Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti secara daring Rapat Koordinasi Apresiasi Aransemen Terbaik Mars Kekayaan Intelektual Indonesia Berbasis Musik Tradisi Nusantara serta Pencanangan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual (KBKI), Kamis (27/3/25).

Pada kegiatan yang menghadirkan Agung Darmasasongko sebagai pembicara dalam yang diikuti secara daring dan bertempat di Balai Pertemuan BerAkhlak diikuti oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi beserta Tim Kerja. Dalam rapat ini, dibahas sejumlah poin penting terkait apresiasi aransemen Mars KI Indonesia dan pencanangan KBKI, yang merupakan bagian dari program Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI.

Salah satu agenda utama dalam rapat ini adalah sayembara aransemen Mars KI Indonesia yang bertujuan untuk mendorong kreativitas Kantor Wilayah dalam mengaransemen ulang Mars KI Indonesia dengan sentuhan musik tradisional daerah masing-masing. Sayembara ini menetapkan beberapa ketentuan, di antaranya penggunaan elemen musik tradisional Nusantara, kostum kedaerahan sebagai bagian dari penampilan, serta larangan mengubah lirik Mars KI Indonesia. Karya yang diikutsertakan harus disampaikan dalam format video dan tidak boleh dipublikasikan sebelum pengumuman pemenang. Pemenang sayembara akan diumumkan pada puncak peringatan World Intellectual Property Day pada 29 April 2025, dengan kriteria penilaian meliputi teknik permainan alat musik, vokal, kreativitas, ekspresi, dan penguasaan lagu.

Selain sayembara aransemen, rapat ini juga membahas pencanangan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual (KBKI). Dalam sesi ini, Agung Darmasasongko menjelaskan bahwa KBKI harus memenuhi beberapa kriteria utama, yaitu memiliki potensi kekayaan intelektual yang dapat dikembangkan, berkontribusi terhadap penguatan ekonomi berbasis kekayaan intelektual, serta memiliki keberlanjutan dalam pengelolaan dan pengembangannya. Tahapan pelaksanaan KBKI tahun 2025 mencakup inventarisasi dengan mengidentifikasi Kawasan Karya Cipta (KKC) dan/atau Kawasan Desain Industri (KDI), pengusulan KBKI dengan batas waktu pengajuan hingga 18 April 2025, serta pencanangan yang dijadwalkan berlangsung pada 21 Mei 2025 secara hybrid, yakni daring dan luring.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan akan melaporkan hasil rapat kepada pimpinan serta melakukan publikasi melalui Humas. Diharapkan, kegiatan ini dapat meningkatkan apresiasi terhadap kekayaan intelektual berbasis budaya serta mendorong inovasi di berbagai daerah. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Kontributor: BidYanKI, Ed: Joel/Eko).

Banjarmasin, KI_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan terus berupaya memperkuat pengembangan produk unggulan daerah dengan melakukan koordinasi bersama Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan (BPMHP) Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan yang berlangsung di kantor LS-Pro BPMHP pada Kamis (20/03) ini bertujuan untuk memetakan potensi produk unggulan perikanan yang memenuhi standar mutu serta layak mendapatkan sertifikasi guna meningkatkan daya saing di pasar.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalsel, Riswandi bersama tim berdiskusi dengan perwakilan LS-Pro BPMHP, yaitu Syamsul Rizal, SP, MP selaku Kepala Seksi Penerapan Mutu dan Roby Asharyanto, A.Pi, MP yang bertugas sebagai Penelaah Teknis Kebijakan. Pembahasan difokuskan pada identifikasi produk perikanan di Kalimantan Selatan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, baik dari segi kualitas, ketersediaan bahan baku, maupun peluang pasar. Beberapa produk yang diidentifikasi sebagai unggulan antara lain ikan patin, ikan nila, ikan bandeng, serta berbagai hasil olahan seperti abon ikan, kerupuk ikan, dan fillet ikan.

Selain itu, pihak LS-Pro BPMHP juga menjelaskan persyaratan dan prosedur sertifikasi produk perikanan sebagai upaya untuk memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Proses sertifikasi ini menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk perikanan lokal.

Sebagai tindak lanjut dari koordinasi ini, kedua pihak sepakat untuk meningkatkan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha perikanan dalam memahami serta memenuhi standar sertifikasi. Selain itu, direncanakan kerja sama yang lebih konkret dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) guna memperkuat sinergi dalam pengembangan dan perlindungan produk unggulan perikanan di Kalimantan Selatan.

Melalui upaya ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berharap dapat mendorong daya saing produk lokal di tingkat nasional maupun internasional. Sinergi yang kuat antara pemerintah dan lembaga sertifikasi diharapkan mampu membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha perikanan dalam mengembangkan produknya secara berkelanjutan. (Humas Kanwil Kalsel, teks dan foto : Kontributor Bidang KI, ed :Eko/Mahdi)

Banjarmasin, KI_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel)  melakukan koordinasi dengan STIKES ISFI Banjarmasin pada Rabu, (19/03/2025). Koordinasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi pendaftaran paten di lingkungan perguruan tinggi tersebut.

Pertemuan ini dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi beserta jajaran dan dihadiri oleh Wakil Ketua III Bidang Penelitian Pengabdian dan Kerjasama STIKES ISFI, Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta staf dan Ketua Program Studi DIII Farmasi ini, membahas beberapa poin penting terkait kekayaan intelektual.

STIKES ISFI Banjarmasin menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong pendaftaran paten. Hingga pertengahan tahun 2024, STIKES ISFI telah mendaftarkan 6 paten, dan pada Januari 2025, 2 paten telah memasuki tahap pemeriksaan substantif.

Selain itu, STIKES ISFI juga aktif mendaftarkan hak cipta, terutama dari hasil tugas akhir mahasiswa. Diharapkan, langkah ini dapat memberikan perlindungan hukum atas karya intelektual yang dihasilkan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak cipta di lingkungan akademik.

Dalam pertemuan tersebut, Kanwil Kemenkum Kalsel juga mendorong STIKES ISFI untuk mendaftarkan merek, logo, dan desain industri. Saat ini, belum ada perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak. Diharapkan, kerja sama ini dapat segera terjalin untuk membangun ekosistem kekayaan intelektual yang berkelanjutan. (Kontributor, ed: Eko/Arie)

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) melakukan koordinasi dengan Politeknik Hasnur Banjarmasin untuk menginventarisasi potensi pendaftaran paten. Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, beserta tim Pelayanan KI Kantor Wilayah. Dari pihak Politeknik Hasnur, hadir Wakil Direktur I Ali Harun, Ketua Sentra KI, Ikhsan Wahyudi dan Sekretaris Sentra KI, Ainun Qomariah.

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi menyampaikan bahwa fokus utama pertemuan ini adalah membahas permohonan paten yang dapat diajukan oleh Politeknik Hasnur. 

“Langkah ini bertujuan mendorong inovasi dan memberikan perlindungan hukum atas karya-karya yang dihasilkan oleh civitas akademika Politeknik Hasnur,” ucapnya.

Selain itu, dengan adanya perubahan nomenklatur, disepakati untuk menyusun perjanjian kerja sama baru antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dan Politeknik Hasnur. Perjanjian ini akan disesuaikan dengan struktur dan kebijakan terkini, sehingga memudahkan proses pengajuan paten dan kekayaan intelektual lainnya.

Saat ini, Sentra Kekayaan Intelektual (KI) di Politeknik Hasnur belum diresmikan. Oleh karena itu, peresmian Sentra KI menjadi agenda penting untuk mengembangkan ekosistem kekayaan intelektual di lingkungan Politeknik Hasnur.

Selain itu, Politeknik Hasnur belum memiliki akun sentra HKI untuk mengakses layanan kekayaan intelektual. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan akan memfasilitasi pembuatan akun tersebut, sehingga Politeknik Hasnur dapat mengajukan permohonan paten, merek, hak cipta, dan desain industri secara mandiri.

Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual di kalangan akademisi, serta mendorong terciptanya inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat luas. (Humas Kanwil Kemenkum, Kontributor: Tim KI, Ed: Joel/Eko)

Jakarta - Sebanyak 34 bus diberangkatkan untuk mudik bareng lintas empat kementerian dengan tujuan tersebar ke tujuh kota, yakni Padang, Palembang, Lampung, Surakarta, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Sebanyak 1.160 pegawai yang berasal Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS), Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian IMIPAS mengikuti kegiatan mudik bareng.

Menteri HAM, Natalius Pigai dalam sambutannya menyampaikan, agar seluruh pegawai tetap menjaga silaturahmi dan silaturahim dengan sesama di bulan Ramadhan ini.

“Sudah hampir mendekati satu bulan kita menjalankan ibadah Ramadan, ada dua makna ibadah yang terkandung didalamnya bagi yg menjalankan yaitu silaturahim dan silaturahmi,” ujar Pigai saat kegiatan pelepasan mudik bersama di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/03/2026).

Menurut Menteri HAM, Mudik yang merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia ini memiliki makna menjaga silaturahmi dan silaturahim dengan kerabat dan sanak saudara.

Lebih lanjut Menteri HAM mengatakan, selain itu terdapat hal yang tidak kalah penting dan diajarkan di seluruh agama yaitu menghormati Tuhan, menghormati sesama manusia dan menghormati bangsanya.

“Apapun agamamu, suku apapun, kita harus saling menghormati antar sesama manusia,” kata Pigai.

Sementara itu, Kepala Biro (Karo) Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum (Setjen Kemenkum), Risman Somantri melaporkan, bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam hal kelancaran dan keselamatan perjalanan mudik 1446 H tahun 2025.

“Mengangkat tema “Mudik Aman Sampai Tujuan”, diharapkan bahwa mudik bersama yang diselenggarakan kali ini dapat berlangsung dengan aman, nyaman dan membawa makna yang mendalam bagi keluarga dan masyarakat,” ujar Risman.

Karo Umum memastikan, bahwa setiap bus dan seluruh pengemudi sudah dipersiapkan sesuai dengan standar keselamatan. Hal ini untuk memastikan seluruh pegawai tiba dengan selamat ke tempat tujuan.

“Seluruh pengemudi telah lolos tes urin, dan kesehatan, kemudian setiap bus juga telah dipersiapkan sesuai dengan standar keselamatan yang tinggi serta fasilitas yang nyaman untuk mendukung perjalanan jauh,” ungkap Risman.

Secara terpisah, Karo Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Hukum, Ronald Lumbuun menambahkan bahwa pada dasarnya kegiatan mudik bareng ini merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Pada dasarnya Kegiatan ini adalah agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya sejak Kemenkumham sebelum bertransformasi menjadi tiga kementerian teknis di bawah satu kementerian koordinator." ujar mantan Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Utara tersebut.

Akan tetapi, Ronald menjelaskan bahwa setelah terjadinya transformasi terhadap Kemenkumham di bawah Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto, maka pelaksanaan kegiatan ini tentunya menjadi ajang kolaborasi dan sinergi di antara empat kementerian tersebut.

"Sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi, maka pada tahun ini kegiatan mudik bersama dilaksanakan oleh empat kementerian dan tentunya kami sangat mengapresiasi kegiatan ini," tuturnya.

Peserta mudik dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu sebanyak 35 orang, dari Kementerian Hukum sebanyak 784 orang. Selain itu, dari Kementerian Hak Asasi Manusia sebanyak 37, serta dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebanyak 304.

34 jumlah armada bus telah disiapkan oleh mitra kerja Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian IMIPAS, yaitu dari Bank BRI sebanyak 11 unit, Bank BNI sebanyak 7 unit, dan dari Bank Mandiri sebanyak 7 unit. Kemudian, dari PT. Telkom sebanyak 5 unit, dari PT. Solusi Bangun Indonesia sebanyak 2 unit, dan sisanya dari internal kementerian.

Secara terpisah, Kakanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti menyambut baik dan mengapresiasi terselenggaranya program mudik bareng lintas kementerian ini sebagai wujud nyata kepedulian terhadap para pegawai dalam menjalankan tradisi mudik yang aman dan nyaman.

"Kegiatan ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi pegawai dalam merayakan Hari Raya bersama keluarga, tetapi juga mencerminkan semangat kebersamaan, sinergi, serta kolaborasi antar kementerian. Kami berharap seluruh peserta mudik dapat tiba di tujuan dengan selamat dan merasakan kebahagiaan berkumpul dengan keluarga," ucapnya.