Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum secara hybrid pada Selasa (29/07/2025). Kegiatan ini diikuti oleh 33 Kantor Wilayah dan 5 Balai Harta Peninggalan di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).
Acara dibuka oleh Ketua Tim Biro Keuangan dan dilanjutkan dengan paparan evaluasi dari Biro Keuangan terkait capaian pelaksanaan anggaran secara nasional. Evaluasi diawali dari Ditjen AHU yang menyampaikan laporan dan analisis realisasi anggaran kepada seluruh satuan kerja di bawah koordinasinya.
Dari Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, kegiatan ini diikuti secara daring oleh jajaran Tim Pengelola Keuangan, Bendahara, serta Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU). Partisipasi aktif jajaran teknis ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil dalam memastikan keterpaduan data, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Kegiatan evaluasi IKPA ini dilaksanakan selama beberapa hari, mulai tanggal 29 hingga 31 Juli 2025, dengan jadwal evaluasi per unit eselon I yang telah ditentukan dalam DIPA.
Dalam evaluasi ini, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyampaikan capaian anggaran Semester I Tahun 2025 sebagai berikut:
- Pagu Awal: Rp4.304.938.000
- Pagu Blokir: Rp3.514.838.000
- Pagu Efektif: Rp790.100.000
- Realisasi: Rp404.246.744
- Persentase Realisasi dari Pagu Efektif: 51,16%
- Outstanding Kontrak: Rp. 116.666.655
- Dana Tersedia: Rp. 269.186.601
Sementara itu, untuk capaian IKPA, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan berhasil meraih skor maksimal, yaitu 100,00 pada seluruh indikator penilaian. Hal ini menunjukkan bahwa Kanwil telah mencapai target IKPA sekaligus memenuhi 100% realisasi terhadap revisi DIPA yang ditetapkan. Prestasi ini menjadikan Kanwil Kalsel sebagai salah satu satuan kerja dengan pengelolaan anggaran terbaik di lingkungan Ditjen AHU.
Ke depan, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut dengan langkah-langkah strategis, seperti optimalisasi pelaksanaan kegiatan, percepatan proses pencairan anggaran, serta penyerapan yang akuntabel dan tepat waktu, khususnya pada Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2025.
Evaluasi IKPA ini menjadi bagian penting dari penguatan tata kelola anggaran yang transparan, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Hukum. (Humas Kemenkum Kalsel, teks dan foto: Arie, ed: Eko)
