Banjarbaru, Humas_Info – Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Anton Edward Wardhana, menghadiri langsung peresmian gedung baru Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru, Kamis (3/7). Kehadirannya mewakili Plt. Kepala Kantor Wilayah dalam rangka memperkuat sinergi antar-lembaga penegak hukum di Banua.
Acara peresmian yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, menjadi momentum penting dalam konsolidasi kelembagaan hukum di Kalimantan Selatan, menyusul ditetapkannya Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 mengenai kedudukan Kejaksaan Tinggi.
Dalam sambutannya, Jaksa Agung menegaskan bahwa perpindahan Kejati dari Banjarmasin ke Banjarbaru bukan sekadar pergeseran lokasi fisik, melainkan simbol dari peningkatan kualitas pelayanan hukum dan komitmen terhadap penegakan hukum yang profesional, bersih, dan berkeadilan. Ia juga menyoroti pentingnya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang harus dilakukan secara sinergis antar seluruh instansi hukum dan pemerintah daerah.
Kepala Divisi PPPH, Anton Edward Wardhana, menyatakan bahwa kehadirannya dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan konkret Kemenkum Kalsel terhadap upaya Kejaksaan membangun integritas hukum yang kuat di daerah.
“Kami terus mendorong kolaborasi lintas kelembagaan demi memperkuat sistem hukum yang adil, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat,” ujarnya usai kegiatan.
Acara juga dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhiddin, Wakil Gubernur H. Hasnuryadi Sulaiman, Kepala Kejati Kalsel Rina Virawati, para pimpinan Forkopimda se-Kalimantan Selatan, serta para bupati/wali kota dan pimpinan instansi vertikal di wilayah Kalsel.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita sebagai simbol peresmian. Kantor baru Kejati Kalsel diharapkan dapat memperkuat kinerja lembaga hukum serta memberi dampak positif dalam pelayanan kepada masyarakat Banua. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Kontributor, Ed: Joel/Eko)
