Barito Kuala, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan Pengumpulan Data Lapangan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Barito Kuala pada Selasa, 14 Oktober 2025, bertempat di beberapa titik wilayah Kabupaten Barito Kuala.
Kegiatan dipimpin oleh M. Rezki Kusuma selaku Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah, didampingi Para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel. Pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan dengan melakukan pengamatan terhadap kondisi infrastruktur pasif serta wawancara dengan masyarakat sebagai bagian dari proses penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Barito Kuala.
Dari hasil pengamatan, tim memperoleh sejumlah temuan penting di lapangan. Antara lain, belum adanya kabel bawah tanah, pemeliharaan kabel yang tidak dilakukan secara berkala, serta banyaknya kabel yang melintang sembarangan di tiang listrik, pepohonan, dan bangunan. Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu keamanan, estetika, dan keselamatan lingkungan sekitar.
Selain itu, masyarakat juga menyampaikan aspirasi dan masukan terkait pembangunan infrastruktur pasif di wilayah mereka. Beberapa di antaranya menyoroti adanya penolakan terhadap pembangunan menara telekomunikasi di area permukiman karena dianggap mengganggu kenyamanan dan menimbulkan kekhawatiran akan bahaya lingkungan.
Masyarakat mengusulkan perlunya tim koordinasi penataan infrastruktur telekomunikasi, pembangunan saluran kabel bawah tanah, serta penertiban kabel udara yang tidak terpakai atau melanggar jalur. Mereka juga berharap adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya infrastruktur pasif telekomunikasi dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan di sekitar area menara kabel.
Ketua Tim Kerja, M. Rezki Kusuma, menyampaikan bahwa data yang dihimpun dari lapangan ini menjadi elemen penting dalam penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil masyarakat.
“Masukan masyarakat merupakan bagian penting dalam penyusunan regulasi. Dengan turun langsung ke lapangan, kami bisa memastikan bahwa Ranperda yang disusun benar-benar berpihak pada kepentingan publik dan menjawab persoalan aktual di daerah,” ujar Rezki.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, mengapresiasi langkah tim yang aktif melakukan pendekatan partisipatif dalam proses penyusunan regulasi daerah.
“Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk memastikan setiap produk hukum daerah lahir dari proses yang inklusif, transparan, dan berbasis data lapangan. Ini adalah wujud nyata hadirnya hukum yang berpihak pada masyarakat,” tegas Alex.
Kegiatan berjalan lancar dan produktif, menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Kalsel dalam mendukung penyusunan peraturan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi faktual di lapangan. (Humas Kemenkum Kalsel, Kontributor: Divisi P3H, ed: Eko/Luthfi)
