Jakarta, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melakukan kunjungan ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dalam upaya meningkatkan pembinaan hukum bagi masyarakat Kalimantan Selatan, pada hari Selasa, 03/12/2024. Tim Kantor Wilayah dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ramlan Harun didampingi oleh Kabid Pelayanan Hukum, Budi Haryono, serta pelaksana pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Togi Leonardo Situmorang. Rombongan diterima langsung oleh Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional, I Gusti Putu Milawati.
Pada pertemuan ini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pembinaan hukum di Kalimantan Selatan meliputi Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sampai pada tindak lanjut pelaksanaan Paralegal Justice Award di Wilayah. Selain itu, disampaikan pula dukungan anggaran dan dukungan manajemen lainnya guna memaksimalkan program pembinaan hukum nasional di Wilayah sekaligus untuk memenuhi rencana aksi yang telah ditetapkan.
Pada diskusi ini Sekretaris BPHN menyampaikan bahwa tahun 2025 yang akan datang, masih banyak terdapat program-program yang menjadi prioritas BPHN yang juga akan diturunkan ke Kantor Wilayah. Pelaksana pada Kantor Wilayah harus dapat memanajemen dukungan anggaran yang diberikan dengan lebih efektif dan efisien sehingga semua pelaksanaan progran dapat berjalan dengan baik. Badan Pembinaan Hukum Nasional akan terus menjadi mitra bagi kantor Wilayah untuk dapat berkonsultasi, berkoordinasi dan bersinergi sehingga pelaksanan setiap program kerja dapat berjalan maksimal.
Selanjutnya Tim Kantor Wilayah berkonsultasi dengan Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN, Bapak Arfan Faiz Muhlizi, guna mengefektifkan pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah. Kepala Pusat menyampaikan bahwa pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum seyogyanya dilakukan oleh JFT Analis Hukum dengan mengacu kepada tugas dan fungsinya. Sinergitas dengan Perancang peraturan Perundang-undangan menjadi suatu keniscayaan sehingga tugasnya berjalan dengan baik. Selain itu, perlunya sinergitas yang baik dengan pemerintah daerah untuk berkolaborasi guna menghasilkan produk hukum yang berkualitas di daerah.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional dan diharapkan hasil koordinasi ini membawa dampak positif bagi pembangunan hukum di Kalimantan Selatan. (Humas Kemenkumham Kalsel, Kontributor, Ed : Eko)
