Barabai, P3H_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menjadi narasumber dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dilaksanakan pada Jumat, 19 Desember 2025.
Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah mencapai pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) secara menyeluruh di seluruh desa dan kelurahan. Sebagai tindak lanjut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah bekerja sama dengan Lembaga Konsultasi Hukum dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan paralegal yang berlangsung selama tiga hari, mulai 18 hingga 20 Desember 2025.
Paralegal memiliki peran strategis sebagai motor penggerak dalam penyelenggaraan layanan Pos Bantuan Hukum di tengah masyarakat. Keberadaan paralegal menjadi jembatan antara masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu, dengan akses keadilan yang mudah dijangkau.
Dalam pemaparannya, narasumber dari Kanwil Kemenkum Kalsel, Tulus Achir Cahyadi, menyampaikan bahwa paralegal di Posbankum tidak hanya memberikan informasi dan konsultasi hukum dasar, tetapi juga melakukan pendampingan awal terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.
“Melalui Pos Bantuan Hukum, paralegal hadir sebagai garda terdepan pelayanan hukum yang responsif dan humanis, mulai dari permasalahan perdata, pidana ringan, hingga isu administrasi dan hak-hak warga negara,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa layanan yang tersedia di Posbankum meliputi layanan informasi dan konsultasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, penyelesaian konflik atau sengketa melalui mediasi, serta layanan rujukan hukum.
Sebagai penggerak Posbankum, paralegal dituntut memiliki pemahaman hukum yang memadai, kepekaan sosial, serta kemampuan komunikasi yang baik. Peran aktif paralegal dalam menyosialisasikan keberadaan Posbankum menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya melalui pendekatan langsung dan bahasa yang mudah dipahami.
Selain itu, paralegal juga berperan dalam menginventarisasi permasalahan hukum di wilayah masing-masing untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan advokat, lembaga bantuan hukum, dan instansi terkait. Sinergi ini memperkuat fungsi Posbankum sebagai pusat layanan hukum yang inklusif dan berkelanjutan.
Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan, peserta diwajibkan melaksanakan aktualisasi di desa atau kelurahan masing-masing selama tiga bulan sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat non CPLA (Certified Paralegal of Legal Aid).
Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Polres Hulu Sungai Tengah, serta Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah.
Melalui penguatan kapasitas paralegal, Pos Bantuan Hukum diharapkan mampu menjadi solusi nyata dalam memperluas akses keadilan, mendorong penyelesaian permasalahan hukum secara tepat, serta mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan berkeadilan. (Humas Kemenkum Kalsel, kontributor: Divisi P3H, ed: Eko/Devin)
