Tabalong, AHU_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tabalong terkait layanan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi kepengurusan partai politik yang telah memperoleh pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa hingga Kamis (10–12/3/2026) di Kantor Kesbangpol Kabupaten Tabalong.

Kegiatan koordinasi ini dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kemenkum Kalsel Dewi Woro Lestari bersama jajaran tim teknis Bidang Pelayanan AHU. Kedatangan tim disambut oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat Kesbangpol Kabupaten Tabalong, Yuliansyah, serta Penelaah Teknis Kebijakan Kesbangpol Kabupaten Tabalong, Noor Ainah.

Koordinasi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan administrasi hukum kepada masyarakat, khususnya terkait dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi kepengurusan partai politik yang telah memperoleh pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum. Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel dan Kesbangpol Kabupaten Tabalong melakukan penyamaan persepsi dan pemahaman terhadap implementasi regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan layanan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, tim membahas berbagai aspek terkait pelaksanaan layanan SKT, antara lain pemahaman mengenai mekanisme dan tata cara pemberian SKT oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum kepada kepengurusan partai politik yang telah memperoleh pengesahan badan hukum. Selain itu, dibahas pula keterkaitan antara penerbitan SKT dengan administrasi keberadaan partai politik di daerah, termasuk pencatatan serta pengakuan keberadaan kepengurusan partai politik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pembahasan juga mencakup penjelasan mengenai mekanisme penerbitan surat keterangan keberadaan kepengurusan dan kantor perwakilan partai politik oleh Kesbangpol sebagai bagian dari kewenangan pemerintah daerah. Melalui diskusi tersebut, kedua pihak berupaya menyelaraskan prosedur administrasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun perbedaan interpretasi dalam memberikan layanan kepada partai politik.

Selain itu, dilakukan pula pertukaran informasi dan pengalaman terkait praktik pelayanan di lapangan, termasuk dalam proses pemeriksaan dokumen asli yang menjadi bagian dari tahapan verifikasi kepengurusan partai politik serta pencatatan keberadaan kantor perwakilan partai politik di daerah.

Melalui diskusi yang berlangsung secara konstruktif, kedua belah pihak sepakat bahwa koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan pelayanan kepada partai politik dapat dilaksanakan secara tertib administrasi, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam mendukung tertib administrasi partai politik di daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum. (Humas Kemenkum Kalsel, kontributor: Bidang AHU, ed: Eko/Devin)

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Pelepasan Mudik Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 H / 2026 M yang diselenggarakan di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, Kamis (12/03/2026). Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Upacara Kementerian Hukum, Jakarta Selatan tersebut diikuti secara virtual oleh jajaran Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), para pejabat manajerial dan non manajerial, CPNS, PPPK, serta peserta magang di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan.

Pelepasan program mudik bersama tersebut secara resmi dilakukan oleh Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, dengan mengusung tema “Mudik Pasti Aman, Hati Nyaman.” Program ini merupakan bentuk kepedulian dan dukungan Kementerian Hukum kepada para pegawai dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri, melalui penyelenggaraan fasilitas mudik bersama yang aman dan tertib.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 22 unit bus dilepas secara simbolis untuk mengantarkan para peserta mudik menuju berbagai daerah tujuan. Program ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para pegawai yang ingin merayakan Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengingatkan para peserta mudik untuk selalu menjaga keselamatan selama perjalanan.

“Semoga perjalanan mudik berjalan dengan aman dan lancar. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan, dan kami harapkan dapat kembali dengan selamat untuk melanjutkan tugas dan pengabdian,” pesannya.

Melalui kegiatan ini, Kementerian Hukum secara simbolis melepas peserta mudik bersama sebagai bagian dari upaya mendukung perjalanan mudik yang aman, tertib, dan nyaman bagi para pegawai dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447 bersama keluarga.

Kegiatan pelepasan mudik bersama tersebut berlangsung dengan baik dan lancar, serta diikuti dengan penuh antusias oleh seluruh peserta yang hadir secara langsung maupun virtual di berbagai kantor wilayah. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Joel, Ed: Eko)

Tabalong, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan terus mendorong peningkatan legalitas usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Pendaftaran Perseroan Perorangan, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan memberikan pemahaman serta pendampingan langsung kepada pelaku UMKM di Kabupaten Tabalong, Rabu (11/03/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tabalong tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansayah, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Dewi Woro Lestari, jajaran Bidang Pelayanan AHU.

Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Bidang Industri Kabupaten Tabalong, Hj. Rika Rianingtyas. Dalam sambutannya, ia menyampaikan harapannya agar para pelaku UMKM dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya legalitas usaha sebagai salah satu langkah strategis dalam pengembangan usaha.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, memberikan sambutan sekaligus arahan kepada para peserta. Ia menekankan bahwa Perseroan Perorangan merupakan salah satu inovasi pemerintah yang memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mendirikan badan usaha berbadan hukum secara sederhana dan terjangkau.

“Pendaftaran Perseroan Perorangan memberikan berbagai manfaat bagi pelaku UMKM, di antaranya memberikan kepastian hukum serta kemudahan dalam mengembangkan dan memperluas usaha. Dengan memiliki badan hukum, pelaku usaha juga memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pembiayaan maupun berbagai program pengembangan usaha,” ujar Alex.

Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah pelaku UMKM yang berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Tabalong. Para peserta mendapatkan pemaparan materi mengenai dasar hukum, manfaat, serta prosedur pendaftaran Perseroan Perorangan melalui sistem yang telah disediakan oleh pemerintah.

Selain penyampaian materi, tim dari Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan juga menjelaskan secara rinci alur pendaftaran Perseroan Perorangan serta memberikan pendampingan langsung kepada para pelaku UMKM dalam proses pengisian data dan pendaftaran usaha. Pendampingan ini bertujuan agar para pelaku UMKM dapat memahami tahapan pendaftaran serta memperoleh status badan hukum secara resmi.

Para pelaku UMKM menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan semakin banyak pelaku UMKM di Kabupaten Tabalong yang memiliki legalitas usaha, sehingga mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas akses permodalan, serta memperkuat daya saing usaha di tengah perkembangan perekonomian.

Legalitas usaha juga menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menciptakan ekosistem usaha yang lebih tertib, profesional, dan berkelanjutan di Kabupaten Tabalong. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Kontributor, Ed: Joel/Eko)

Banjarmasin, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menghadiri kegiatan Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama (Bukber) Gubernur Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (11/3/2026).

Kegiatan yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi antara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, serta para pemangku kepentingan di Kalimantan Selatan dalam suasana bulan suci Ramadan 1447 H.

Dalam kesempatan tersebut, Alex Cosmas Pinem hadir didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah. Kehadiran jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menunjukkan komitmen dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta seluruh unsur Forkopimda.

Pada kesempatan itu, Gubernur Kalimantan Selatan turut menyampaikan apresiasi atas hadirnya program Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kalimantan Selatan yang sebelumnya telah diresmikan oleh Menteri Hukum. Menurutnya, kehadiran Posbankum menjadi langkah penting dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.

Gubernur juga menyambut baik pengembangan program tersebut dan menyampaikan gagasan agar ke depan berbagai pihak selain Kementerian Hukum dapat turut mendukung keberlangsungan Posbankum sebagai wujud nyata kehadiran negara bagi masyarakat yang membutuhkan layanan hukum. Salah satu gagasan yang disampaikan adalah mendorong kerja sama dengan universitas dan perguruan tinggi di Kalimantan Selatan untuk memberdayakan para mahasiswa, khususnya di bidang hukum. Melalui kolaborasi tersebut, mahasiswa dapat dilibatkan dalam kegiatan Posbankum sebagai bagian dari praktik pembelajaran sekaligus pengabdian kepada masyarakat.

Menanggapi gagasan tersebut, Kakanwil Kemenkum Kalsel Alex Cosmas Pinem menyampaikan apresiasinya atas perhatian dan dukungan Gubernur terhadap penguatan akses bantuan hukum bagi masyarakat.

“Gagasan yang disampaikan Bapak Gubernur merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan layanan Posbankum di Kalimantan Selatan. Kolaborasi dengan perguruan tinggi tentu akan memberikan nilai tambah, tidak hanya dalam memperkuat layanan bantuan hukum bagi masyarakat, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran praktis bagi mahasiswa hukum,” ujar Alex.

Ia menambahkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan terbuka untuk menjalin sinergi dengan berbagai pihak guna memastikan layanan bantuan hukum dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan.

Acara berlangsung dalam suasana penuh keakraban, diawali dengan silaturahmi antar undangan yang hadir, dilanjutkan dengan tausiah Ramadan dan doa bersama sebelum berbuka puasa. Momentum ini juga dimanfaatkan sebagai ajang mempererat komunikasi dan koordinasi antar instansi dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kalimantan Selatan. (Humas Kanwil Kementerian Hukum Kalsel, Teks: Joel, Dok: Joel/Devin/Luthfi, Ed: Eko)

‎
‎Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menggelar Rapat Konfirmasi Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah, Rabu (11/03), di Ruang BerAKHLAK secara daring dan luring.
‎
‎Rapat tersebut dibuka dan dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah. Dalam arahannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan lanjutan setelah dilaksanakannya analisis dan evaluasi (Anev) terhadap lima Peraturan Daerah (Perda) pada Tahun 2025.
‎
‎Ia menegaskan bahwa rekomendasi yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi tersebut memerlukan respons dari pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan agar dapat ditindaklanjuti secara konkret.
‎
‎“Setelah pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap lima Perda pada tahun 2025, tahap selanjutnya adalah memastikan adanya tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disampaikan. Respons dari pemerintah daerah menjadi penting agar perbaikan regulasi daerah dapat berjalan secara efektif,” ujarnya.
‎
‎Selanjutnya, Ketua Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum, Sri Yunita, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil monitoring sementara, terdapat satu pemangku kepentingan yang telah memberikan tanggapan terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh Kantor Wilayah, yakni DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara.
‎
‎Tanggapan tersebut diwujudkan melalui Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penambahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2026 (Propemperda), di mana Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi salah satu Perda yang direncanakan untuk dilakukan perubahan.
‎
‎Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh Analis Hukum Ahli Muda, Yulli Rachmadani, yang menjelaskan mengenai jenis-jenis tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi perda, yang meliputi tindak lanjut regulatif maupun non-regulatif, sekaligus memaparkan kembali hasil rekomendasi Anev Perda yang telah disampaikan pada Tahun 2025.
‎
‎Dalam sesi diskusi, para pemangku kepentingan diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan serta perkembangan tindak lanjut yang telah dilakukan. Diskusi ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman, memperkuat sinergi lintas instansi, serta memperoleh informasi yang lebih komprehensif terkait progres pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan oleh Kantor Wilayah.
‎
‎Melalui kegiatan ini diharapkan proses monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi Perda dapat berjalan lebih optimal serta mendorong peningkatan kualitas regulasi daerah di Kalimantan Selatan. ‎Rapat kemudian ditutup oleh Ketua Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum, Sri Yunita, dengan penegasan bahwa koordinasi dan monitoring lanjutan dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait akan terus dilakukan guna memastikan implementasi rekomendasi hasil Anev Perda Tahun 2025 dapat berjalan secara efektif. (Humas Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Luthfi, Ed: Eko)