 Banjarmasin, Humas_Info – Dalam rangka meningkatkan kompetensi manajerial dalam bidang pengelolaan risiko organisasi, dua pejabat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik (MROSP) yang diselenggarakan secara daring (Pembelajaran Jarak Jauh/PJJ) oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah, bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
Banjarmasin, Humas_Info – Dalam rangka meningkatkan kompetensi manajerial dalam bidang pengelolaan risiko organisasi, dua pejabat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik (MROSP) yang diselenggarakan secara daring (Pembelajaran Jarak Jauh/PJJ) oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah, bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
Pelatihan ini digelar pada tanggal 14 hingga 21 Mei 2025 dan diikuti oleh 30 orang pejabat manajerial dari 10 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam wilayah kerja Badiklat Hukum Jawa Tengah. Dari Kanwil Kemenkum Kalsel, peserta yang ditugaskan adalah Dewi Woro Lestari, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, dan Riswandi, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.
Kegiatan ini mencakup berbagai materi strategis, mulai dari konsep dasar manajemen risiko sektor publik, penetapan konteks dan identifikasi risiko, hingga evaluasi, penanganan, serta monitoring dan pelaporan manajemen risiko. Semua materi disampaikan oleh narasumber dari Pusdiklatwas BPKP dan dilaksanakan melalui platform Zoom Meeting dan e-Learning GIA Corpu Pusdiklat BPKP.
Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta meningkatkan kapasitas SDM aparatur hukum dalam mengelola potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, menyambut baik partisipasi pejabatnya dalam kegiatan ini.
“Manajemen risiko adalah fondasi penting dalam tata kelola organisasi modern. Melalui pelatihan ini, kami berharap para peserta dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen risiko secara sistematis di lingkungan kerja masing-masing,” ujarnya secara terpisah.
Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan kapasitas pegawai guna mendukung reformasi birokrasi dan menciptakan layanan publik yang lebih berkualitas. (Humas Kemenkum Kalsel: Arie, foto: Kontributor KI/AHU, ed: Eko)

























