Tanah Bumbu, AHU_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Pendampingan Pengisian Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan Pembinaan Notaris di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru, Rabu (23/04) bertempat di Seroja Hall Ebony Hotel, Batulicin. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti.
Turut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah serta Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Dewi Woro Lestari.
Dalam sambutannya dalam kegiatan dengan 26 peserta orang peserta dari kalangan notaris di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru ataupun yang mewakili Kakanwil menegaskan bahwa penerapan PMPJ merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menjaga marwah profesi notaris serta memperkuat sistem hukum nasional yang berintegritas.
“Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa adalah langkah nyata dalam menjaga profesionalisme notaris. Ini bukan hanya untuk kepentingan para pihak yang terlibat, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap notaris itu sendiri,” ujar Nuryanti.
PMPJ merupakan prosedur yang wajib dilaksanakan oleh notaris dalam menjalin hubungan usaha dengan pengguna jasa, baik perorangan, korporasi, maupun bentuk perikatan lainnya. Tahapan dalam PMPJ meliputi identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan secara cermat dan berkesinambungan. Pentingnya pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) juga disampaikan, di mana semakin tinggi risiko pencucian uang atau pendanaan terorisme, maka semakin ketat pula prosedur yang harus diterapkan.
Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan pemahaman dan implementasi PMPJ secara optimal, tetapi juga menjadi momentum pembinaan terhadap para notaris agar senantiasa menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai ketentuan hukum.
Kakanwil berharap, melalui kegiatan ini, akan terwujud peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat, serta memperkuat kepastian dan keadilan hukum di wilayah Kalimantan Selatan.
“Laksanakan PMPJ dengan sebaik-baiknya, penuh integritas dan profesional, Ini adalah bagian dari langkah nyata kita dalam membangun pelayanan hukum yang lebih baik dan terpercaya,” pungkasnya. (Humas Kanwil Kalsel, ed : Eko/Mahdian)
