Banjarmasin, Humas_Info — Jajaran Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Forum Pendalaman Materi Perancang Peraturan Perundang-undangan bagi perancang pada instansi pusat dan daerah secara daring, Rabu (06/08/2025).
Forum ini mengangkat tema penting dan aktual, yaitu "Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Pasca Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)". Kegiatan dibuka secara resmi oleh Dr. Dhahana Putra dan menghadirkan Wakil Menteri Hukum, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum, sebagai pemateri utama.
Dalam paparannya, Wakil Menteri Hukum menekankan bahwa seluruh peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana wajib disesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu KUHP yang baru, sebagaimana diatur dalam Pasal 613 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023. Penyesuaian tersebut mencakup aspek kategorisasi tindak pidana, perubahan istilah kejahatan/pelanggaran menjadi tindak pidana, serta batas maksimum pidana kurungan dan denda.
Melalui Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana, pemerintah berupaya menyediakan payung hukum untuk merevisi ketentuan pidana dalam berbagai regulasi, termasuk mengubah ketentuan dalam UU 12/2011 dan UU 23/2014 agar selaras dengan sistem pemidanaan baru.
Forum ini menjadi wadah strategis bagi para Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah, termasuk jajaran Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, untuk memahami langkah-langkah teknis penyesuaian pidana dalam produk hukum daerah agar tidak bertentangan dengan KUHP baru. Dengan mengikuti kegiatan ini, para perancang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam proses harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan paradigma hukum pidana nasional yang baru. (Humas Kemenkum Kalsel, teks dan foto: Arie, ed: Eko)
