdampak.

Setelah melaksanakan bakti sosial selama sepuluh hari, Kanwil Kemenkum Aceh memberikan dukungan layanan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh taruna dan taruni Poltekpin. Pemeriksaan meliputi pengecekan kesehatan, pengukuran tekanan darah serta keluhan kesehatan, dan pemberian obat sesuai hasil pemeriksaan.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pimpinan menyapa, bersama dalam suasana kebersamaan. Pada kesempatan tersebut, Meurah Budiman berdialog langsung dengan taruna dan taruni untuk memberikan motivasi dan penguatan, sekaligus menyerahkan paket keperluan pribadi berupa multivitamin, masker, makanan siap santap, perlengkapan mandi, minyak kayu putih, serta obat-obatan bagi taruna yang membutuhkan.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan bakti sosial pascabanjir yang dilakukan Kanwil Kemenkum Aceh bersama taruna dan taruni Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) di Kabupaten Aceh Tamiang. Menurutnya, kegiatan tersebut mencerminkan kehadiran nyata negara melalui insan pengayoman dalam merespons kebutuhan masyarakat terdampak bencana.

“Apa yang dilakukan Kanwil Kemenkum Aceh bersama taruna dan taruni Poltekpin merupakan teladan kepedulian dan pengabdian sosial. Tidak hanya membantu percepatan pemulihan pascabanjir, tetapi juga menanamkan nilai empati, solidaritas, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari pembentukan karakter aparatur dan calon aparatur Kementerian Hukum,” ujar Alex. Ia berharap semangat kolaborasi dan kepedulian tersebut terus tumbuh dan menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran Kemenkum di berbagai wilayah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Yogyakarta - Kementerian Hukum meresmikan pembentukan 438 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh kelurahan dan kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dengan peresmian tersebut, DIY resmi mencapai 100 persen pembentukan Posbankum sebagai bagian dari upaya memperluas akses keadilan yang dekat, mudah, dan berpihak kepada masyarakat.

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Wakil Gubernur, serta seluruh Bupati dan Wali Kota atas sinergi yang terbangun bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY dalam mewujudkan layanan hukum yang merata hingga tingkat kelurahan dan kalurahan.

“Keberadaan 438 Posbankum yang didukung 26 Organisasi Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi di DIY bukan sekadar angka, tetapi harus dipandang sebagai ekosistem gotong royong untuk menyelesaikan sengketa masyarakat secara damai di luar pengadilan,” tegas Menteri Hukum.

Secara nasional, Menkum menyampaikan bahwa hingga saat ini telah terbentuk 80.298 Posbankum Desa dan Kelurahan atau 95,66 persen dari total 83.946 desa dan kelurahan di Indonesia, dengan 31 provinsi telah mencapai cakupan 100 persen pembentukan Posbankum.

Menteri Hukum juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas aparatur desa dan kelurahan melalui Peacemaker Training. Dari 802 Kepala Desa dan Lurah yang mengikuti pelatihan pada 2025, terpilih 130 peserta untuk mengikuti audisi di Jakarta, termasuk tiga Lurah dari DIY yang turut ambil bagian dalam ajang Peacemaker Justice Award.

Lebih lanjut, Menkum mengingatkan agar layanan Posbankum dikelola secara akuntabel dan berbasis data melalui aplikasi pelaporan yang disiapkan BPHN. Berdasarkan data yang masuk, permasalahan yang paling banyak ditangani Posbankum meliputi sengketa tanah, gangguan kamtibmas, penganiayaan ringan, pencurian, utang-piutang, kekerasan dalam rumah tangga, waris, perjanjian, hingga persoalan anak.

“Posbankum harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak boleh ada warga negara yang merasa sendirian di hadapan hukum, Posbankum telah hadir di 80.298 Desa/Kelurahan, Akses hukum semakin luas di Indonesia”. ujar Menteri Hukum.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, berharap peresmian Posbankum tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan menjadi langkah awal yang berkelanjutan dalam membangun sistem keadilan yang inklusif dan berkeadilan hingga ke tingkat akar rumput. “Peresmian ini diharapkan menjadi titik awal penguatan akses keadilan yang berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan bahwa hukum harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat paling bawah. Ia memandang Pos Bantuan Hukum sebagai bagian penting dari reformasi kalurahan yang berfungsi sebagai ruang perlindungan dan pembelajaran hukum bagi warga. “Posbankum bukan sekadar program, tetapi ruang perlindungan bagi masyarakat,” ujarnya.

Sri Sultan berharap Posbankum dalam pelayanannya memiliki empati dalam mendampingi warga, mampu menjelaskan hukum dengan bahasa yang mudah dipahami, serta menyelesaikan setiap permasalahan dengan mengedepankan rasa keadilan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY menyampaikan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 4 kabupaten, 1 kota, dan 438 kalurahan/kelurahan dengan keragaman sosial dan budaya memiliki potensi terjadinya konflik sosial maupun konflik hukum. Oleh karena itu, keberadaan Posbankum dinilai strategis untuk menyelesaikan persoalan hukum sejak dini di tingkat kalurahan dan kelurahan.

Ia menjelaskan bahwa penguatan Posbankum di DIY turut didukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan paralegal dan juru damai. Sepanjang 2025, sebanyak 291 peserta telah mengikuti pelatihan paralegal bekerja sama dengan Organisasi Bantuan Hukum, dengan 83 orang tersertifikasi sebagai Certified Paralegal of Legal Aid (CPLA), serta 51 Lurah mengikuti Peacemaker Training dan menyandang gelar Non Litigation Peacemaker (NLP).

Dengan capaian tersebut, Posbankum Kelurahan dan Kalurahan di DIY diharapkan menjadi garda terdepan penyelesaian sengketa secara damai, partisipatif, dan berkelanjutan.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem menyampaikan apresiasi atas komitmen Kementerian Hukum RI dalam memperluas akses keadilan melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum hingga menjangkau desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

“Capaian nasional pembentukan Posbankum dinilai sebagai langkah strategis dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan, serta memperkuat penyelesaian persoalan hukum secara damai dan nonlitigas,” ucapnya,

Alex juga menegaskan bahwa Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan siap mendukung penuh penguatan Posbankum di daerah melalui sinergi dengan pemerintah daerah, aparatur desa dan kelurahan, serta Organisasi Pemberi Bantuan Hukum, agar layanan Posbankum benar-benar dirasakan manfaatnya dan dikelola secara akuntabel, responsif, serta berbasis kebutuhan masyarakat.