Jakarta, Humas_Info — Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025 Kementerian Hukum yang digelar di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Senin (15/12/2025). Kegiatan ini menjadi forum strategis konsolidasi nasional dalam rangka evaluasi kinerja tahun berjalan sekaligus penguatan arah kebijakan dan program prioritas Kementerian Hukum menuju Tahun Anggaran 2026.
Pembukaan kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, yang menyampaikan bahwa Rakor ini dirancang sebagai sarana penguatan tata kelola kinerja, peningkatan akuntabilitas, serta penyelarasan perencanaan strategis antara unit kerja pusat dan Kantor Wilayah. Ia menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan Rakor meliputi pengarahan pimpinan, evaluasi kinerja Kantor Wilayah, pembahasan komisi, hingga refleksi akhir tahun yang diakhiri dengan pemberian apresiasi atas capaian kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pengendalian kinerja merupakan kunci untuk memastikan setiap program dan kebijakan Kementerian Hukum berjalan efektif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Rapat koordinasi ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi momentum strategis untuk melakukan refleksi atas capaian kinerja sekaligus memperkuat komitmen kita dalam meningkatkan kualitas layanan hukum dan akses keadilan bagi masyarakat,” tegas Supratman.
Menteri Hukum juga menekankan pentingnya sinergi antara unit kerja pusat dan Kantor Wilayah dalam mengimplementasikan program prioritas kementerian.
“Keberhasilan Kementerian Hukum sangat ditentukan oleh soliditas dan kolaborasi seluruh jajaran, serta kesungguhan dalam menindaklanjuti hasil evaluasi dan pengawasan. Setiap kebijakan harus mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Meidy Firmansyah, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Rustam Sakka, bersama seluruh pimpinan unit kerja pusat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa pembukaan Rakor ini memberikan arah yang jelas bagi Kantor Wilayah dalam memperkuat pengendalian kinerja dan pelaksanaan program prioritas di daerah.
“Arahan Menteri Hukum menjadi pedoman bagi kami di daerah untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja, memperkuat layanan hukum, serta memastikan seluruh program Kementerian Hukum dapat diimplementasikan secara optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” ujar Alex.
Ia menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan siap memperkuat sinergi lintas divisi dan unit pelaksana teknis dalam mendukung agenda prioritas kementerian.
“Rakor ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan perencanaan, evaluasi, dan langkah strategis ke depan, khususnya dalam penguatan bantuan hukum, literasi hukum, serta transformasi digital layanan hukum,” tambahnya.
Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025 dijadwalkan berlangsung selama 15–18 Desember 2025, dengan rangkaian agenda meliputi pengarahan pimpinan, evaluasi kinerja Kantor Wilayah, pembahasan komisi, hingga refleksi akhir tahun yang dirangkaikan dengan pemberian penghargaan dan arahan penutup oleh Menteri Hukum. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Joel, Ed: Eko)
