Banjarmasin, Humas_Info – Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) dan Ujian Dinas Tahun 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti Rapat Persiapan dan Penyampaian Tata Cara UPKP dan Ujian Dinas Tahun 2026 secara virtual, Senin (2/3), bertempat di Ruang Rapat BerAKHLAK.
Rapat yang diselenggarakan oleh Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal tersebut diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka beserta tim kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas pengumuman dan tata cara pelaksanaan UPKP dan Ujian Dinas Tahun 2026 yang akan dilaksanakan secara terpusat berbasis Computer Assisted Test (CAT) melalui aplikasi COMET SIMPEG HUKUM.
Dalam rapat tersebut disampaikan secara rinci mekanisme pelaksanaan ujian, mulai dari tahapan seleksi administrasi, persiapan sarana dan prasarana, hingga teknis pelaksanaan ujian berbasis komputer yang dijadwalkan pada 4 Maret 2026. Seluruh satuan kerja diminta memastikan kesiapan perangkat, jaringan internet, ruang ujian, serta dukungan pengawasan secara daring melalui aplikasi Zoom.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Kalsel, Rustam Sakka, menegaskan komitmen jajarannya untuk mendukung penuh kelancaran pelaksanaan ujian.
“Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan siap melaksanakan seluruh ketentuan tata cara UPKP dan Ujian Dinas Tahun 2026 secara optimal. Kami memastikan kesiapan sarana prasarana, dukungan teknis, serta pengawasan berjalan sesuai pedoman agar pelaksanaan ujian berlangsung tertib, transparan, dan akuntabel,” ujar Rustam.
Ia juga menambahkan bahwa koordinasi internal telah dilakukan guna memastikan peserta memahami ketentuan, termasuk kewajiban membawa perangkat sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan serta hadir tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.
Melalui partisipasi aktif dalam rapat persiapan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan karier ASN melalui mekanisme yang profesional dan berbasis sistem, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta nilai-nilai BerAKHLAK. (Humas Kemenkum Kalsel, Teks: Luthfi, Foto: Devin, Ed: Eko)
