Kotabaru, KI_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menghadiri kegiatan Sharing Session dengan Pelaku Ekonomi Kreatif (Ekraf) Kabupaten Kotabaru pada Senin malam (28/04) di Panggung Apung Saijaan Siring Laut Kotabaru.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Anton Edward Wardana, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI), Riswandi, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka serta jajaran JFT dan JFU Kanwil Kemenkum Kalsel. Adapun dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru hadir Assisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Minggu Basukhi, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Sony Tua Halomon, serta dari 17 Subsektor Ekonomi Kreatif Kabupaten Kotabaru.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kotabaru, Sony Tua Halomon, menekankan pentingnya pencatatan dan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai kunci pengembangan sektor ekonomi kreatif. Ia menilai perlindungan KI menjadi langkah strategis agar produk-produk kreatif Kotabaru dapat menembus pasar nasional hingga global. Sony juga menyampaikan apresiasi atas dukungan aktif Kanwil Kemenkum Kalsel dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya layanan KI di kalangan pelaku Ekraf.

Senada dengan itu, Assisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Minggu Basukhi, menyatakan harapannya agar kerja sama dengan Kanwil Kemenkum Kalsel semakin memperkuat koordinasi di bidang perlindungan Kekayaan Intelektual. Ia juga berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas serta daya saing pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Kotabaru.

Dalam sesi sharing, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel menyampaikan pentingnya kesadaran pelaku ekonomi kreatif untuk segera mendaftarkan hasil karya mereka agar mendapatkan perlindungan hukum.

"Karya kreatif adalah aset berharga. Saya mengajak seluruh pelaku ekonomi kreatif untuk tidak ragu mencatatkan dan melindungi Kekayaan Intelektualnya. Kami di Kanwil Kemenkum Kalsel siap mendampingi dan membantu dalam proses tersebut," ucap Kepala Kantor Wilayah.

Lebih lanjut, ia menambahkan harapan terhadap potensi ekonomi kreatif Kotabaru sangat besar. 

"Perlindungan Kekayaan Intelektual bukan hanya melindungi karya, tetapi juga membuka peluang untuk menembus pasar global," ujarnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif antara jajaran Kanwil Kemenkum Kalsel dan para pelaku ekonomi kreatif. Para peserta menyampaikan berbagai pertanyaan dan berbagi pengalaman, sekaligus menerima informasi langsung dari Kementerian Hukum untuk memperkuat kapasitas dalam memanfaatkan layanan hukum di bidang Kekayaan Intelektual. (Humas Kemenkum Kalsel, teks dan foto : Mahdi ed : Eko)

Kotabaru, Humas_Info – Untuk memperkuat sinergi dalam penyusunan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) menggandeng Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Harmonisasi peraturan menjadi fokus utama demi terciptanya regulasi yang berkualitas dan sesuai ketentuan hukum nasional.

Audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Kotabaru digelar pada Senin (28/04), bertempat di ruang rapat Kantor Bupati Kotabaru. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, serta pelaksana dari masing-masing bidang dan bagian di lingkungan Kantor Wilayah.

Audiensi ini dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru serta jajaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru. Dalam kesempatan tersebut, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan menyampaikan kembali mekanisme penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada), sekaligus menekankan pentingnya keterlibatan Kanwil Kementerian Hukum dalam proses harmonisasi.

"Proses harmonisasi yang melibatkan kantor wilayah Kementerian Hukum merupakan amanat undang-undang yang harus dipenuhi. Kami ingin memastikan bahwa setiap produk hukum daerah tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga sejalan dengan ketentuan hukum nasional," tegas Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti.

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, menambahkan bahwa harmonisasi adalah salah satu kunci untuk mencegah potensi tumpang tindih regulasi.

"Harmonisasi bertujuan agar setiap peraturan yang dihasilkan di daerah tetap berada dalam satu koridor hukum nasional. Kami siap memberikan pendampingan teknis secara intensif kepada Pemkab Kotabaru sesuai tugas dan fungsi kami," ujar Anton.

Berdasarkan data Kantor Wilayah, hingga bulan April 2025, belum terdapat pengajuan Ranperda maupun Ranperkada dari Kabupaten Kotabaru untuk dilakukan proses harmonisasi di tingkat Kanwil. Diharapkan, melalui audiensi ini, koordinasi dan kolaborasi yang dijalin semakin erat dalam penyusunan regulasi yang efektif dan implementatif. (Humas Kemenkum Kalsel, teks dan foto: Mahdian, ed: Eko)

Kotabaru, KI_Info – Dalam upaya mempercepat perlindungan kekayaan intelektual terhadap produk lokal, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan visitasi permohonan Indikasi Geografis (IG) Gula Aren Tirawan di Kabupaten Kotabaru, pada Senin (28/04). Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Kepala Desa Tirawan.

Kegiatan visitasi ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, Kepala Divisi P3H, Anton Edward Wardana, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka serta JFT dan JFU Kanwil Kemenkum Kalsel. Dari pihak pemerintah daerah, turut hadir Camat Pulau Laut Sigam, Pia Widya Laksmi serta Kepala Desa Tirawan, Sabrani.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, menegaskan pentingnya mempercepat proses sertifikasi IG untuk produk unggulan daerah.

"Kunjungan ini merupakan bentuk dukungan nyata kami agar Gula Aren Tirawan bisa segera mendapatkan sertifikasi Indikasi Geografis, menjadi produk IG pertama dari Kabupaten Kotabaru," ujarnya.

Ia menambahkan, pada 24 Juni 2025 mendatang akan dilaksanakan pertemuan virtual dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk membahas lebih lanjut perkembangan permohonan tersebut.

"Kami berharap Gula Aren Tirawan menjadi awal dari lahirnya lebih banyak produk-produk lokal Kotabaru yang terlindungi secara hukum melalui Indikasi Geografis atau skema perlindungan KI lainnya," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Meidy Firmansyah, menjelaskan bahwa permohonan IG Gula Aren Tirawan telah diajukan sejak empat tahun yang lalu, namun masih terkendala pada penyusunan dokumen deskripsi produk.

"Fokus kita saat ini adalah memperbaiki deskripsi, menonjolkan karakteristik khas Gula Aren Tirawan dibandingkan produk sejenis dari daerah lain," terang Ramlan.

Setelah sesi diskusi bersama para pengrajin Gula Aren Tirawan mengenai manfaat perlindungan IG, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lokasi produksi gula aren di Desa Tirawan. Dalam peninjauan tersebut, tim dari Kanwil Kemenkum Kalsel melihat secara langsung proses pembuatan gula aren, untuk mendapatkan gambaran lebih rinci mengenai keunikan produk yang akan diusulkan sebagai Indikasi Geografis.

Melalui kegiatan visitasi ini, diharapkan Gula Aren Tirawan dapat segera memperoleh sertifikasi Indikasi Geografis, sekaligus menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lokal lainnya untuk melindungi produk unggulannya melalui Kekayaan Intelektual. (Humas Kemenkum Kalsel, teks dan foto : Mahdian, ed : Eko)

Kotabaru, KI_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan terus mendorong pengembangan potensi Kekayaan Intelektual (KI) di daerah. Hal ini disampaikan dalam audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang digelar pada Senin, 28/04, di Ruang Rapat Manuntung Kantor Bupati Kotabaru.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti menekankan bahwa tahun 2025 telah ditetapkan sebagai tahun tematik untuk Hak Cipta dan Desain Industri. Sejalan dengan arah kebijakan nasional tersebut, Kanwil Kemenkum Kalsel mengajak Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk mengoptimalkan potensi lokal yang dapat didaftarkan sebagai Kekayaan Intelektual.

"Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam promosi Hak Cipta dan Desain Industri di daerah, termasuk di Kotabaru," ujar Kepala Kantor Wilayah dalam paparannya.

Kanwil Kemenkum Kalsel mengidentifikasi beberapa kawasan potensial berbasis Kekayaan Intelektual di Kabupaten Kotabaru, antara lain Desa Adat Sampanahan, Pulau Kerumputan, Taman Budaya Kotabaru, serta Kawasan Wisata Mangrove Kotabaru. Lokasi-lokasi ini dinilai memiliki kekayaan budaya, seni, dan alam yang layak untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui pendaftaran KI.

"Kami mendorong agar potensi budaya dan wisata ini didaftarkan sebagai Kekayaan Intelektual untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus meningkatkan nilai ekonomi daerah," tambahnya.

Tidak hanya itu, Kanwil Kemenkum Kalsel juga berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemerintah daerah mengenai pentingnya perlindungan dan pengelolaan Kekayaan Intelektual. Edukasi tentang manfaat pendaftaran KI, perlindungan hukum terhadap hak kekayaan, serta pengelolaan KI sebagai aset ekonomi menjadi bagian dari strategi yang ditawarkan.

Pj. Sekretaris Daerah Kotabaru, Eka Saprudin, menyambut baik dorongan tersebut dan menyampaikan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung inisiatif ini.

"Kami siap bersinergi dan mendukung upaya peningkatan pendaftaran Kekayaan Intelektual di Kotabaru, terutama untuk memperkuat identitas budaya dan potensi daerah kami," ungkap Eka.

Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan Kabupaten Kotabaru dapat menjadi salah satu daerah yang aktif dalam perlindungan Kekayaan Intelektual di Kalimantan Selatan, sekaligus menjadikan KI sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi kreatif dan pariwisata daerah. (Humas Kemenkum Kalsel, teks dan foto : Mahdian & Pendi ed : Eko)

Kotabaru, Humas_Info – Dalam upaya mempererat sinergi dan meningkatkan layanan hukum di daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada Senin, (28/04). Bertempat di Ruang Rapat Manuntung Kantor Bupati Kotabaru.

Dari Kanwil Kemenkum Kalsel hadir Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, Kepala Divisi P3H, Anton Edward Wardana, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI), Riswandi, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka serta para JFT dan JFU. Sementara dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru di hadiri Pj. Sekretaris Daerah, Eka Saprudin, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Minggu Basukhi, Kepala Bagian Hukum, Hadlrami, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraha, Sonny Tua Halomoan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Gusti A. Wakhid, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Selamat Riyadi, serta Kepala Dinas PMPTSP, Muhammad Fuad serta jajaran.

Audiensi ini dilaksanakan sebagai bagian dari perkenalan nomenklatur baru Kementerian Hukum, yang sebelumnya dikenal dengan nama Kementerian Hukum dan HAM. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan bahwa tugas utama Kanwil Kemenkum Kalsel adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum di tingkat provinsi.

"Kami hadir untuk memperkenalkan tugas Kementerian Hukum yang baru serta mendorong Kabupaten Kotabaru mengoptimalkan potensi Kekayaan Intelektual yang dimiliki," ungkap Kepala Kantor Wilayah dalam audiensinya.

Tak hanya fokus pada KI, Kanwil Kemenkum Kalsel juga mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan di Kabupaten Kotabaru dan meningkatkan program Desa/Kelurahan Sadar Hukum serta jumlah paralegal.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah berharap Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kabupaten Kotabaru tahun 2025 bisa meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. 

"Kami berharap Kabupaten Kotabaru dapat meningkatkan capaian IRH demi efektivitas hukum dan investasi daerah, serta peningudalam jumlah Desa Sadar Hukum dan Paralegel" ujarnya.

Pj. Sekretaris Daerah Kotabaru, Eka Saprudin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif audiensi ini.

"Kami menyambut baik audiensi ini sebagai langkah membuka wawasan dan memperkuat kerja sama antara Kabupaten Kotabaru dengan Kementerian Hukum," tutur Eka.

Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk menindaklanjuti hasil penilaian IRH serta mendorong perangkat daerah terkait dalam melengkapi data dukung yang diperlukan.

"Komitmen kami adalah melakukan tindak lanjut terhadap penilaian IRH dan mengoptimalkan data dukung dari seluruh dinas terkait," tegasnya.

Audiensi ini ditutup dengan diskusi interaktif dan harapan bersama untuk memperkuat kolaborasi di bidang hukum, mendorong perlindungan Kekayaan Intelektual, serta mendukung pembangunan hukum yang efektif di Kabupaten Kotabaru. (Humas Kemenkum Kalsel, Teks dan foto : Pendi & Mahdi, ed : Eko)