Banjarbaru, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana beserta Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan Tim Kerja Humas melakukan kunjungan koordinasi ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Guntur Ferry Fahrar beserta jajaran. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, salah satunya mengenai persiapan kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan yang akan mengangkat tema Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.
Adapun pokok materi yang akan diangkat meliputi permasalahan implementasi, rekomendasi kebijakan, serta harapan terhadap penerapan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021, terutama dalam konteks peningkatan efektivitas layanan bantuan hukum di daerah.
Pada kesempatan ini juga dibahas mengenai pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Tim BSK Hukum dan Kanwil Kemenkum Kalsel mendorong dukungan dari Pemerintah Provinsi agar target 100 persen pembentukan Posbankum di seluruh wilayah Kalsel dapat tercapai. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan pemerataan akses terhadap keadilan serta peningkatan kualitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
“Kami menyambut baik koordinasi ini karena menjadi ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui sinergi seperti ini, diharapkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah dapat semakin tepat sasaran dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Guntur Ferry Fahrar.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari langkah penguatan kerja sama dalam pembentukan kebijakan hukum yang responsif dan adaptif.
“Koordinasi ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara Kementerian Hukum RI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkuat sinergi kebijakan hukum yang berpihak pada masyarakat,” ujarnya.
Melalui kolaborasi berkelanjutan ini, diharapkan kualitas pembentukan kebijakan hukum di Kalimantan Selatan semakin meningkat dan selaras dengan arah program dan kebijakan nasional. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Joel, Ed: Eko)
