Banjarmasin, Humas_Info - Kegiatan Verifikasi Lapangan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Tahun 2025 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan resmi berakhir pada Kamis, 9 Oktober 2025.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Lapangan dari Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) sejak tanggal 7 hingga 9 Oktober 2025, sebagai bagian dari Penilaian Mandiri Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.
Selama pelaksanaan, tim melakukan pengecekan dan validasi terhadap hasil survei SKM, SPAK, dan SPKP yang sebelumnya telah dilaksanakan secara digital oleh seluruh satuan kerja melalui aplikasi 3AS (Transparent, Informative, Great, Action, Actual, and Synergy). Verifikasi ini bertujuan memastikan kesesuaian antara data survei dengan kondisi nyata di lapangan serta menilai implementasi nilai integritas dan kualitas pelayanan publik di setiap satuan kerja.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tim BSK Hukum atas pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, verifikasi lapangan menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kualitas layanan publik sekaligus menjaga semangat anti korupsi di seluruh jajaran.
“Verifikasi lapangan ini tidak hanya memvalidasi hasil survei, tetapi juga memastikan bahwa semangat integritas dan pelayanan yang prima benar-benar dijalankan serta dirasakan oleh masyarakat pengguna layanan,” ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan Tim BSK Hukum dalam kesempatan penutupan kegiatserta rasa terima kasih dan apresiasi atas dukungan penuh dari jajaran Kanwil Kemenkum Kalsel selama proses verifikasi berlangsung.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan keterbukaan seluruh jajaran Kanwil Kalimantan Selatan. Semoga komitmen dan budaya integritas yang sudah terbentuk dapat terus dijaga untuk mendukung terwujudnya Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Hukum,” ujar perwakilan tim saat berpamitan.
Dengan selesainya kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel diharapkan dapat terus memperkuat upaya peningkatan mutu pelayanan publik dan memastikan setiap satuan kerja tetap konsisten dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. (Humas Kemenkum Kalsel, teks dan ed: Eko/Luthfi)
