Jakarta, Humas_Info — Dalam rangka optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Penelaahan Kebutuhan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Bagian Pelaksana Anggaran Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, pada Rabu (21/05/2025).
Turut hadir dalam kegiatan ini dua pelaksana dari Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Kalsel, Yansurullah selaku Penyusun Program dan Arief Sutriaman selaku Penyusun Laporan Keuangan yang bersama dengan tim Biro Keuangan melakukan penelaahan mendalam terhadap kebutuhan anggaran belanja pegawai.
Pada sesi penelaahan, disampaikan bahwa pagu belanja pegawai TA 2025 untuk Kanwil Kemenkum Kalsel sebesar Rp. 9.101.844.000. Hingga bulan Mei 2025 (termasuk pembayaran gaji bulan Juni), realisasi anggaran telah mencapai Rp. 4.330.533.373. Adapun estimasi kebutuhan anggaran untuk bulan Juli hingga Desember 2025 sebesar Rp. 3.704.704.106. Estimasi ini sudah memperhitungkan tambahan 31 orang CPNS yang mulai aktif per Juni, kenaikan pangkat untuk 3 orang pegawai, dan kenaikan gaji berkala untuk 22 orang pada bulan Desember.
Dari hasil penelaahan tersebut, terdapat kelebihan anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 667.240.000. Rencananya, kelebihan ini akan ditarik kembali oleh Biro Keuangan melalui mekanisme revisi anggaran yang dijadwalkan pada 28 Mei 2025. Selama proses revisi berlangsung, Kanwil Kemenkum Kalsel (DIPA Setjen) tidak diperkenankan melakukan revisi baik terhadap POK maupun DIPA hingga proses tersebut selesai.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi pembukaan resmi, diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Kementerian Hukum. Laporan kegiatan disampaikan oleh Ibu Dwi Nurlaely selaku Analis Anggaran Ahli Muda pada Biro Keuangan, yang kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Biro Keuangan, Ibu Sri Yusfini Yusuf.
Sebagai penutup kegiatan, dilakukan penyerahan Berita Acara hasil penelaahan kebutuhan belanja pegawai, yang menjadi dasar tindak lanjut kebijakan keuangan pegawai di lingkungan Kementerian Hukum, termasuk untuk wilayah Kalimantan Selatan. (Humas Kemenkum Kalsel, Kontributor : Bagian TU dan Umum, ed: Eko/Arie)
