JAKARTA – Memasuki bulan suci Ramadan, lagu-lagu religi kembali menggema di berbagai pusat perbelanjaan, hotel, restoran, dan kafe sebagai pengiring aktivitas masyarakat. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mengingatkan bahwa setiap pemutaran lagu untuk kepentingan komersial di ruang publik wajib menghormati hak ekonomi pencipta melalui pembayaran royalti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
DJKI mengakui fenomena tahunan ini turut mendorong pertumbuhan musik religi di Indonesia. Karya-karya dari musisi seperti Opick, Bimbo, hingga Maher Zain kerap menjadi pilihan untuk membangun suasana teduh menjelang waktu berbuka puasa. Kehadiran musik religi telah menjadi bagian yang melekat dalam tradisi Ramadhan di ruang-ruang komersial. Oleh sebab itu, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI, Agung Damarsasongko, menegaskan bahwa penggunaan lagu religi di area komersial memiliki konsekuensi hukum.
“Kami mengimbau para pelaku usaha, mulai dari pusat perbelanjaan, hotel, hingga platform digital untuk memastikan bahwa pemutaran lagu religi dilakukan dengan menghormati hak ekonomi para pencipta. Ini merupakan bentuk apresiasi bagi musisi yang telah berkarya,” ujarnya pada 24 Februari 2026 di Kantor DJKI, Jakarta Selatan.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, setiap penggunaan lagu secara komersial di layanan publik dikategorikan sebagai pertunjukan publik (public performance) yang mewajibkan pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).
"Sistem ini dirancang untuk memudahkan pelaku usaha karena menggunakan skema satu pintu, sehingga pengguna musik tidak perlu menghubungi masing-masing pencipta secara terpisah," lanjutnya.
Untuk memenuhi kewajiban tersebut, pelaku usaha dapat mengakses situs resmi LMKN dan memilih kategori lisensi sesuai jenis usahanya. Selanjutnya, pelaku usaha mengisi formulir permohonan lisensi dengan melengkapi data usaha serta rencana penggunaan musik. Setelah proses verifikasi, LMKN akan menerbitkan proforma invoice sebagai dasar pembayaran royalti.
Setelah pembayaran dilakukan, pelaku usaha akan memperoleh sertifikat lisensi sebagai bukti sah pemanfaatan lagu secara komersial. DJKI juga mendorong pelaku usaha menyusun dan menyimpan daftar lagu (log sheet) yang diputar guna mendukung distribusi royalti yang akurat, transparan, dan tepat sasaran kepada pencipta yang berhak.
DJKI mengajak seluruh pelaku usaha untuk menjadikan momentum Ramadhan sebagai kesempatan memperkuat kesadaran hukum di bidang kekayaan intelektual. Dengan menghargai dan memenuhi kewajiban royalti secara benar, pelaku usaha turut menjaga keberlanjutan industri musik nasional serta memastikan para kreator terus memperoleh imbalan yang adil atas karya yang menghidupkan suasana bulan suci.
Pada kesempatan terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Alex Cosmas Pinem mengharapkan pelaku usaha telah memiliki kesadaran atas kewajiban dalam pembayaran royalti.
“Momentum Ramadan yang identik dengan pemutaran lagu-lagu religi di ruang publik harus diiringi dengan kesadaran hukum para pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran royalti. Penghormatan terhadap hak cipta bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk apresiasi nyata kepada para musisi dan pencipta yang karyanya menghidupkan suasana bulan suci. Di wilayah, kami terus mendorong sosialisasi dan pendampingan agar pemanfaatan lagu secara komersial berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kepastian serta keadilan bagi para kreator,” ungkapnya.
