Tabalong, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kakanwil Kemenkum Kalsel), Alex Cosmas Pinem, bersama Bupati Tabalong, Muhammad Noor Rifani, menghadiri acara Serah Terima SK Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan Surat Tanda Register Posbankum yang digelar di Gedung Pusat Informasi Pembangunan Tabalong, Senin (8/9/25). Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong atas keberhasilan mencapai 100% pembentukan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan.
Agenda diawali dengan pembukaan dan penyampaian sambutan dari Kakanwil Kemenkum Kalsel serta Bupati Tabalong. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi P3H, Anton Edward Wardhana, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Tabalong, Arianto, Kepala Bagian Hukum Tabalong, Norma Zahriati, serta para Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Tabalong.
Dalam sambutannya, Alex Cosmas Pinem menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan wujud nyata komitmen dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat.
“Kabupaten Tabalong menjadi kabupaten pertama yang berhasil mencapai 100% pembentukan Posbankum, mencakup 121 desa dan 10 kelurahan. Hal ini merupakan bukti komitmen bersama dalam menyediakan akses keadilan bagi masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi kepada Bupati Tabalong atas dedikasinya mewujudkan layanan hukum melalui Posbankum di seluruh desa dan kelurahan,” ungkap Alex.
Bupati Tabalong, Muhammad Noor Rifani, dalam kesempatan yang sama menyampaikan harapannya agar keberadaan Posbankum dapat meningkatkan rasa aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.
“Dengan hadirnya Posbankum di seluruh desa dan kelurahan, artinya wadah layanan hukum sudah tersedia. Kami berharap Posbankum ini tidak hanya berhenti pada pembentukan, tetapi juga dapat berjalan optimal serta dimanfaatkan dengan baik, mengingat layanan yang disediakan sangat bermanfaat bagi masyarakat,” papar Rifani.
Adapun layanan yang tersedia di Posbankum meliputi: (1) Layanan Informasi dan Konsultasi Hukum; (2) Layanan Bantuan Hukum dan Advokasi; (3) Layanan Penyelesaian Konflik atau Sengketa melalui Mediasi; (4) Layanan Rujukan Hukum.
Selain penyerahan SK, kegiatan juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat penghargaan Non Litigation Peacemaker (NLP) kepada enam kepala desa/lurah, yakni Kepala Desa Ribang, Kapar, Garunggung, Juai, Bumi Makmur, dan Lurah Belimbing Raya.
Tak hanya itu, dua warga dari Kelurahan Belimbing Raya, yakni Marlin Hartati, CPLA, dan Surahmanoor, CPLA, turut dianugerahi gelar Certified Paralegal of Legal Aid (CPLA) sebagai bentuk pengakuan atas peran aktifnya dalam memberikan bantuan hukum di masyarakat. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: kontributor/Tutus, ed: Joel/Eko)
