Tanah Laut, Humas_Info – Dalam rangka mendukung program Asta Cita Presiden Wakil Presiden Prabowo-Gibran terutama dalam Ketahanan Pangan, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan turut serta dalam pendampingan kegiatan peninjauan dan pemantauan lahan Brigade Pangan di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan pada Selasa (03/12).
Brigade Pangan adalah salah satu program Kementerian Pertanian (Kementan) untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi modern dengan cara mengajak masyarakat khususnya generasi muda agar mau terlibat pada sektor pertanian.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan, Jumadi, bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan, Drs. Said Mahdar, didampingi pejabat struktural serta Kepala UPT Pemasyarakatan se-Kalimantan Selatan.
Kegiatan peninjauan lahan Brigade Pangan ini dilaksanakan oleh Irjen.Pol. (Purn) Heru Dwi Pratondo, Brigjen.Pol. Mashudi (Dir. Samapta Korsabhara), Aman Riyadi (Plt. Kepala BPSDM Imipas), Ade Kurnianto (Staf Ahli Bidang Sosial, Kementerian Pertahanan), Gun Gun Gunawan (Sekretaris Ditjen PAS), Kombes.Pol. Tatan Dirsan Atmaja (Dir. Pamintel), Erwedi Supriyatno (Dir. Binapi), yang turut dihadiri Pemerintah dan Forkopimda Kabupaten Tanah Laut, antara lain Pj. Bupati Tanah Laut, Kapolres Tala, Dandim 1009/Tanah Laut, serta Kepala Dinas Pertanian Pemkab Tanah Laut.
Kunjungan kerja ini dalam rangka peninjauan dan pemantauan lahan Brigade Pangan yang merupakan program unggulan Kementerian Pertanian (dalam hal ini Pemda Kalimantan Selatan – Dinas Pertanian) yang dalam jangka pendek akan dikolaborasikan bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (dalam hal ini Ditjen Pas) melalui perbantuan sumber daya manusia yang nerupakan narapidana dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas wilayah Kalimantan Selatan yang menjalankan program reintegrasi sosial yang akan tergabung dalam Brigade Pangan untuk menggarap lahan seluas 100 hektar (Ha).
Dari hasil peninjauan, lahan yang digunakan merupakan milik rakyat yang telah diserahkan kepada pemerintah untuk dikelola bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan kalangan milenial, termasuk warga binaan pemasyarakatan. Beberapa langkah strategis akan dilakukan, di antaranya pendalaman irigasi, pencetakan sawah baru, serta optimalisasi alat-alat pertanian lokal. Arahan dari Dirjen Pemasyarakatan menekankan pentingnya pendampingan dan pelatihan kepada WBP agar siap mengelola lahan pertanian, meskipun beberapa dari mereka telah memiliki pengalaman di bidang ini.
Penanaman perdana yang dijadwalkan oleh Pj. Bupati Tanah Laut pada minggu kedua Januari 2025 yang akan di tindaklanjuti Kanwil Kemenkumham Kalsel, melalui Divisi Pemasyakatan Kalimantan Selatan dengan asesmen pada minggu kedua Desember 2024 di 17 Lapas dengan target 100 warga binaan untuk dipersiapkan sebagai Brigade Pangan.
Kegiatan ini mencerminkan sinergi antar lembaga dalam memberdayakan warga binaan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan dukungan dari seluruh pihak, diharapkan Program Brigade Pangan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat signifikan terutama bagi masyarakat Kalimantan Selatan. (Humas Kanwil Kalsel | teks dan foto : Mahdian/Phandu | ed : Eko)
