Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti Exit Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2025 yang dirangkaikan dengan Penyerahan Resume Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), bertempat di Balai Pertemuan Garuda, Jumat (06/02/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka, dan diikuti oleh pejabat manajerial serta jajaran terkait di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel.
Dari BPK RI, exit meeting dihadiri oleh Ketua Sub Tim 1 Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Hukum, Tin Rachmawati, beserta tim pemeriksa. Dalam kesempatan tersebut, Tim BPK menyampaikan resume hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2025, meliputi gambaran umum pelaksanaan pemeriksaan, temuan, serta rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti.
Tim BPK menegaskan bahwa hasil pemeriksaan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi satuan kerja untuk memperkuat tata kelola keuangan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta memperbaiki sistem pengendalian intern dan kualitas pelaporan keuangan.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan apresiasi kepada Tim BPK RI atas pelaksanaan pemeriksaan yang berjalan profesional dan objektif. Ia menegaskan komitmen jajaran Kanwil Kemenkum Kalsel untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan.
“Hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari BPK menjadi bahan evaluasi penting bagi kami. Seluruh jajaran berkomitmen menindaklanjuti secara tepat waktu dan bertanggung jawab guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan,” tegas Alex.
Melalui exit meeting dan penyerahan resume hasil pemeriksaan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berharap dapat semakin memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (Humas Kemenkum Kalsel, teks dan foto: Luthfi, ed: Eko)
