Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menerima pelaksanaan Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan pada Senin (2/2/2026) bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, serta diikuti oleh pejabat manajerial dan jajaran terkait di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel.
Dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, kegiatan entry meeting dihadiri oleh Ketua Sub Tim 1 Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Hukum, Tin Rachmawati, beserta tim pemeriksa. Pemeriksaan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas BPK Nomor 11/T/ST/ANGGOTA-I/PPN.01/01/2026 tanggal 5 Januari 2026, dengan masa pemeriksaan selama enam hari terhitung sejak 1 hingga 6 Februari 2026.
Dalam entry meeting tersebut, Tim BPK menyampaikan tujuan, ruang lingkup, serta fokus pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2025. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
Selain itu, Tim BPK juga memaparkan sasaran pemeriksaan yang meliputi pengelolaan kas dan PNBP, belanja barang dan belanja modal, pengelolaan aset tetap, serta sistem informasi dan pelaporan keuangan. Kanwil Kemenkum Kalsel diharapkan dapat menyiapkan dan menyampaikan data serta dokumen pendukung pemeriksaan secara lengkap dan tepat waktu melalui mekanisme yang telah ditentukan.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan komitmen jajaran Kanwil Kemenkum Kalsel untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan menyediakan data dan dokumen yang dibutuhkan secara transparan dan akuntabel. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama seluruh satuan kerja agar proses pemeriksaan berjalan efektif dan memberikan hasil yang konstruktif bagi peningkatan tata kelola keuangan.
Melalui entry meeting ini, diharapkan pelaksanaan pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2025 pada Kanwil Kemenkum Kalsel dapat berjalan lancar, objektif, serta menjadi sarana evaluasi untuk memperkuat akuntabilitas dan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. (Humas Kemenkum Kalsel, teks dan foto: Devin, ed: Eko)
