Banjarmasin, Humas_Info – Momentum penyerahan SK dan STR Posbankum di Kota Banjarmasin juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat Non Litigation Peacemaker (NL.P) bagi lurah serta Certified Paralegal of Legal Aid (CPLA) bagi perangkat kelurahan. Penyerahan ini menandai langkah yang lebih komprehensif dalam memperkuat kapasitas aparatur kelurahan sebagai garda terdepan penyelesaian permasalahan hukum masyarakat.
Sebanyak sembilan lurah resmi menerima sertifikat NL.P, yakni Lurah Telaga Biru, Murung Raya, Belitung Utara, Banua Anyar, Mawar, Pekapuran Laut, Sungai Miai, Kuripan, dan Pemurus Dalam. Sementara itu, Lurah Sungai Baru menerima sertifikat CPLA sebagai perwakilan dari masyarakatnya yang menjadi penerima manfaat program ini.
Penyerahan sertifikat dilakukan langsung oleh Walikota Banjarmasin, M. Yamin, didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem. Kehadiran keduanya sekaligus menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah daerah dan Kementerian Hukum dalam membangun jejaring bantuan hukum di tingkat kelurahan.
Kakanwil Kemenkum Kalsel dalam sambutannya menyampaikan bahwa keberadaan NL.P dan CPLA menjadi bukti hadirnya negara dalam mendukung penyelesaian sengketa di tengah masyarakat.
“Dengan bekal sertifikat NL.P dan CPLA, para lurah dan paralegal dapat menjadi ujung tombak dalam membangun masyarakat yang sadar hukum. Kehadiran mereka penting untuk memastikan akses keadilan dapat dijangkau hingga ke tingkat kelurahan,” tegas Alex.
Sementara itu, Walikota Banjarmasin menambahkan apresiasi kepada lurah dan perangkat kelurahan yang siap berperan aktif menjalankan tugas sebagai juru damai dan paralegal. Menurutnya, keberadaan mereka akan sangat membantu pemerintah kota dalam mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sadar hukum dan harmonis.
Pemberian sertifikat ini sekaligus mempertegas sinergi antara Kementerian Hukum dan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam memperkuat jaringan bantuan hukum, menjadikan Banjarmasin salah satu Kabupaten/Kota yang aktif dalam membangun ekosistem hukum yang inklusif di Kalimantan Selatan serta di lingkup nasional. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel | teks & foto: Mahdi | ed: Eko)
