Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) tengah mematangkan persiapan pelaksanaan Diskusi Strategi Kebijakan bertema “Mewujudkan Akses Keadilan di Kalimantan Selatan Melalui Standar Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas.”
Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Oktober 2025 ini akan menjadi forum strategis untuk membahas implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, dengan fokus pada peningkatan kualitas, efektivitas, dan pemerataan layanan bantuan hukum di Kalimantan Selatan.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan regulasi bantuan hukum di daerah, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang memperkuat penyelenggaraan layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
“Kegiatan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperbaiki dan memperkuat standar layanan bantuan hukum di Kalimantan Selatan, sekaligus memperluas partisipasi publik dalam upaya mewujudkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Alex.
Lebih lanjut, Alex menegaskan pentingnya kesiapan teknis dan administratif dari seluruh jajaran agar kegiatan dapat berjalan optimal. Ia juga meminta agar setiap unsur pelaksana memastikan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, lembaga bantuan hukum, maupun akademisi.
Kegiatan ini akan menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi, serta Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) serta Pemerintah Daerah. Adapun peserta yang direncanakan hadir meliputi perwakilan Kanwil Kemenkum seluruh Indonesia, Organisasi Pemberi Bantuan Hukum, paralegal se-Kalimantan Selatan, kepala desa/lurah, kalapas/rutan, mahasiswa, serta unsur akademisi.
Persiapan teknis, administratif, dan koordinasi dengan para narasumber kini tengah difinalisasi oleh Bidang Hukum bersama Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kanwil Kemenkum Kalsel.
Sebagai penutup, Alex menegaskan komitmen Kementerian Hukum untuk terus berperan sebagai penggerak utama dalam memperluas akses keadilan di daerah.
“Kanwil Kemenkum Kalsel akan terus menjembatani kebijakan nasional dengan kebutuhan hukum masyarakat di daerah. Akses keadilan bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab kita bersama untuk terus diperjuangkan melalui pelayanan yang berkualitas dan berkeadilan,” pungkasnya.
Dengan kesiapan yang matang, kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat pelaksanaan bantuan hukum yang tepat sasaran, berkualitas, berintegritas, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat terhadap keadilan di Kalimantan Selatan. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Joel, Ed: Eko)
