Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan turut serta dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring pada Selasa (25/2). Kegiatan ini diikuti jajaran Kemenkum Kalsel di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah. Acara ini diikuti Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) dan para JFT/JFU bidang Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum.
Rakornis ini diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Kemenkum, dilanjutkan dengan pembacaan doa. Selanjutnya, dilakukan penayangan apresiasi kepada Kantor Wilayah Kemenkum dengan kinerja terbaik pada tahun 2024 sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian yang telah diraih.
Dalam sambutannya, Kepala Badan Strategi dan Kebijakan (BSK) Hukum, Andry Indrady, memberikan apresiasi kepada seluruh kantor wilayah atas pencapaian kinerja selama tahun 2024. Ia menekankan pentingnya pendampingan dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum, monitoring dan evaluasi Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) serta Survey Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (SPKP), serta analisis dan evaluasi kebijakan hukum.
"Saya sangat mengapresiasi kerja keras dan dedikasi seluruh kantor wilayah dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Ke depan, kita harus terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam menyusun serta mengimplementasikan kebijakan hukum yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," ujar Andry Indrady.
Setelah sambutannya, Andry Indrady secara resmi membuka Rapat Koordinasi Teknis Tahun 2025.
Pada sesi berikutnya, tim Badan Strategi Kebijakan Hukum Kemenkum RI memberikan paparan terkait berbagai aspek kebijakan hukum yang menjadi fokus di tahun 2025. Materi yang disampaikan mencakup petunjuk pelaksanaan kegiatan penilaian Indeks Reformasi Hukum pada pemerintah daerah, serta petunjuk pelaksanaan survei SPAK dan SPKP tahun 2025.
Kegiatan ini diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi antar unit kerja dalam penyusunan serta evaluasi kebijakan hukum, guna mendukung reformasi hukum yang lebih efektif dan transparan di Indonesia. Dengan adanya diskusi dan koordinasi yang erat dalam Rakornis ini, Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan mendukung pelaksanaan kebijakan hukum yang lebih baik di tahun 2025. (Humas Kemenkum Kalsel, Dicky, Ed : Eko)
