Jakarta, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan turut berperan aktif dalam sesi pembahasan komisi pada rangkaian Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025 Kementerian Hukum, yang difokuskan pada penyusunan rencana aksi tahun 2026.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, dipercaya menjadi Ketua Komisi Administrasi Hukum Umum. Dalam forum ini, peserta komisi membahas secara komprehensif capaian pelaksanaan program, kendala dan tantangan yang dihadapi, serta kebutuhan dan prioritas ke depan, sebagai dasar perumusan rencana aksi yang adaptif, terukur, dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan di daerah.
Pembahasan dalam rapat komisi berlangsung secara partisipatif dengan menekankan keselarasan arah kebijakan pusat dan wilayah, serta penyusunan langkah-langkah strategis yang mampu mendorong peningkatan kualitas layanan administrasi hukum umum kepada masyarakat.
Selain Kakanwil, jajaran pimpinan Kanwil Kemenkum Kalsel juga turut ambil bagian dalam komisi lainnya. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Anton Edward Wardhana, mengikuti pembahasan pada Komisi Pembinaan Hukum, yang memfokuskan diskusi pada penguatan peran pembinaan dan peningkatan akses layanan hukum di daerah.
Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, terlibat dalam Komisi Kekayaan Intelektual, yang membahas strategi peningkatan kinerja layanan KI, penguatan perlindungan kekayaan intelektual, serta optimalisasi dukungan terhadap pelaku usaha dan masyarakat.
Adapun Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka, mengikuti Komisi Dukungan Manajemen, dengan fokus pembahasan pada penguatan tata kelola organisasi, manajemen sumber daya, serta dukungan administratif yang efektif untuk menunjang pelaksanaan rencana aksi secara menyeluruh.
Melalui keterlibatan aktif dalam seluruh pembahasan komisi, Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk memastikan rencana aksi tahun 2026 yang dirumuskan bersifat realistis, implementatif, dan mampu menjawab tantangan nyata di lapangan, sejalan dengan upaya mewujudkan kinerja Kementerian Hukum yang efektif, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, teks dan foto: Joel, Ed: Eko)
