Banjarmasin, Yankum_Info – Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2026, Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar Rapat Rencana Kegiatan Divisi Pelayanan Hukum Tahun 2026, bertempat di Ruang Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kamis (8/1).
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, dan dihadiri oleh Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum Dewi Woro Lestari, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Riswandi, serta jajaran staf Bidang AHU dan KI.
Dalam arahannya, Meidy Firmansyah menyampaikan bahwa rapat ini merupakan bagian penting dalam proses perencanaan guna memastikan seluruh program dan kegiatan Divisi Pelayanan Hukum Tahun 2026 selaras dengan arah kebijakan pimpinan dan target kinerja kantor wilayah. Ia juga menekankan perlunya evaluasi atas pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya sebagai dasar penyusunan rencana yang lebih efektif dan tepat sasaran.
“Perencanaan yang matang akan menentukan kualitas pelaksanaan program ke depan. Oleh karena itu, setiap usulan kegiatan harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat, didukung dengan perencanaan anggaran yang realistis serta mitigasi risiko yang jelas,” ujar Meidy.
Selanjutnya, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Dewi Woro Lestari, memaparkan kebutuhan dan alokasi anggaran Bidang AHU Tahun 2026. Ia menegaskan pentingnya memastikan seluruh rencana kegiatan dan penganggaran selaras dengan prioritas kebijakan pimpinan serta target kinerja tim kerja, sekaligus mengoptimalkan sinergi antar bidang untuk menghindari duplikasi kegiatan dan penggunaan anggaran.
Sementara itu, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Riswandi, menyampaikan bahwa arah pelaksanaan program dan penggunaan anggaran Tahun 2026 difokuskan pada penguatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di bidang kekayaan intelektual. Stakeholder yang dimaksud antara lain pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku UMKM, komunitas kreatif, hingga sentra industri. Ia juga menekankan perlunya sinkronisasi rencana kegiatan dengan rencana strategis instansi dan kebijakan pimpinan.
Melalui rapat ini, Divisi Pelayanan Hukum berupaya mematangkan usulan program dan kegiatan masing-masing bidang agar lebih terarah, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat di Kalimantan Selatan.
Rencana kegiatan yang telah disusun selanjutnya akan dibahas lebih lanjut pada tahapan perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku. (Humas Kemenkum Kalsel, kontributor: Divisi Yankum, ed: Eko/Devin)
