Jakarta, Humas_Info — Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum RI, Andry Indrady, selaku Ketua Steering Committee (SC), memberikan pengarahan sekaligus mengawali Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025 yang diselenggarakan di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, pada 15–18 Desember 2025.
Dalam arahannya, Andry Indrady menegaskan bahwa kegiatan refleksi akhir tahun merupakan momentum strategis untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas capaian kinerja Kementerian Hukum sepanjang tahun 2025, sekaligus menyusun langkah penguatan dalam rangka pelaksanaan program prioritas Tahun Anggaran 2026. Ia menekankan pentingnya pengendalian kinerja yang terukur, berkelanjutan, dan berorientasi pada dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan hukum kepada masyarakat.
Ketua SC menjelaskan bahwa arah kebijakan Kementerian Hukum ke depan akan difokuskan pada sejumlah kegiatan prioritas, antara lain penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkualitas di tingkat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penghitungan Indeks Reformasi Hukum (IRH) dan Indeks Pembangunan Hukum, penguatan literasi hukum serta pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, termasuk analis hukum, penyuluh hukum, Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan paralegal, menjadi faktor kunci dalam mendukung layanan hukum yang inklusif dan berkeadilan.
Lebih lanjut, Andry Indrady juga menyoroti penguatan akses keadilan melalui pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dan kelurahan, peningkatan layanan hukum dan kekayaan intelektual, percepatan transformasi digital layanan publik di bidang hukum, serta penguatan kerja sama internasional melalui mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA). Ia menegaskan bahwa seluruh program prioritas tersebut harus didukung dengan penguatan akuntabilitas kinerja serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan, termasuk dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Meidy Firmansyah, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Rustam Sakka, bersama seluruh pimpinan unit kerja pusat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025 menjadi forum strategis bagi jajaran Kantor Wilayah untuk menyelaraskan kebijakan dan memperkuat komitmen dalam mendukung agenda prioritas Kementerian Hukum Tahun 2026.
“Melalui pengarahan Ketua Steering Committee, kami memperoleh arah kebijakan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas layanan hukum, memperluas akses keadilan, serta memastikan setiap program dan kegiatan di daerah berjalan selaras dengan kebijakan nasional,” ujar Alex.
Ia menambahkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan siap mengoptimalkan sinergi lintas divisi dan unit kerja guna mewujudkan pengendalian kinerja yang akuntabel dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Evaluasi akhir tahun ini menjadi dasar penting untuk memperbaiki kinerja ke depan, sekaligus memastikan implementasi program prioritas, seperti penguatan bantuan hukum, literasi hukum, dan digitalisasi layanan, dapat berjalan efektif di Kalimantan Selatan,” tambahnya.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh jajaran Kementerian Hukum mampu memperkuat konsolidasi, meningkatkan kualitas pengendalian kinerja, serta memastikan kesiapan dalam mengimplementasikan program prioritas Tahun Anggaran 2026 secara efektif dan berkelanjutan. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Joel, Ed: Eko)
