Banjarbaru, Humas_Info – Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan Perjanjian Kerja Sama dengan sejumlah mitra strategis dalam rangka penguatan layanan hukum di daerah, bersamaan dengan peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (30/01/2026), bertempat di Auditorium K.H. Idham Chalid, Banjarbaru.
Perjanjian Kerja Sama tersebut ditandatangani antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dengan Polda Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Komando Resor Militer (Korem) 101/Antasari, serta dan MoU bersama Universitas Lambung Mangkurat. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam penyelenggaraan layanan hukum, khususnya penguatan peran Posbankum Desa dan Kelurahan.
Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa kolaborasi antar instansi menjadi kunci utama keberhasilan Posbankum dalam menghadirkan akses keadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan bagi masyarakat.
“Posbankum hanya dapat berjalan optimal apabila didukung sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan perguruan tinggi,” ujarnya.
Setelah penandatanganan MoU, Kementerian Hukum memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan atas keberhasilan meresmikan Posbankum Desa dan Kelurahan secara menyeluruh. Dengan capaian ini, Kalimantan Selatan resmi mencapai 100 persen pembentukan Posbankum di seluruh 2.015 desa dan kelurahan.
Penghargaan Posbankum diberikan kepada daerah dengan jumlah Posbankum yang diresmikan sebagai berikut: Kabupaten Banjar 290 Posbankum, Kabupaten Hulu Sungai Utara 219 Posbankum, Kabupaten Kotabaru 202 Posbankum, Kabupaten Barito Kuala 201 Posbankum, Kabupaten Hulu Sungai Tengah 169 Posbankum, Kabupaten Tanah Bumbu 157 Posbankum, Kabupaten Balangan 156 Posbankum, Kabupaten Hulu Sungai Selatan 148 Posbankum, Kabupaten Tapin 135 Posbankum, Kabupaten Tanah Laut 135 Posbankum, Kabupaten Tabalong 131 Posbankum, Kota Banjarmasin 52 Posbankum, dan Kota Banjarbaru 20 Posbankum.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah.
“Kami akan terus memperkuat kualitas layanan Posbankum melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, lurah, paralegal, dan juru damai agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Melalui penandatanganan MoU dan pemberian penghargaan ini, Kementerian Hukum menegaskan komitmennya untuk memastikan Posbankum tidak hanya hadir secara merata, tetapi juga berfungsi optimal sebagai garda terdepan akses keadilan di desa dan kelurahan. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Tim Humas, Ed: Eko/Arie)
