Banjarmasin, BSK_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) turut serta dalam kegiatan diseminasi dan asistensi pedoman kegiatan analisis kebijakan yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kemenkum RI secara virtual pada Kamis (20/03/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh Tim Kerja BSK Hukum Kantor Wilayah, yang diketuai oleh Eldy Prasetya Setiawan selaku Analis Hukum Muda beserta jajarannya. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan serta memberikan rekomendasi perbaikan demi peningkatan kualitas pelaksanaan di masa mendatang.
Shafira Elnanda Yasmine, Analis Kebijakan BSK Hukum Kemenkum RI, menyampaikan paparan rinci mengenai petunjuk pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan tahun 2025 yang akan diterapkan di Kanwil Kalimantan Selatan.
Berdasarkan pemaparan tersebut, analisis kebijakan yang akan dilakukan terbagi menjadi dua jenis, yaitu Analisis Strategi Implementasi Kebijakan dan Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan. Analisis Strategi Implementasi Kebijakan 1 akan berfokus pada penyusunan strategi pelaksanaan kebijakan di wilayah, sementara Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan akan menilai efektivitas kebijakan berdasarkan penerimaan masyarakat dan dampak yang dihasilkan.
Setiap tahapan dalam kegiatan ini akan diawasi secara ketat oleh Tim Penyusun Analisis Kebijakan, dengan pendampingan dari PIC Asistensi. Hasil analisis yang diperoleh nantinya akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait, baik di tingkat Kantor Wilayah maupun BSK Hukum Kemenkum.
Sebagai bagian dari mekanisme evaluasi, seluruh dokumen administrasi dan substansi spesifik wajib dikumpulkan melalui platform digital yang telah disediakan. Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses analisis kebijakan.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang diterapkan di Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan serta memberikan solusi strategis terhadap berbagai tantangan implementasi yang mungkin timbul di lapangan. Dengan demikian, diharapkan pelayanan publik yang diberikan oleh Kemenkum akan semakin optimal dan berdampak positif bagi masyarakat. (Humas Kemenkum Kalsel: Arie, ed: Eko)
