Banjarmasin, Humas_Info – Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara melalui digitalisasi sistem pembayaran, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Implementasi Digital Treasury, yang meliputi aplikasi Digipay Satu, CMS, dan KKP, bersama Tim Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan pada Senin (26/05/2025).
Acara ini dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, yang memberikan sambutan mewakili Kepala Kantor Wilayah. Dalam sambutannya, Meidy menyampaikan pentingnya sinergi lintas instansi dalam menyukseskan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara. Sambutan dilanjutkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Selatan, Karyadi, yang menekankan bahwa penerapan sistem digital seperti Digipay Satu, CMS, dan KKP adalah bagian dari upaya menuju tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Tim Monev Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan. Paparan utama disampaikan oleh Mochamad Sofani, Kepala Seksi SPB Kanwil DJPb Prov. Kalsel, yang menjelaskan tentang perkembangan implementasi Digital Treasury di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Kalsel, Kementerian HAM Kalsel, dan Kanwil Ditjen Imigrasi Kalsel.
Sesi berikutnya diisi dengan diskusi aktif antara para peserta dan narasumber mengenai berbagai kendala yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi Digipay, CMS, dan KKP. Diskusi ini menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus mencari solusi bersama dalam rangka optimalisasi sistem pembayaran digital.
Kegiatan ini diikuti oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM), para bendahara, BPP, serta pelaksana dari tiga instansi utama: Kanwil Kementerian Hukum Kalsel, Kanwil Kementerian HAM Kalsel, dan Kanwil Ditjen Imigrasi Kalsel.
Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja semakin siap dan sigap dalam mendukung sistem pembayaran digital yang transparan, akuntabel, dan efisien guna memperkuat reformasi birokrasi dan pelayanan publik. (Humas Kemenkum Kalsel, ed: Eko/Arie)
