Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Sosialisasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui Aplikasi SKM Online yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum pada Selasa (13/01/2026). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti dari Ruang Rapat Tata Usaha.
Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, serta Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum. Sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Kementerian Hukum dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong optimalisasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara objektif, transparan, dan berbasis teknologi informasi.
Pada kesempatan ini dihadirkan narasumber Winnie Anggraeni, Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Publik Kementerian PANRB. Dalam paparannya, narasumber menjelaskan kebijakan nasional Survei Kepuasan Masyarakat serta pengembangan Aplikasi SKM Online sebagai platform tunggal yang terstandar untuk meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan transparansi evaluasi pelayanan publik. Narasumber juga memaparkan fitur utama SKM Online, alur implementasi, serta pemanfaatan hasil survei sebagai dasar perbaikan layanan dan penguatan reformasi birokrasi.
Melalui pemanfaatan aplikasi SKM Online, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan terstandar, sekaligus menghasilkan data yang akurat sebagai dasar evaluasi dan perumusan kebijakan peningkatan kualitas layanan publik. Aplikasi ini juga mendukung integrasi data dan efisiensi proses survei di seluruh unit kerja Kementerian Hukum.
Sosialisasi ini memberikan pemahaman menyeluruh terkait mekanisme pelaksanaan SKM Online, mulai dari pengelolaan akun, pelaksanaan survei, hingga pemanfaatan hasil survei sebagai bahan perbaikan layanan. Seluruh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis dapat mengikuti kegiatan ini secara daring sebagai bagian dari penguatan sistem evaluasi pelayanan publik secara nasional.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat berbasis aplikasi SKM Online, sehingga mampu mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sejalan dengan prinsip reformasi birokrasi. (Humas Kemenkum Kalsel: Arie, ed: Eko)
