Jakarta, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Konsolidasi dan Finalisasi Laporan Hasil Penilaian Pengendalian Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Kementerian Hukum Tahun 2025 yang berlangsung pada 23–24 November 2025 di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum bersama dua JFU Tim Kerja Pengelolaan Keuangan dan BMN. Rangkaian kegiatan dimulai pada Minggu (23/11), ketika tim penilai PIPK dari Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum melakukan verifikasi terhadap dokumen PIPK yang telah disusun oleh Kanwil Kemenkum Kalsel.
Pendampingan ini bertujuan memastikan penilaian PIPK dilakukan secara efektif dan mampu memberikan keyakinan memadai atas kualitas pelaporan keuangan yang andal, sesuai standar akuntansi pemerintah, serta mendorong meningkatnya akuntabilitas penyajian laporan keuangan.
Dalam proses verifikasi, tim penilai menyampaikan bahwa terdapat beberapa dokumen PIPK yang perlu diperbaiki. Menindaklanjuti hal tersebut, pada Senin (24/11), tim dari Kanwil Kemenkum Kalsel langsung melakukan penyempurnaan dan melengkapi dokumen dimaksud. Perbaikan tersebut kemudian diverifikasi ulang dan dinyatakan lengkap serta sesuai oleh tim penilai.
Di sela kegiatan, peserta juga mengikuti sesi sharing session bersama narasumber dari Pusdiklat Direktorat Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Puji Agus, serta dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Muhammad Taufik, yang membahas pendalaman lebih lanjut mengenai penilaian PIPK. Hasil akhir verifikasi Penilaian PIPK dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kalsel Rustam Sakka, serta Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Eni Fitriah.
Kanwil Kemenkum Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas dokumen dan proses PIPK sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Hukum. (Humas Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Tim Kerja Keuangan dan BMN, ed: Eko/Luthfi)
