Banjarbaru, Humas_Info — Rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Merek Kolektif bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tahun 2025 resmi ditutup pada Jum’at (12/12). Penutupan dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka.

Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinen yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum menyampaikan apresiasi atas partisipasi seluruh unsur pemerintah, koperasi, dan pemangku kepentingan yang hadir. Beliau menegaskan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya Merek Kolektif, bukan sekadar sebagai identitas, tetapi juga sebagai aset bernilai tinggi bagi koperasi dalam memperkuat daya saing, keberlanjutan usaha, dan perlindungan hukum.

Meidy juga menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha koperasi, mengingat keberhasilan implementasi Merek Kolektif memerlukan kolaborasi yang konsisten serta komitmen bersama dalam mempercepat pendaftaran dan pemanfaatannya.

Selama kegiatan berlangsung, beberapa poin strategis berhasil dihimpun dan menjadi rekomendasi tindak lanjut, antara lain: Penguatan kapasitas dan pendampingan teknis bagi koperasi dalam mempersiapkan pendaftaran Merek Kolektif; Optimalisasi peran pemerintah daerah dan Dukungan regulasi dan kebijakan serta Tindak lanjut konkret berupa percepatan pendaftaran Merek Kolektif dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai wilayah.

Mengakhiri kegiatan, Kakanwil melalui Kadiv menyampaikan harapan besar agar hasil Rakor ini tidak berhenti pada tataran diskusi, tetapi terus berlanjut pada implementasi nyata.

“Harapan kami, semakin banyak Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kalimantan Selatan yang memiliki Merek Kolektif yang terlindungi secara sah. Dengan perlindungan ini, koperasi dapat tumbuh lebih kuat, berdaya saing, dan mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat desa,” ujarnya.

Rakor ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat ekosistem kekayaan intelektual di daerah dan mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui Merek Kolektif. (humas Kemenkum Kalsel, teks dan foto : Mahdi ed : Eko)

Banjarbaru, Humas_Info — Kamis (11/12), Materi ketiga dalam Rapat Koordinasi Merek Kolektif bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tahun 2025 menghadirkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa, Muhammad Agus Fariady. Dalam paparannya, ia menekankan bahwa penguatan ekonomi desa hanya dapat terwujud melalui sinergi yang nyata antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Agus Fariady menjelaskan bahwa pengembangan ekonomi desa merupakan bagian penting dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya pada agenda besar membangun dari desa dan dari bawah demi pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Hal ini juga sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menargetkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, merata, dan berbasis syariah.

Menurutnya, program Koperasi Merah Putih merupakan amanah langsung dari Presiden, menjadi instrumen kunci agar desa memiliki kekuatan ekonomi sendiri.

“Ini adalah gerakan ekonomi kerakyatan yang dimulai dari desa, oleh desa, dan untuk desa,” ungkapnya.

Dalam paparannya, Agus Fariady menekankan bahwa BUMDesa dan KDMP memiliki peran yang saling melengkapi. BUMDesa dapat memperkuat sektor produksi dan penyediaan bahan baku, sementara KDMP berperan sebagai distributor dan pengelola jaringan pemasaran yang lebih luas. Sinergi ini, lanjutnya, akan membentuk ekosistem ekonomi desa yang lebih kuat dan berdaya saing.

Kolaborasi konkret dapat pula berupa investasi bersama, di mana BUMDesa menyediakan modal usaha dan KDMP mengelola operasionalnya. Seluruh hasil usaha kemudian diatur melalui mekanisme bagi hasil yang disepakati bersama.
Ia juga menekankan bahwa KDMP dapat berperan sebagai penampung produk-produk usaha BUMDesa, sehingga produk desa memiliki kepastian pasar. Dengan demikian, rantai ekonomi desa dapat berjalan lebih efisien dan menguntungkan masyarakat secara langsung.

Di akhir penyampaian, Agus Fariady menegaskan bahwa keberadaan Koperasi Merah Putih dan BUMDesa harus terus mendapatkan dukungan pemerintah daerah dan instansi terkait. Pendampingan yang berkelanjutan menjadi penting agar kedua entitas ini dapat beroperasi secara optimal dan memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan desa. (Humas Kemenkum Kalsel, teks dan foto : Mahdi)

Banjarbaru, Humas_Info — Rapat Koordinasi Merek Kolektif bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kalimantan Selatan Tahun 2025 berlanjut dengan penyampaian materi yang dibawakan oleh Ranie Utami Ronie, Kasubdit Pelayanan dan Permohonan Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara virtual dan dimoderatori oleh Analis KI Muda, M. Aji Rifani.

Dalam paparannya, Ranie Utami Ronie menekankan urgensi pendaftaran merek sebagai instrumen utama untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk unggulan daerah. Ia membuka sesi dengan mengajak peserta membayangkan bagaimana produk lokal Kalimantan Selatan berpotensi tampil di pasar global seperti Dubai, Paris, maupun Tokyo apabila memiliki merek yang kuat dan terlindungi.

Dalam penjelasan mengenai fungsi merek, Ranie menyampaikan bahwa merek berperan sebagai identitas produk, jaminan kualitas, hingga pengungkit nilai ekonomi. Dengan merek yang terdaftar, produk lokal memiliki daya saing lebih tinggi dan kepercayaan konsumen yang lebih kuat. Ia juga menampilkan contoh nyata keberhasilan produk Indonesia seperti Indomie, Kopiko, Tolak Angin, dan Eiger yang mampu menembus pasar internasional karena memiliki merek yang kuat dan reputasi global.

Lebih jauh, Ranie menyoroti keunggulan merek kolektif, terutama bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjunjung prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan kebersamaan. Merek kolektif memungkinkan satu identitas digunakan bersama oleh para anggota dengan standar mutu yang seragam dan terawasi, sehingga memperkuat branding dan memperluas pasar. Selain itu, biaya promosi, pendaftaran, serta penegakan hukum dapat ditekan karena dilakukan secara kolektif.

Sebagai penutup, Ranie menegaskan bahwa percepatan pendaftaran merek kolektif untuk Koperasi Merah Putih selaras dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan perekonomian daerah.

“Pelindungan KI bukan hanya soal legalitas, tetapi tentang keberlanjutan ekonomi. Ketika merek kuat, reputasi terbangun, pasar terbuka, dan nilai produk meningkat,” ujar Ranie.

Materi ini memberikan pemahaman komprehensif kepada peserta mengenai strategi penguatan usaha melalui merek, sehingga diharapkan dapat mempercepat proses pendaftaran merek kolektif bagi koperasi di Kalimantan Selatan dalam mendukung misi penguatan ekonomi kerakyatan. (Humas Kemenkum Kalsel, teks dan foto : Mahdi ed : Eko)

Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyelenggarakan Rapat Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Banjarmasin tentang Penderekan Kendaraan Bermotor dan Rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Penyelenggaraan Parkir di Kota Banjarmasin pada Kamis, (11/12/25) bertempat di Balai Pertemuan Garuda. Rapat ini digelar menindaklanjuti permohonan harmonisasi dari Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin sesuai surat Nomor 100.3/1997/KUM/XI/2025 dan 100.3/1998/KUM/XI/2025.

Rapat diawali dengan pembukaan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana, yang menegaskan pentingnya keselarasan regulasi daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, terutama terkait sektor transportasi dan tata kelola lalu lintas kota.

Selanjutnya, jalannya rapat dipimpin oleh Bahjatul Mardhiah, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, yang memandu jalannya pembahasan kedua rancangan Perwali tersebut. Dalam sesi pembahasan, tim perancang Kanwil bersama perwakilan Dinas Perhubungan dan Bagian Hukum Setda Kota Banjarmasin mengulas sejumlah pasal krusial, mulai dari definisi penderekan, penindakan kendaraan bermotor, kewenangan pelaksana, hingga tata kelola penyelenggaraan parkir sebagai bagian dari penguatan manajemen lalu lintas di Kota Banjarmasin.

Pembahasan turut menyoroti pengaturan pemindahan kendaraan, mekanisme penguncian ban, denda administratif, koordinasi antara Dishub dan Kepolisian, serta kebutuhan adanya prosedur yang lebih terstandardisasi agar implementasi penindakan dan penyelenggaraan parkir dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan sengketa di masyarakat. Rapat juga mengidentifikasi beberapa ketentuan yang perlu penyempurnaan teknis agar selaras dengan Undang-Undang LLAJ, PP 30/2021, serta ketentuan penyelenggaraan transportasi daerah.

Sesi harmonisasi berlangsung dinamis, dengan penyampaian masukan teknis dari Kanwil untuk memastikan aspek legal drafting, konsistensi norma, dan kesesuaian kewenangan daerah terpenuhi sebelum rancangan Perwali disampaikan kembali kepada Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai bahan finalisasi.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, memberikan apresiasi atas terselenggaranya harmonisasi ini dan menegaskan komitmen Kanwil dalam mendukung penyusunan regulasi daerah yang berkualitas.

“Regulasi mengenai penderekan dan penyelenggaraan parkir memiliki dampak langsung terhadap ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Karena itu, harmonisasi menjadi langkah penting agar setiap ketentuan jelas dasar hukumnya, tepat kewenangannya, serta tidak menimbulkan multi interpretasi di lapangan,” ujarnya.

Alex juga mendorong sinergi berkelanjutan antara Pemerintah Kota dan Kanwil untuk memastikan regulasi tersebut mampu memperkuat tata kelola transportasi perkotaan yang profesional dan akuntabel.

Dengan terselenggaranya rapat harmonisasi ini, diharapkan kedua rancangan Perwali dapat segera disempurnakan dan ditetapkan sebagai instrumen hukum yang mendukung peningkatan ketertiban berlalu lintas dan manajemen parkir di Kota Banjarmasin. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Joel, Ed: Eko)

Banjarbaru, Humas_Info — Rapat Koordinasi Merek Kolektif bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tahun 2025 menghadirkan materi pertama yang disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Drs. Gt. Yanuar Noor Rifai, M.Si. Materi ini dipandu oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalsel, Riswandi, selaku moderator, yang membuka diskusi dengan penekanan pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah dan Kementerian Hukum dalam mempercepat pendaftaran merek kolektif.

Dalam paparannya, Gusti Yanuar Noor Rifai menggarisbawahi bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan pilar ekonomi masyarakat yang menghasilkan produk berbasis potensi lokal, baik dari aspek budaya, geografis, maupun proses produksi tradisional. Namun menurutnya, banyak produk tersebut belum memiliki perlindungan hukum yang memadai sehingga rentan terhadap peniruan dan sulit bersaing di pasar yang lebih luas. Karena itu, pendaftaran merek kolektif dinilai menjadi instrumen penting untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan keberlanjutan usaha koperasi.

Narasumber juga menekankan bahwa peran Pemerintah Daerah sangat vital dalam proses pendaftaran merek kolektif, mulai dari tahap penyuluhan, identifikasi potensi koperasi, fasilitasi administrasi, hingga pemberdayaan dan pengawasan kualitas produk koperasi. Ia menjelaskan bahwa Pemprov Kalsel telah mengarahkan berbagai kebijakan untuk mempercepat perlindungan Kekayaan Intelektual, salah satunya melalui mekanisme surat rekomendasi dari dinas terkait agar proses pendaftaran HKI berjalan lebih mudah dan terintegrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Yanuar Noor Rifai memaparkan dukungan konkret Pemprov Kalsel dalam meningkatkan kualitas koperasi melalui berbagai pelatihan seperti digitalisasi koperasi, manajemen tata kelola modern, akuntansi koperasi, hingga pelatihan perkoperasian syariah. Selain itu, ia menjelaskan pembangunan “Rumah Kemasan” sebagai klinik UMKM yang membantu pelaku usaha memperbaiki kualitas kemasan serta mendapatkan fasilitas bantuan hukum, permodalan, perizinan, halal, NIB, dan HKI.

Materi yang disampaikan juga menyinggung Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan 80 ribu Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari upaya nasional menuju Indonesia Emas 2045. Yanuar mengaitkan pentingnya merek kolektif dengan peluang besar koperasi dalam ekosistem bisnis baru, termasuk kebutuhan bahan baku untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan pemerintah. Ia menjelaskan bahwa program MBG membutuhkan pasokan harian mencapai puluhan ton makanan di Kalsel sehingga koperasi memiliki peran strategis dalam rantai pasok tersebut.

Pada bagian akhir pemaparan, narasumber menekankan bahwa tantangan terbesar koperasi saat ini adalah rendahnya kesadaran tentang perlindungan HKI dan keterbatasan SDM pengelola. Karena itu, ia mendorong agar pemerintah daerah mengintegrasikan pendaftaran merek kolektif dalam indikator kinerja pembangunan koperasi serta mengalokasikan anggaran khusus untuk program branding dan HKI. Ia juga menyarankan digitalisasi layanan informasi agar koperasi lebih mudah mengakses panduan pendaftaran merek.

Kegiatan dilanjutkan dengan Diskusi yang berlangsung interaktif, dengan peserta memberikan perhatian tinggi terhadap peluang merek kolektif dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Melalui pemaparan ini, Rakor Merek Kolektif diharapkan menjadi titik awal penguatan identitas lokal, peningkatan daya saing koperasi, serta percepatan pendaftaran merek kolektif di Kalimantan Selatan. (Humas Kemenkum Kalsel, teks dan foto : Mahdi ed : Eko)