Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Pelaksanaan Kegiatan Paralegal Justice Award (PJA), Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (Posbankum), serta Diklat Paralegal bagi Kelompok Keluarga Sadar Hukum. Kegiatan ini digelar secara daring dan diikuti oleh para Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota/Kabupaten se-Kalsel serta Camat, Kepala Desa dan Lurah binaan.
Kegiatan ini bertujuan untuk membahas berbagai persiapan dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan, Pelatihan Paralegal bagi Kelompok Keluarga Sadar Hukum, serta Sosialisasi Paralegal Justice Award (PJA) Tahun 2025. Dalam kesempatan ini, hadir Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana, serta Tim Kerja Sosialisasi dan Seleksi PJA 2025 dari Kanwil Kemenkum Kalsel.
Adapun narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan ini adalah Penyuluh Hukum Ahli Muda Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Edi, dan Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) Kalimantan Selatan, Yulia Qamaryanti.
Dalam kegiatan ini, disampaikan berbagai langkah strategis dalam persiapan Paralegal Justice Award, termasuk pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum, pembentukan Pos Bantuan Hukum di tingkat desa/kelurahan, serta pelaksanaan Paralegal Academy dan Diklat Paralegal Serentak. Puncaknya, acara ini akan ditutup dengan penyelenggaraan Paralegal Justice Award 2025, yang memberikan penghargaan kepada desa dan kelurahan yang berhasil berkontribusi dalam penyelesaian masalah hukum di masyarakat serta mendukung kemajuan daerahnya.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana, menegaskan bahwa rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk menjadikan desa dan kelurahan sebagai garda terdepan dalam penyelesaian sengketa hukum.
“Diharapkan Desa/Kelurahan dapat menjadi filter penjaga untuk mengurangi jumlah kasus yang masuk ke lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan pengadilan. Dengan demikian, kasus yang masuk ke lembaga tersebut adalah perkara yang benar-benar tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan,” jelas Anton.
Selain itu, dalam sosialisasi ini juga dipaparkan pedoman teknis terkait pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan, mekanisme pendaftaran Paralegal Academy, hingga kriteria penilaian dalam menentukan pemenang Paralegal Justice Award 2025. Melalui program ini, diharapkan semakin banyak desa dan kelurahan yang memiliki kapasitas dalam menyelesaikan permasalahan hukum secara mandiri dan berkeadilan. (Humas Kemenkum Kalsel, foto dan teks: Joel, ed: Eko)
