Banjarmasin, Humas_info – Dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas nasional terkait Reformasi Hukum di tingkat daerah, Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan Hukum melakukan pengukuran Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada pemerintah daerah. Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan rapat pembahasan verifikasi data dukung yang telah diunggah oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, pada Rabu (26/06) bertempat di ruang rapat Bagian TU dan Umum.
Pengukuran Indeks Reformasi Hukum menjadi instrumen penting dalam menilai sejauh mana praktik hukum yang baik telah diterapkan oleh pemerintah daerah, meliputi aspek regulasi, kelembagaan, pelayanan publik berbasis hukum, serta akses terhadap keadilan. Komponen utama dalam penilaian ini terletak pada data dukung yang disampaikan pemerintah daerah, sehingga proses verifikasi atas keabsahan, kesesuaian, dan kelengkapan dokumen menjadi langkah krusial demi menjamin kualitas hasil pengukuran IRH.
Ketua Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan, Eldy Prasetya Setiawan menegaskan komitmennya bersama seluruh tim untuk melaksanakan proses penilaian dengan optimal.
"Kami berkomitmen untuk menjalankan verifikasi ini secara objektif dan maksimal, demi memastikan kualitas pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum berjalan sesuai standar. Kami juga mendorong pemerintah daerah agar dapat memenuhi seluruh data dukung yang diminta secara lengkap dan tepat waktu, karena hal ini sangat menentukan keberhasilan penilaian IRH," ujar Eldy.
Dengan adanya rapat ini, diharapkan proses verifikasi data dukung IRH tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan menyatakan komitmennya untuk terus mendampingi dan memberikan asistensi kepada pemerintah daerah guna mendorong terwujudnya reformasi hukum yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan, Eldy Prasetya Setiawan, dan dihadiri oleh seluruh anggota tim. Dalam kesempatan tersebut, Eldy memaparkan mekanisme verifikasi data dukung, termasuk kriteria penilaian, prosedur pengecekan kesesuaian dokumen, hingga hal-hal teknis terkait pelaporan hasil. Diskusi berlangsung interaktif dengan masing-masing anggota menyampaikan analisis awal terhadap data yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah.(Humas Kanwil Kalsel, foto dan teks : Pendi, ed : Eko)
