Banjarmasin, PPPH_Info - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar kegiatan penting dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Selama 4 (empat) hari berturut-turut peserta dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan penyusunan produk hukum daerah, yang dimulai pada tanggal 5 sampai dengan 8 Mei 2025, bertempat di Gedung II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Beberapa instansi pemerintah daerah dan instansi vertikal turut diundang untuk menjadi narasumber pada kegiatan dimaksud, seperti Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sampai dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.
Secara virtual melalui platform zoom meeting, Muhammad Rezki Kusuma dan Nizar Al Farisy, yang masing-masing selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, menyampaikan beberapa materi terkait pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, yang terjadwal untuk mengisi materi pada hari Rabu (07/05).
Dimulai dari Muhammad Rezki Kusuma, terlebih dahulu memaparkan secara umum terkait dengan pelayanan hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, seperti fasilitasi perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah; fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah; sampai dengan pelaksanaan harmonisasi, baik itu Rancangan Peraturan Daerah maupun Rancangan Peraturan Kepala Daerah.
Secara lebih teknis, disampaikan materi terkait teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk aturan-aturan yang termutakhir, sebagai contoh adanya pembaruan implementasi ketentuan pidana pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 nanti, sehingga daerah mengerti bagaimana metode penyusunan materi muatan ketentuan pidana yang berkesesuaian dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah.
Pada kesempatan selanjutnya, Nizar Al Farisy, memberikan materi terkait ragam bahasa peraturan perundang-undangan, yang dinilai cukup penting juga karena di daerah jenis instrumen hukumnya tidak hanya tercakup Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah saja, namun ada juga berbentuk penetapan/keputusan yang notabene harus menyesuaikan secara leksikal (pemilihan diksi dan ejaan) sampai dengan aspek gramatikal (tata bahasa/struktur norma yang berkaidah), sehingga dipandang perlu patut dipahami dan dikuasai juga para penyusun produk hukum daerah.
Beranjak pada sesi diskusi, peserta secara aktif melontarkan beberapa pertanyaan sebagai gambaran tingginya rasa antusiasme terhadap materi yang telah disampaikan, mengingat pada momentum ini digadang akan menjadi bekal dan kesiapan para sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menyusun berbagai instrumen hukum di daerah. (Humas Kemenkum Kalsel Kemenkum, Kontributor: Nizar, ed: Eko/Arie)
