Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan turut serta dalam Webinar Community of Practice (CoP) bertema “Kedudukan Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam Kepemilikan Tanah” yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) berkolaborasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala BPSDM Hukum dan diikuti oleh para peserta secara hybrid pada Kamis (27/2).
Dalam laporannya, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional, Tejo Harwanto, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara BPSDM dan BPHN serta diharapkan dapat memberikan manfaat bagi institusi mengingat pelaksanaannya yang masih tergolong baru.
“Dalam rangka kick-off kegiatan Community of Practice bagi jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Hukum sekaligus pelaksanaan CoP perdana bagi fungsional Penyuluh Hukum, kegiatan ini terselenggara atas kerja sama antara BPSDM dan BPHN. Wadah ini merupakan inovasi baru dalam program-program yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum,” ujar Tejo.
Lebih lanjut, Tejo menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi. Salah satu bentuk pengembangan kompetensi tersebut adalah melalui Community of Practice (CoP).
“Mudah-mudahan CoP ini menjadi pintu masuk dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Hukum,” tambahnya.
Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, dalam sambutannya mengapresiasi penyelenggaraan CoP ini karena sejalan dengan program pengembangan SDM yang merupakan perwujudan Asta Cita Presiden RI.
“Ini merupakan salah satu wadah dalam program pengembangan SDM yang menjadi bagian dari Asta Cita yang diusung oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Khususnya, Asta Cita nomor 4 yang menekankan pada pengembangan dan peningkatan SDM guna mewujudkan Indonesia Emas 2045,” jelas Gusti Ayu.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Kementerian Hukum merupakan instansi yang membina delapan jabatan fungsional yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan dan mengembangkan kompetensi SDM di dalamnya.
“Kementerian Hukum sebagai instansi pembina dari delapan jabatan fungsional, yaitu Penyuluh Hukum, Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Analis Hukum, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, Pemeriksa Desain Industri, Kurator Keperdataan, dan Analis Kekayaan Intelektual, memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kompetensi bagi pejabat fungsional yang mengemban tugas tersebut,” tuturnya.
Dalam pelaksanaan CoP kali ini, hadir sebagai narasumber utama Dedi Kurniawan, Penata Pertanahan Ahli Madya pada Kementerian ATR/BPN, yang membahas secara komprehensif mengenai aspek pertanahan serta peraturan perundang-undangan terkait di Indonesia.
Koordinator Penyuluh Hukum pada Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Dianor menyampaikan antusiasmenya dalam mengikuti acara ini karena tema yang diangkat sangat relevan dengan isu-isu aktual di masyarakat.
“Acara ini sangat bermanfaat untuk memperdalam dan meningkatkan kompetensi kami sebagai fungsional Penyuluh Hukum. Tema yang diangkat merupakan isu aktual yang sering menjadi perhatian masyarakat. Selain menambah wawasan dan pengetahuan, materi dalam kegiatan ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan edukasi dalam penyuluhan hukum kepada masyarakat,” ungkap Dianoor.(Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Div PPPH, Ed: Eko)
