Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini diikuti secara virtual pada Jumat (3/10) dari Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.
Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka serta pejabat pengelola keuangan dan BMN Kantor Wilayah.
Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi tahapan akhir pemeriksaan BPK atas laporan keuangan tahun 2024, sekaligus bertujuan sebagai ruang komunikasi tindak lanjut rekomendasi serta evaluasi pengelolaan keuangan dan BMN untuk memperkuat koordinasi lintas unit dan instansi.
Agenda utama ditandai dengan penyerahan LHP BPK kepada Menteri Hukum, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Menteri HAM serta apresiasi atas penyelesaian rekomendasi Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan BPK diatas 90% oleh Kementerian Hukum serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Sementara itu, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan apresiasi atas capaian Kementerian Hukum dan HAM yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-16 kalinya secara berturut-turut.
“Opini ini menunjukkan komitmen dalam perbaikan tata kelola entitas dan penerapan prinsip good governance menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Menteri Hukum dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim pemeriksa BPK RI.
“Kami berharap seluruh permasalahan pengelolaan BMN dapat segera diselesaikan sesuai dengan rekomendasi tindak lanjut dari BPK, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara terus terjaga,” ucapnya.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, yang turut hadir bersama jajaran, turut menyatakan komitmennya dalam memastikan pengelolaan keuangan dan BMN di wilayah terlaksana dengan baik.
“Prestasi opini WTP ke-16 ini adalah kebanggaan sekaligus tanggung jawab bersama. Kanwil Kemenkum Kalsel siap memastikan pengelolaan keuangan dan BMN di wilayah berjalan transparan, akuntabel, serta mendukung kinerja organisasi,” ungkapnya.
Dengan capaian ini, Kementerian Hukum kembali menegaskan konsistensi dalam pengelolaan keuangan negara yang kredibel serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja organisasi. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel | teks & foto: Mahdi | ed: Eko)
