Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan berpartisipasi dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Minyak dan Gas Bumi dalam Mendukung Swasembada Energi (Asta Cita ke-2) yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum, pada Selasa (7/10/2025) secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.
Kegiatan FGD ini merupakan bagian dari upaya strategis BPHN dalam melaksanakan fungsi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan guna memperkuat kerangka hukum yang mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Anton Edward Wardhana, yang mengikuti kegiatan ini bersama Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel.
Melalui forum tersebut, para peserta mendapatkan paparan dari berbagai narasumber, antara lain dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta pemaparan dari Ketua Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN, Dwi Agustine Kurniasih.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh perwakilan Kepala BPHN, Audy Murfi selaku Penyuluh Hukum Ahli Utama, yang menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan hukum di sektor migas dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita ke-2, yaitu mewujudkan swasembada energi berbasis kemandirian dan keberlanjutan.
Kepala Divisi PPPH Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana mewakili Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ruang penting bagi jajaran Kanwil untuk memperkuat wawasan dalam mendukung analisis kebijakan hukum sektor strategis.
“FGD ini sangat bermanfaat sebagai sarana evaluasi terhadap regulasi yang mengatur sektor migas agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pembangunan energi nasional. Kami siap menindaklanjuti hasil pembahasan untuk memperkuat peran Kanwil dalam mendukung kebijakan hukum yang berdaya guna,” ujarnya.
Kegiatan berlangsung dengan interaktif, diakhiri dengan sesi diskusi dan penutupan oleh panitia BPHN. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Joel, Ed: Eko)
