Jakarta, AHU_Info – Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kepastian pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan koordinasi ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Rabu (21/1).
Kegiatan koordinasi tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah, bersama Kepala Bidang Pelayanan AHU serta jajaran JFU Bidang Pelayanan AHU. Rombongan diterima dan disambut oleh Kurnia Bahani Adam, selaku pejabat terkait di lingkungan Direktorat Pidana Ditjen AHU.
Fokus utama koordinasi diarahkan pada pembahasan Layanan Daktiloskopi (sidik jari) yang berada pada Subdirektorat Daktiloskopi. Dalam pertemuan tersebut dibahas kebijakan, prosedur, serta mekanisme pelaksanaan layanan daktiloskopi sebagai bagian integral dari pelayanan AHU, khususnya dalam mendukung validitas data dan kepastian hukum kepada masyarakat.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah, menyampaikan bahwa koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh layanan AHU di daerah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Melalui koordinasi dengan Ditjen AHU, khususnya terkait layanan daktiloskopi dan administrasi kenotariatan, kami ingin memastikan bahwa seluruh pelaksanaan layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah Kalimantan Selatan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tertib administrasi, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Meidy.
Ia menambahkan bahwa kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum di Bidang Daktiloskopi, sehingga diperlukan keselarasan pemahaman antara unit kerja pusat dan daerah dalam implementasinya.
Selain pembahasan layanan daktiloskopi, kegiatan koordinasi dilanjutkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum dengan melakukan koordinasi bersama Direktorat Perdata Ditjen AHU terkait penyerahan berkas protokol notaris yang telah meninggal dunia dan notaris yang memasuki masa pensiun dari Kabupaten Banjar. Pada kesempatan yang sama, turut dibahas perkembangan Surat Keputusan perpanjangan jabatan notaris yang berkedudukan di Kota Banjarbaru guna memastikan tertib administrasi dan keberlanjutan pelayanan kenotariatan.
Melalui kegiatan koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Ditjen AHU dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Kontributor: Bidang AHU, Ed: Eko/Luthfi)
