Tapin, PPHP_Info — Pemerintah Kabupaten Tapin menunjukkan komitmen kuat dalam reformasi hukum dengan raihan nilai 86.44 (kategori A/Sangat Baik) dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) tahun 2024. Prestasi ini menjadi perhatian Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan yang langsung menindaklanjuti dengan kegiatan koordinasi pada Kamis (24/4) di Kantor Bupati Tapin.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, serta Tim Pokja Badan Strategi Kebijakan. Fokus utama pertemuan adalah persiapan Pemkab Tapin dalam menghadapi penilaian IRH tahun 2025, dengan harapan mampu melampaui capaian sebelumnya.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah langkah strategis, antara lain penunjukan person in charge (PIC) di lingkup Pemkab Tapin, serta pemahaman teknis terkait pengisian penilaian mandiri melalui Aplikasi IRH di laman https://irh.kemenkum.go.id. Penggunaan aplikasi ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam reformasi hukum di daerah.
Anton Edward Wardhana menyampaikan apresiasinya atas pencapaian yang diraih oleh Pemkab Tapin.
“Nilai 86.44 adalah capaian yang sangat baik, namun tentu masih ada ruang untuk perbaikan. Kami mendorong seluruh perangkat daerah untuk semakin adaptif dan responsif terhadap upaya reformasi hukum, sehingga pada tahun 2025 kita bisa bersama-sama mencatatkan peningkatan yang signifikan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim Pokja, Eldy Prasetya Setiawan, menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan Kemenkum merupakan kunci dalam menciptakan tata kelola hukum yang lebih baik dan berdampak langsung kepada masyarakat.
"Dengan nilai yang sudah sangat baik, kita optimis Kabupaten Tapin bisa mencetak prestasi lebih tinggi lagi," ungkapnya. (Humas Kemenkum Kalsel, kontributor: Tim Kerja BSK, ed: Eko)
