Divisi
Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Divisi
Pelayanan Hukum
BERITA UTAMA ::.
KABAR DIVISI ::.
Perkuat Perlindungan Inovasi Daerah, Kanwil Kemenkum Kalsel Terima Konsultasi Bappeda Litbang Kota Banjarmasin
Kemenkum Kalsel Harmonisasikan Ranperwal Manajemen Talenta ASN Kota Banjarmasin
Menuju Sentra KI Kampus, Kanwil Kemenkum Kalsel Dampingi DJKI di UM Banjarmasin
Siap Cetak SDM Kompeten, Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Orientasi dan Kick Off Pemagangan Nasional Batch III
Sinergi Baru untuk Koperasi Merah Putih : Rakor Merek Kolektif Resmi Ditutup, Kanwil Kemenkum Kalsel Tekankan Sinergi dan Akselerasi Pendaftaran Merek Kolektif
KABAR PUSAT ::.
-
Silaturahmi Menteri Hukum dan Pemred, Bahas KUHP, KUHAP, Hingga Bantuan Hukum
Jakarta – Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menggelar silaturahmi bersama para pemimpin redaksi (pemred) media nasional
... -
Menkum Minta Advokat Terapkan KUHP dan KUHAP Baru dengan Menjaga Kode Etik
Jakarta - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, meminta semua anggota Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) untuk terus menjaga kode etik dalam melaksanakan pelayanannya,
... -
Lantik 32 Pimti Pratama, Menkum: Pemimpin Harus Tegas dan Berintegritas
Jakarta – Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa seorang pemimpin dituntut untuk memiliki keberanian dan ketegasan dalam mengambil sikap, terutama dalam membedakan antara yang benar dan yang
... -
Strategi Kemenkum Bangun Zona Integritas
Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) terus berupaya membangun zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Komitmen
... -
Reformasi Hukum Indonesia Melalui Tiga Aturan Hukum Pidana yang Baru
Jakarta - 2 Januari 2026 menjadi awal dimulainya era baru hukum pidana. Pemerintah Indonesia mengambil langkah reformatif dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
...
-
Siaran Pers - Reformasi Hukum Indonesia Melalui Tiga Aturan Hukum Pidana yang Baru
2 Januari 2026 menjadi awal dimulainya era baru hukum pidana. Pemerintah Indonesia mengambil langkah reformatif dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab
... -
Dapat Dukungan Masyarakat Musik, Kemenkum Rangkul Pelaku Industri untuk Perbaikan Tata Kelola Royalti
Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) menggelar pertemuan terbuka antara Menteri Hukum bersama para pelaku industri musik untuk membahas perbaikan tata kelola royalti di tanah air,
... -
Siaran Pers - Proposal Indonesia Tentang Tata Kelola Royalti Global
Pemerintah Indonesia tengah mengusulkan suatu instrumen hukum internasional tentang pengelolaan royalti melalui World Intellectual Property Organization (WIPO). Usulan yang dikenal sebagai The Indonesian
... -
Siaran Pers - Peresmian Posbankum Provinsi Maluku Utara
Seluruh Desa dan Kelurahan (1.185) di 10 Kabupaten/Kota Maluku Utara secara resmi telah membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Posbankum adalah wadah bagi masyarakat desa/kelurahan untuk mendapatkan layanan
... -
Siaran Pers - Uji Publik RUU Tentang Pelaksanaan Pidana Mati
Kementerian Hukum (Kemenkum) membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati untuk menggantikan Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang
...
-
Narasi Tunggal: Instansi Pemerintah dan Stakeholder Terkait Siap Layani Angkutan Lebaran 2019
Menyambut musim mudik Lebaran 2019, Kementerian Perhubungan telah menyediakan dan memeriksa kesiapan Angkutan Lebaran dengan dilaksanakannya Ramp Check armada mudik, mudik gratis darat, laut dan kereta api, posko terpadu, dan
... -
Narasi Tunggal: Fokus Pembangunan Manusia Melalui Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
Setelah gencar melakukan berbagai pembangunan infrastruktur yang bermanfaat sebagai sabuk pemersatu bangsa, penguat interkonektivitas, serta pendorong proses ekonomi yang semakin efektif dan efisien, saat ini, pemerintah mengalihkan
... -
Narasi Tunggal - Kemendikbud Imbau Pemda Segera Tetapkan Zona Persekolahan dan Juknis PPDB 2019
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Di dalam aturan ini,
... -
Narasi Tunggal, Waspada Investasi Ilegal Berkedok Koperasi
Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Pengawasan melakukan pengawasan ketat terhadap operasional koperasi untuk mencegah praktek pengumpulan dana masyarakat secara ilegal. Maraknya investasi ilegal disebabkan sebagian
... -
Narasi Tunggal Kemenpora
Pasca ditetapkan sebagai Ketua Tim Pengarah Kepanitiaan Asian Games 2018, Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) telah bergerak cepat melakukan koordinasi agar kepanitiaan Asian Games lebih fokus dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Sesuai dengan amanat
...
