Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

Kemenkum Kalsel Dukung Penguatan MPIG Kayu Manis Loksado untuk Dorong Nilai Ekonomi Daerah

1

Loksado, KI_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) turut berpartisipasi dalam kegiatan Bimbingan Optimalisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dan Pemanfaatan Sertifikat Indikasi Geografis (IG) Kayu Manis Loksado, yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), pada Rabu, 12 November 2025, bertempat di Kecamatan Loksado.

Kegiatan ini diikuti oleh berbagai unsur, di antaranya MPIG Kayu Manis Loksado, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten HSS, Dinas Pertanian Kabupaten HSS, serta Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten HSS.

Dalam sambutannya, pihak Bappedalitbang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, MPIG, dan lembaga teknis terkait dalam menjaga kualitas serta reputasi Kayu Manis Loksado sebagai produk unggulan yang telah mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis (IG) dari Kementerian Hukum. Sertifikat IG tersebut menjadi aset penting dalam memperkuat daya saing dan nilai ekonomi produk lokal di pasar nasional maupun internasional.

Kegiatan bimbingan ini terbagi dalam tiga sesi utama. Pada sesi pertama, Aji Rifani memaparkan materi tentang Penguatan Kelembagaan MPIG dan Tata Kelola Produk Berbasis IG, dengan menekankan pentingnya tata kelola organisasi yang profesional, pencatatan anggota, dan penerapan standar mutu sesuai Dokumen Deskripsi IG. Ia juga mengingatkan perlunya pelatihan berkelanjutan bagi anggota MPIG untuk menjaga konsistensi kualitas produk.

Sesi kedua diisi oleh Ade, yang membahas Strategi Pemasaran dan Promosi Produk IG Kayu Manis Loksado. Dalam paparannya, ia menyoroti pentingnya pemanfaatan platform digital seperti media sosial dan e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar, serta penggunaan kemasan yang menarik dan informatif sebagai bagian dari strategi branding produk.

Selanjutnya, Markus membawakan materi mengenai Sinergi Lintas Dinas dalam Pengembangan Produk IG, yang menegaskan komitmen berbagai instansi dalam mendukung pemasaran, pengawasan mutu, dan fasilitasi pengembangan produk turunan Kayu Manis Loksado.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi yang menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain penyusunan rencana aksi bersama, peningkatan kapasitas SDM MPIG, serta optimalisasi penggunaan logo Indikasi Geografis pada produk dan kemasan sebagai bentuk identitas dan jaminan mutu.

Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel melalui Tim Pelayanan Kekayaan Intelektual menyampaikan dukungannya terhadap upaya penguatan MPIG dan memastikan keberlanjutan perlindungan hukum terhadap produk lokal berindikasi geografis di Kalimantan Selatan. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat posisi Kayu Manis Loksado sebagai komoditas khas daerah yang mampu memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat Loksado dan sekitarnya. (Humas Kemenkum Kalsel, kontributor: Bidang KI, ed: Eko/Devin)

23456789

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Brig. Jend. H. Hasan Basri No.30 Banjarmasin, Kalimantan Selatan
PikPng.com phone icon png 604605   05113302790
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwilkalsel@kemenkum.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan 
    humas.kemenkumhamkalsel@gmail.com

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham Kalsel   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KEMENTERIAN HUKUM RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN


  twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

  Jl. Brig. Jend. H. Hasan Basri No.30 Banjarmasin, Kalimantan Selatan
PikPng.com phone icon png 604605   085176918808
PikPng.com email png 581646   kanwilkalsel@kemenkum.go.id
     

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI