Jakarta, KI_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melaksanakan koordinasi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), khususnya pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Kamis (19/02/2026). Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara kantor wilayah dan unit utama guna mendorong pemajuan Kekayaan Intelektual (KI) di Kalimantan Selatan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Hermansyah Siregar beserta tim, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem beserta jajaran, perwakilan Pemerintah Kabupaten Tapin, serta Tim PT. Air Minum Tabalong Bersinar.

Dalam rapat koordinasi, Tim Kanwil Kemenkum Kalsel memaparkan capaian kinerja Bidang Pelayanan KI, termasuk tren peningkatan permohonan dan kontribusi PNBP dalam tiga tahun terakhir. Selain itu, disampaikan pula sinergi yang telah terjalin dengan pemerintah daerah dalam mendorong pendaftaran KI, keberhasilan pendaftaran Indikasi Geografis, serta identifikasi 20 potensi Indikasi Geografis (IG) di Kalimantan Selatan yang tengah dipersiapkan untuk perlindungan hukum.

Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Bappelitbang turut menyampaikan usulan perlindungan KI terhadap produk unggulan daerah, yakni Kopi Lokpaikat, Kopi Hatungun, dan Kopiah Jangang. Sementara itu, PT. Air Minum Tabalong Bersinar memaparkan koordinasi registrasi merek “SARABAKAWA MINERAL” untuk produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Dalam pemaparannya dijelaskan kronologi pendaftaran merek sebelumnya dengan nama “SMART Mineral” yang mengalami penolakan dan proses sanggahan, sehingga dilakukan strategi pendaftaran ulang dengan merek baru sebagai langkah untuk memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat.

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis memberikan respons positif atas seluruh paparan yang disampaikan. Namun demikian, disampaikan pula perlunya penyempurnaan dokumen, khususnya pada aspek deskripsi Indikasi Geografis, data dukung teknis, serta penguatan unsur pembeda pada merek agar tidak berpotensi ditolak dalam proses pemeriksaan substantif.

Koordinasi ini mempertegas arah strategi pemajuan KI di Kalimantan Selatan sekaligus menegaskan pentingnya pendampingan berkelanjutan agar setiap permohonan merek dan Indikasi Geografis dapat disusun secara lengkap, tepat, dan memiliki peluang besar untuk memperoleh perlindungan hukum.
(Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Kontributor KI, Ed: Eko/Arie)

Kupang, Humas_Info – Kementerian Hukum meresmikan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan se-Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang, yang dirangkaikan dengan kick off Pelatihan Paralegal Serentak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis (19/02/2026).

Peresmian ini menandai tercapainya 100 persen pembentukan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan di NTT dengan total 3.442 Posbankum yang menjangkau 22 kabupaten/kota. Kehadiran Posbankum diharapkan mampu memperluas akses keadilan hingga wilayah kepulauan, mulai dari Flores, Sumba, Timor, hingga Alor.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur NTT beserta jajaran bupati dan wali kota atas sinergi pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan hukum yang mudah dijangkau masyarakat hingga ke pelosok desa dan kelurahan. Menurutnya, pembentukan Posbankum ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Posbankum hadir sebagai wajah keadilan yang dekat dan membumi. Keadilan tidak boleh hanya dinikmati oleh mereka yang mampu atau memahami hukum, tetapi juga harus dirasakan oleh masyarakat miskin dan kelompok rentan,” ujar Menteri Hukum.

Ia menegaskan bahwa Posbankum merupakan instrumen strategis negara untuk memastikan setiap warga memperoleh perlindungan dan pendampingan hukum sejak dari tingkat desa dan kelurahan. Penyelesaian sengketa secara damai di luar pengadilan juga dinilai mampu mendorong keadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sekaligus memperkuat harmoni sosial di tengah masyarakat.

Pembentukan Posbankum ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan akses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum yang berkeadilan, menurut Menteri Hukum, bukan hanya hukum yang menjamin kepastian dan kemanfaatan, tetapi hukum yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Secara nasional, hingga saat ini telah terbentuk 83.409 Posbankum Desa dan Kelurahan atau 99,37 persen dari total desa dan kelurahan di Indonesia, dengan 37 provinsi telah mencapai cakupan pembentukan 100 persen. Selain memberikan layanan bantuan hukum dan penyelesaian sengketa non-litigasi, Posbankum juga memperkuat kesadaran hukum masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor, dengan kepala desa dan lurah didorong berperan sebagai juru damai melalui musyawarah dan keadilan restoratif.

Wakil Menteri Desa, Ahmad Riza Patria, menyampaikan bahwa Pos Bantuan Hukum (Posbankum) hadir untuk membantu masyarakat dan aparatur desa memperoleh layanan hukum yang mudah diakses dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama melalui penyelesaian persoalan secara musyawarah, mediasi, dan konsiliasi. Ia berharap Posbankum dapat berjalan selaras dengan program desa lainnya sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya. “Kami ingin Posbankum menjadi tempat masyarakat desa mencari solusi hukum dengan tenang dan tanpa rasa takut, sekaligus memperkuat budaya sadar hukum dan memperluas akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat di NTT,” pungkas Riza.

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyebut kehadiran Posbankum sebagai terobosan penting untuk memperluas akses keadilan di NTT. Menurutnya, Posbankum memudahkan penyelesaian persoalan hukum secara sederhana dan sesuai karakter masyarakat, terutama melalui mekanisme di luar pengadilan. “Lewat Posbankum, masalah bisa diselesaikan tanpa konflik,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Silvester Sili Laba, melaporkan bahwa Posbankum di NTT dibagi ke dalam delapan zona layanan agar pembinaan dan monitoring dapat dilakukan secara lebih efektif, sekaligus menjadi perpanjangan tangan dari 20 Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi untuk menjaga standar layanan dan akuntabilitas. Ia juga menyampaikan bahwa kick off Pelatihan Paralegal dilaksanakan secara serentak dengan 3.442 peserta, masing-masing satu orang per Posbankum. “Ini bukan sekadar pelatihan, tetapi investasi sumber daya manusia hukum berbasis desa. Paralegal akan menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi hukum, melakukan mediasi awal, pendampingan, serta rujukan kepada organisasi bantuan hukum dan aparat penegak hukum bila diperlukan,” ujarnya.

Dengan hadirnya Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan di Nusa Tenggara Timur, diharapkan masyarakat semakin mudah memperoleh pendampingan dan solusi atas persoalan hukum yang dihadapi, sehingga keadilan benar-benar terasa dekat dan memberi manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, turut menyambut baik capaian 100 persen pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan di Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi praktik baik dalam memperluas akses keadilan hingga ke wilayah terluar dan kepulauan, serta mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan hukum yang inklusif dan merata.

Ia menegaskan bahwa kehadiran Posbankum di tingkat desa dan kelurahan merupakan langkah strategis untuk memastikan keadilan benar-benar dekat dengan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu. “Model ini menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, sehingga pelayanan bantuan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga solutif, humanis, dan membumi,” ujar Alex.

Jakarta, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan koordinasi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), khususnya pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Kamis (19/02/2026). Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara kantor wilayah dan unit utama guna mendorong pemajuan Kekayaan Intelektual (KI) di Kalimantan Selatan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fajar Sulaeman Taman beserta jajaran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, bersama tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, perwakilan Pemerintah Kabupaten Tapin, serta Tim PT Air Minum Tabalong Bersinar.

Dalam pemaparannya, tim Kanwil Kemenkum Kalsel menyampaikan capaian kinerja bidang Pelayanan KI, termasuk tren peningkatan permohonan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam tiga tahun terakhir. Disampaikan pula berbagai bentuk sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendorong pendaftaran KI, keberhasilan pendaftaran Indikasi Geografis, serta identifikasi 20 potensi Indikasi Geografis (IG) di Kalimantan Selatan yang tengah dipersiapkan.

Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Bappelitbang turut memaparkan usulan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas produk unggulan daerah, yakni Kopi Lokpaikat, Kopi Hatungun, dan Kopiah Jangang. Sementara itu, PT Air Minum Tabalong Bersinar menyampaikan koordinasi registrasi merek “SARABAKAWA MINERAL” untuk produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Dalam paparannya dijelaskan kronologi pendaftaran merek sebelumnya dengan nama “SMART Mineral” yang mengalami penolakan dan proses sanggahan, hingga akhirnya dilakukan pendaftaran ulang dengan merek baru sebagai langkah strategis memperoleh perlindungan hukum.

Fajar Sulaeman Taman selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis merespons positif seluruh paparan tersebut. Namun demikian, disampaikan bahwa usulan merek dan IG dari Kalimantan Selatan masih memerlukan penyempurnaan dokumen, khususnya pada deskripsi IG, kelengkapan data dukung, serta penguatan unsur pembeda pada merek guna menghindari potensi penolakan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menegaskan bahwa koordinasi ini menjadi bagian penting dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan implementasi program kerja di daerah.

“Sinergi dan pendampingan yang berkelanjutan menjadi kunci agar setiap potensi Kekayaan Intelektual di Kalimantan Selatan dapat memperoleh perlindungan hukum secara optimal. Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh masukan dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis agar permohonan yang diajukan semakin kuat dan komprehensif,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, arah strategi pemajuan KI di Kalimantan Selatan semakin diperkuat, sekaligus menegaskan pentingnya pendampingan lanjutan agar setiap permohonan merek dan Indikasi Geografis lebih lengkap, tepat, dan memiliki peluang besar untuk mendapatkan perlindungan hukum. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Kontributor, Ed: Joel/Eko)

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Tapin tentang Tata Cara Perhitungan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik, bertempat di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Kalsel, Kamis (19/2).

Rapat dipimpin oleh Bahjatul Mardhiah selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut permohonan harmonisasi dari Pemerintah Kabupaten Tapin terkait pengaturan tata cara perhitungan PBJT Tenaga Listrik.

Hadir dalam rapat tersebut Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tapin, H. Zainal Aqli, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tapin, Achmad Ramadhan, beserta jajaran dari Bapenda dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Tapin.

Dalam arahannya, Bahjatul Mardhiah menekankan pentingnya harmonisasi guna memastikan substansi Ranperbup tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memiliki kepastian hukum dalam implementasinya.

“Harmonisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengaturan tata cara perhitungan PBJT Tenaga Listrik telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pengaturan yang jelas mengenai Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL) dan mekanisme perhitungannya akan mendukung optimalisasi pendapatan daerah tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemampuan masyarakat. Sementara itu, perwakilan Pemerintah Kabupaten Tapin menyampaikan apresiasi atas fasilitasi dan pendampingan yang diberikan Kanwil Kemenkum Kalsel dalam proses harmonisasi tersebut.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan atas fasilitasi dan pendampingan dalam proses harmonisasi Ranperbup ini. Pengaturan tata cara perhitungan PBJT Tenaga Listrik sangat penting bagi kami untuk memastikan pemungutan pajak daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak,” ucap Kepala Bapenda Kabupaten Tapin, H. Zainal Aqli.

Melalui rapat ini, diharapkan Ranperbup tentang Tata Cara Perhitungan PBJT Tenaga Listrik dapat segera disempurnakan dan ditetapkan, sehingga menjadi landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Tapin dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah secara transparan dan akuntabel. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Joel-Devin, Ed: Eko)

Banjarmasin, KI_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, mengikuti Seminar “Membangun Merek untuk Start-Up dan UMKM dalam Meningkatkan Daya Saing Bisnis” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), secara daring pada Rabu (18/02).

Seminar diawali dengan sambutan dari Mr. Kazutoshi Inoue selaku Tenaga Ahli JICA di DJKI serta sambutan dari Direktur Merek dan Indikasi Geografis DJKI, Fajar Sulaeman Taman. Dalam sambutannya, disampaikan pentingnya penguatan sistem pelindungan dan pemanfaatan merek sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing usaha, khususnya bagi start-up dan UMKM di era ekonomi kreatif dan digital.

Pada sesi panel pagi, materi difokuskan pada sistem pelindungan dan pemanfaatan merek di Indonesia dan Jepang. Narasumber dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis memaparkan secara komprehensif proses pendaftaran merek, strategi perlindungan hukum, serta kesalahan umum yang sering terjadi dalam pengajuan permohonan merek. Selain itu, disampaikan pula berbagai program dukungan dan fasilitasi DJKI bagi start-up dan UMKM, termasuk program pemberdayaan dan edukasi yang telah berjalan.

Perwakilan JICA turut memaparkan praktik terbaik (best practices) dalam mendukung start-up dan universitas di Jepang, khususnya dalam pengelolaan dan komersialisasi kekayaan intelektual sebagai bagian dari ekosistem inovasi nasional.
Memasuki sesi panel siang, pembahasan berfokus pada dukungan lintas kementerian dan lembaga dalam penguatan merek bagi start-up dan UMKM.

Perwakilan Kementerian Ekonomi Kreatif memaparkan dukungan dalam pemanfaatan merek, komersialisasi, serta perluasan akses pasar. Selanjutnya, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyampaikan kebijakan dan program pengembangan usaha berbasis merek bagi UMKM. Sementara itu, BRIN menjelaskan peran riset dan inovasi dalam mendorong peningkatan daya saing start-up dan UMKM berbasis kekayaan intelektual.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang memberikan ruang interaktif bagi peserta untuk menggali lebih dalam strategi pelindungan merek, fasilitasi pemerintah, serta peluang kolaborasi lintas sektor. Seminar ditutup dengan sesi penutupan dan penyampaian apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam mendukung penguatan sistem pelindungan dan pemanfaatan merek di Indonesia.

Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Kalsel dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen untuk terus mendorong peningkatan kesadaran dan pemanfaatan kekayaan intelektual di daerah, khususnya dalam mendukung start-up dan UMKM agar memiliki daya saing yang kuat dan berkelanjutan melalui pelindungan merek yang optimal. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Kontributor KI, Ed: Eko/Mahdi)