Pelembang, 28 Juli 2025 - Seluruh Desa dan Kelurahan sebanyak 3.258 di 17 Kabupaten/Kota Sumatera Selatan secara resmi telah membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Posbankum adalah wadah bagi masyarakat desa/kelurahan untuk mendapatkan layanan informasi/konsultasi, penyelesaian sengketa/konflik melalui mediasi oleh Paralegal dan Kepala Desa/Lurah sebagai Juru Damai, dan layanan rujukan advokad baik probono maupun Organisasi Bantuan Hukum. Terbentuknya 3.258 Posbankum menggenapi jumlah Posbankum secara nasional yang sudah terbentuk menjadi 10.470 Pos.
Peresmian Posbankum yang digelar di Griya Agung, Palembang, Senin (28/7) dilakukan oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas didampingi oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Min Usihen serta dihadiri oleh Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Andi Rian serta unsur Muspida dan Bupati/Walikota.
Atas capaian tersebut, Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) menganugerahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan atas rekor pembentukan Posbankum pertama pada seluruh desa/kelurahan di satu provinsi.
“Saya mengapresiasi bantuan Pak Gubernur untuk mendorong hadirnya Posbankum, Ini adalah untuk pertama kalinya sebuah provinsi 100 persen Desa/Kelurahannya ada Posbankum, saya yakin keadilan bisa hadir secepatnya di Sumatera Selatan dan akan menjadi percontohan baik bagi wilayah lainnya”, ungkap Menteri Hukum yang hadir langsung di Acara Peresmian Posbankum di Palembang, Sumatera Selatan.
Menteri Hukum juga menekankan bahwa aspek hukum dan keadilan adalah program prioritas yang tertera dalam asta cita Presiden Prabowo. Presiden selalu menekankan, Hukum adalah jaminan keadilan dan keadilan adalah tuntutan setiap warga negara dan negara harus melakukan pemenuhan layanan akses terhadap keadilan.
Menurut Menteri Hukum, pembentukan Posbankm dan pelatihan paralegal adalah langkah konkret Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk mempermudah masyarakat memperoleh akses keadilan hingga ke tingkat desa/kelurahan. Setelah melakukan peresmian Posbankum dan pembukaan pelatihan Paralegal, Menteri Hukum meninjau Posbankum yang berada di Kantor Kelurahan Lima Ilir, Kota Palembang.
Sementara itu Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum yang telah menjadi inisiator dan mendorong program Posbankum Desa/Kelurahan.
“Keberhasilan capaian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dalam pembentukan Posbankum tidak mungkin terwujud tanpa sinergi dengan Kementerian Hukum,” ujar Gubernur Herman Deru.
Herman Deru juga yakin dengan terbentuknya Posbankum keadilan dan penegakan supremasi hukum akan lahir Bumi Sriwijaya.
“Posbankum harus responsif, aktif dan solutif” tegasnya.
Sebagai bagian dari upaya keberlanjutan pengembangan Posbankum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan juga melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan 9 Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Sumatera Selatan untuk mewujudkan Tri Dharma PerguruanTinggi melalui penempatan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata(KKN) di Posbankum.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintaa Suburian menegaskan bahwa sinergi yang solid antara berbagai pihak tidak boleh berhenti sampai dengan peresmian saja.
“Keberhasilan ini adalah buah kerja sama erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat sipil. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan akan terus meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak guna memastikan pelayanan Posbankum berjalan dengan baik,” tegasnya.
Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Sumatera Selatan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan secara menyeluruh.
“Capaian Sumatera Selatan adalah bukti nyata bahwa negara hadir hingga ke tingkat paling dasar untuk menjamin hak masyarakat terhadap keadilan. Ini menjadi teladan strategis yang menginspirasi kami di Kalimantan Selatan untuk memperkuat peran Posbankum dalam menjangkau warga hingga pelosok,” ujar Alex.
Ia menegaskan bahwa komitmen Kementerian Hukum di daerah tidak hanya sebatas memperluas jangkauan, tetapi juga memastikan kualitas layanan hukum yang responsif dan inklusif melalui penguatan kapasitas paralegal dan kolaborasi multipihak.
“Semangat gotong royong seperti yang dicontohkan oleh Sumatera Selatan akan kami lanjutkan dalam konteks lokal Kalimantan Selatan sebagai bagian dari misi besar Presiden dan Menteri Hukum untuk menghadirkan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
