Banjarbaru, Humas_Info – Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Riswandi, menghadiri pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru masa jabatan 2025–2030 yang diselenggarakan pada Sabtu, 21 Juni 2025, di Gedung Dr. K.H. Idham Chalid, Banjarbaru. Kegiatan dimulai pukul 11.30 WITA dan berlangsung dengan tertib dan lancar.

Acara pelantikan dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, yang secara resmi melantik Erna Lisa Halaby sebagai Wali Kota dan Wartono sebagai Wakil Wali Kota Banjarbaru. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan tersebut dan berharap keduanya dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, menjadi pemimpin yang dipercaya rakyat, serta mampu membawa perubahan positif bagi Kota Banjarbaru. Gubernur juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang berpihak pada rakyat, terbuka terhadap kritik dan saran, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan daerah.

Kegiatan pelantikan turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, unsur Forkopimda Provinsi dan Kota Banjarbaru, para Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Selatan, Kepala OPD Kota Banjarbaru, camat, lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta forum RT/RW se-Kota Banjarbaru.

Rangkaian kegiatan meliputi prosesi pelantikan, serah terima jabatan dari Penjabat Wali Kota kepada Wali Kota definitif, pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Banjarbaru, pemberian ucapan selamat dari para pejabat dan tamu undangan, sesi foto bersama, hingga konferensi pers dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang baru dilantik.

Risawandi, yang dalam hal ini mewakili Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, kepada tim Humas Kemenkum Kalsel turut mengucapkan selamat atas pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru terpilih. Kehadiran Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dalam kegiatan ini merupakan wujud dukungan terhadap sinergi antar instansi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, serta penguatan peran aktif seluruh sektor dalam mendukung kemajuan daerah, khususnya di Kota Banjarbaru yang kini berkedudukan sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. (Humas Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto : Devin & Luthfi, Ed: Devin, Eko)

Banjarbaru, Humas_Info – Staf Ahli Menteri Hukum Bidang Sosial dan Ekonomi, Wisnu Nugroho Dewanto bersama Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama, Ronald Lumbuun turut serta mendampingi Rombongan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rangka kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan, Rabu (18/6).

Kunjungan ini juga didampingi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana.

Mengawali rangkaian kegiatan, Komisi XIII DPR RI melaksanakan rapat dengar pendapat yang digelar di Galaxy Hotel Banjarmasin. Rapat diikuti jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian HAM, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi.

Usai rapat, rombongan melanjutkan kegiatan dengan melakukan peninjauan langsung ke dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Kalimantan Selatan, yakni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Banjarbaru dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk memastikan secara langsung kualitas layanan yang diberikan oleh UPT Kemenkum kepada masyarakat.

“Kami ingin melihat secara langsung bagaimana layanan yang diberikan kepada masyarakat di bidang pemasyarakatan dan keimigrasian, sekaligus menyerap aspirasi dari jajaran di daerah,” ujar Sugiat.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan positif dari seluruh pihak yang terlibat. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Joel, Ed: Eko)

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan berperan sebagai narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pensil Kreatif (Perlindungan Hasil Kreativitas) yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Banjarmasin. Bertempat di Hotel Palm Banjarmasin, kegiatan ini diikuti oleh 60 pelaku pencipta karya kreatif, termasuk para konten kreator yang aktif di berbagai platform digital.

Kegiatan ini menjadi wadah edukatif untuk meningkatkan kesadaran pelaku industri kreatif terhadap pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang saat ini menjadi salah satu aspek krusial dalam menjaga orisinalitas dan keberlanjutan karya.
Hadir sebagai narasumber dari Kanwil Kemenkum Kalsel, yakni JF Penyuluh Hukum Pertama, Tulus Achir Cahyadi, yang memaparkan sejumlah poin penting, antara lain jenis-jenis HKI yang relevan dengan dunia kreatif seperti hak cipta, merek, dan desain industri.

Dalam pemaparannya, tim Kanwil menegaskan bahwa perlindungan HKI tidak hanya berfungsi sebagai tameng hukum, tetapi juga sebagai aset strategis yang dapat mendongkrak nilai ekonomi sebuah karya. Para peserta juga diberikan wawasan tentang cara mendaftarkan karya cipta, serta contoh kasus perlindungan karya digital yang banyak digunakan oleh kreator di media sosial.

Lebih lanjut, Kanwil Kemenkum Kalsel juga memperkenalkan peran fasilitatifnya dalam proses permohonan HKI, melalui layanan konsultasi, pendampingan, hingga sosialisasi lanjutan yang dapat diakses oleh pelaku kreatif secara gratis.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para pelaku kreatif di Banjarmasin semakin memahami pentingnya legalitas atas hasil karyanya, sekaligus terdorong untuk lebih aktif dalam melindungi dan memaksimalkan potensi ekonomi dari kreativitas yang dimiliki. (Humas Kemenkum Kalsel, teks dan foto : Kontributor KI ed : Eko/Mahdi)

Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 yang diselenggarakan pada Kamis (19/06/2025) di Galaxy Hotel Banjarmasin.

Kegiatan ini menjadi momen penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam bidang hukum, hak asasi manusia (HAM), pemasyarakatan, dan keimigrasian. Hadir dalam forum ini jajaran pejabat tinggi dari empat Kantor Wilayah vertikal Kementerian Hukum di Kalimantan Selatan, antara lain Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi, Kepala Kantor Wilayah HAM, dan Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah.

Turut hadir pula pejabat tinggi Kemenkum tingkat pusat, seperti Staf Ahli Menteri Hukum Bidang Ekonomi Wisnu Nugroho Dewanto, Staf Khusus Menteri HAM Stanislaus Wenna, Kepala Biro Hukerma Ronald Lumbuun, Dir Tikers Ditjenpas Maulidi Hilal, Dir Patnal Ditjenim Barron Ichsan, serta Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Anton Edward Wardhana.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Plt. Kakanwil Kemenkum Kalsel yang menyampaikan apresiasi atas kehadiran Tim Komisi XIII DPR RI. 

"Kunjungan ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat dukungan legislatif terhadap tugas-tugas Kemenkum di wilayah. Kami harapkan akan lahirnya kebijakan afirmatif dan peningkatan kapasitas kelembagaan untuk menjawab dinamika sosial yang semakin kompleks," ungkap Meidy.

Dalam sambutannya, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meninjau langsung situasi pembangunan hukum di Kalimantan Selatan serta menyerap berbagai masukan dari para pemangku kepentingan daerah. Ia berharap jajaran empat Kanwil dapat memberikan paparan menyeluruh untuk dibawa dalam rapat komisi mendatang.

RDP dilanjutkan dengan pemaparan dari masing-masing kepala kantor wilayah mengenai kondisi terkini serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di bidangnya masing-masing. Forum juga diwarnai sesi pendalaman dan tanya jawab antara anggota Komisi XIII DPR RI dan jajaran Kemenkum.

Adapun anggota DPR RI yang hadir dalam kunjungan ini antara lain H. Sugiat Santoso, Vita Ervina, Rapidin Simbolon, Muhammad Rofiqi, H. Anwar Sadad, Maruli Siahaan, M. Shadiq Pasadigoe, Al Muzzammil Yusuf, Pangeran Khairul Saleh, dan Teuku Ibrahim.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi XIII DPR RI memberikan apresiasi atas berbagai inisiatif layanan publik yang telah dilakukan oleh para mitra kerja di Kalimantan Selatan. Komisi XIII mendorong adanya penguatan kebijakan, regulasi, dan kelembagaan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan efisien. (Tim Humas Kemenkum Kalsel, ed: Eko)

Banjarmasin, Humas_Info — Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (19/06/2025). Kegiatan yang berlangsung di Galaxy Hotel ini dihadiri oleh jajaran kementerian/lembaga yang berada di bawah koordinasi Komisi XIII, termasuk Kementerian Hukum, Pemasyarakatan, Imigrasi, dan Komnas HAM.

Kegiatan ini dibuka dengan sambutan dari Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah, yang menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah. Ia juga berharap kunjungan ini akan mendorong lahirnya dukungan kebijakan afirmatif bagi penguatan kelembagaan dan pelayanan publik di wilayah Kalimantan Selatan.

Dalam sambutan sekaligus membuka rapat, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meninjau langsung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum, HAM, pemasyarakatan, dan keimigrasian di daerah. Komisi XIII berharap forum ini dapat menjadi ruang tukar informasi, identifikasi permasalahan, serta penyampaian masukan yang konstruktif untuk dibawa ke rapat-rapat di tingkat pusat.

Rapat diisi dengan paparan dari para pimpinan wilayah, termasuk Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi, Kepala Kantor Wilayah HAM, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan. Pemaparan disusul dengan sesi pendalaman dan tanya jawab bersama seluruh anggota Komisi XIII DPR RI yang hadir.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh pejabat tinggi dari Kementerian Hukum RI dan Komnas HAM, antara lain Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, Staf Ahli Menteri Hukum Bidang Ekonomi Wisnu Nugroho Dewanto, dan Staf Khusus Menteri HAM Stanislaus Wenna, serta pejabat pusat lainnya. Dari pihak DPR RI, hadir sejumlah anggota Komisi XIII, di antaranya H. Sugiat Santoso, Vita Ervina, Rapidin Simbolon, Muhammad Rofiqi, H. Anwar Sadad, Maruli Siahaan, M. Shadiq Pasadigoe, Al Muzzammil Yusuf, Pangeran Khairul Saleh, dan Teuku Ibrahim.

Dalam penutupan rapat, Komisi XIII DPR RI menyampaikan apresiasi atas berbagai inisiatif pelayanan publik yang dilakukan di Kalimantan Selatan serta mendorong penguatan kelembagaan, kebijakan, dan regulasi di sektor hukum dan HAM. Kegiatan ditutup dengan penyerahan cinderamata dan sesi foto bersama sebagai simbol kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel. (Tim Humas Kemenkum Kalsel)