Banjarmasin, Humas_Info - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, Ramlan Harun, mengikuti kegiatan zoom meeting persiapan pembentukan Pos Pelayanan Hukum Desa (Posyankum) oleh BPHN, Kamis (19/12/24). Pada pertemuan daring ini, Constantinus Kristomo, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, memaparkan konsep dan mekanisme Posyankum yang bertujuan sebagai jaminan tersedianya layanan hukum yang mudah diakses oleh masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Posyankum akan diwujudkan melalui kolaborasi antara Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, organisasi pemberi bantuan hukum, kepala desa dan perangkat desa, serta paralegal.
Posyankum direncanakan hadir di setiap desa/kelurahan, dengan target setidaknya satu desa/kelurahan di setiap kecamatan menjadi pusat pelayanan hukum. Posyankum akan memberikan pelayanan hukum tidak hanya untuk desa/kelurahan tersebut tetapi juga bagi desa/kelurahan lain di kecamatan yang sama. Paralegal akan menjadi aktor utama dalam pelaksanaan layanan ini.
Dalam paparannya, Kristomo juga menyoroti peran paralegal, termasuk ruang lingkup tugas, pendidikan, dan pelatihan yang diperlukan untuk mendukung pengoperasian Posyankum. Kolaborasi ini akan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, dan balai mediasi. Layanan yang disediakan Posyankum mencakup ruang informasi hukum/jendela informasi, ruang bantuan hukum dan advokasi, balai penyelesaian konflik/perkara, serta ruang layanan hukum lainnya.
Mekanisme pembentukan Posyankum diawali dengan penyusunan kebijakan berupa Peraturan Desa (Perdes) atau kebijakan lurah, yang dilanjutkan dengan penetapan SK Posyankum oleh kepala desa atau lurah. Selanjutnya, SDM Posyankum akan ditentukan, yang terdiri dari kepala desa dan/atau perangkat desa yang telah mengikuti diklat paralegal, Babinsa, Bhabinkamtibmas, pendamping desa, paralegal, advokat, dan penyuluh hukum. Setelah terbentuk, Posyankum akan mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari BPHN, Kemenkumham, Kemendesa, Kemendagri, serta pemerintah daerah.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, Ramlan Harun, menyambut optimis pembentukan Posyankum ini. Ia menyampaikan bahwa Posyankum merupakan langkah strategis untuk mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat di pedesaan, khususnya di Kalimantan Selatan.
“Dengan adanya Posyankum, kami optimis kesenjangan dalam pelayanan hukum dapat diminimalkan. Kolaborasi lintas sektor ini juga menjadi peluang besar bagi penguatan kapasitas hukum masyarakat desa melalui peran paralegal yang lebih aktif,” ujarnya. (Humas Kanwil Kemenkumham Kalsel, Kontributor: Sofia, Ed: Joel, Eko)
