Dalam rangkaian kegiatan Training of Facilitator (TOF) Implementasi KUHP Angkatan I Tahun 2025, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum), Gusti Ayu Putu Suwardani, memberikan materi khusus tentang Implementasi Nilai-Nilai Pancasila kepada para peserta pelatihan.
Dalam penyampaian materinya, Gusti Ayu menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara, tetapi juga memiliki makna yang jauh lebih mendalam sebagai pedoman hidup, identitas bangsa, dan tujuan bernegara.
“Pancasila harus menjadi napas dalam setiap langkah pengabdian kita, baik sebagai aparatur negara maupun sebagai warga bangsa. Ia bukan hanya dokumen konstitusional, melainkan nilai yang harus dihidupi dalam keseharian,” tegasnya di hadapan para peserta yang berasal dari unsur pejabat fungsional bidang hukum dan aparat penegak hukum.
Sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut, Kepala BPSDM Hukum menyampaikan bahwa ke depan, kurikulum pelatihan di BPSDM akan secara sistematis memasukkan materi implementasi nilai-nilai Pancasila. Tidak hanya dalam pelatihan untuk aparatur, nilai-nilai tersebut juga akan diinternalisasikan dalam pendidikan taruna di Politeknik Pengayoman Indonesia (POLTEKPIN)
“Generasi muda calon pemimpin hukum ke depan harus ditanamkan nilai-nilai Pancasila sejak awal, agar mampu menjadi penjaga moral dan etika di tengah perubahan zaman,” ujar Gusti Ayu.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi BPSDM Hukum dalam memperkuat integritas dan karakter kebangsaan sumber daya manusia hukum, sekaligus mendukung implementasi KUHP baru secara lebih utuh dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.
Melalui penanaman nilai Pancasila secara konsisten dan terstruktur dalam pelatihan dan pendidikan, BPSDM Hukum berharap dapat membentuk insan hukum yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga tangguh secara moral dan ideologis dalam mewujudkan Indonesia yang adil, bermartabat, dan berkeadaban.
Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, menyambut baik dan memberikan dukungan penuh atas pelaksanaan Training of Facilitator (TOF) Implementasi KUHP Tahun 2025 yang menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa dalam pelatihan di BPSDM Hukum.
"Langkah yang dilakukan oleh BPSDM Hukum ini merupakan bentuk nyata dari upaya penguatan karakter dan integritas aparatur hukum yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa. Penanaman nilai Pancasila secara sistematis, baik dalam pelatihan aparatur maupun pendidikan taruna, adalah fondasi penting dalam menyukseskan implementasi KUHP baru yang humanis dan berkeadilan," ujar Nuryanti.
Menurutnya, pendekatan yang mengedepankan moralitas dan etika berbasis Pancasila sangat relevan dalam menjawab tantangan zaman serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.
"Kami di Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan tentu mendukung penuh inisiatif ini dan siap berkontribusi dalam menyebarluaskan semangat Pancasila sebagai ruh dari setiap kebijakan dan langkah penegakan hukum di daerah," pungkasnya.
